KPK Warning Jokowi Soal Calon Menteri

JAKARTA - Komisi Pem­berantasan Korupsi (KPK) benar-benar serius memberi warning pada Jokowi agar tidak memilih menteri yang diberi tanda merah. Kalau dia tetap nekat melantik, Ketua KPK Abraham Samad tidak segan-segan menyebut pemerintahan Jokowi kurang berintegritas. Malah, bukan tidak mungkin ada menteri aktif menjadi tersangka. Samad menjelaskan sikap itu kemarin sore di kantornya. Dia menegaskan tanda merah dan kuning yang diberikan pada calon nama menteri Jokowi bobotnya  sama: tidak boleh menjadi menteri. “Kadarnya mau tahu? Kalau merah mungkin itu tidak lama lagi. Ibaratnya, merah satu tahun kalau kuning dua tahun,” jelasnya. Meski demikian, dia tetap tidak menjelaskan siapa saja yang diberi catatan jelek oleh lembaga antirasuah. Samad tidak mau mengomentari penjelasan Jokowi yang menyebut ada delapan nama diberi tanda khusus oleh KPK. Pria asal Makassar itu menyebut hak presiden untuk memberi penjelasan. “Nggak bisa (menyampaikan nama, red). Kita hormati Pak Jokowi, biarlah Pak Jokowi yang menyampaikan. Posisi KPK sudah merekomendasikan ada yang diberi warna merah dan kuning. Posisinya sama, nggak boleh jadi menteri,” imbuhnya. Menghormati Jokowi, lanjut Samad, termasuk dalam pilihan untuk mengikuti rekomendasi KPK atau tidak. Yang pasti, dia sudah ke Istana Negara kemarin siang untuk bertemu dengan Jokowi. Dalam pertemuan itu, dia kembali menjelaskan makna warna merah dan kuning dari sudut pandang pemberantasan korupsi. Nah, kalau ternyata Jokowi tetap meloloskan, Samad tentu tidak bisa menahan karena itu hak prerogatif presiden. KPK, sudah menjalankan tugas untuk menjaga moralitas dan mempertahankan integritas kepada publik. “KPK punya kewajiban memberikan rekomendasi mana yang layak dengan jelas. Kalau tetap dipilih, bisa kita simpulkan pemerintahan ini nggak bersih,” ungkapnya. Samad tidak secara langsung mengatakan bahwa menteri aktif bisa dijadikan tersangka seperti dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, dia mengatakan KPK perlu melihat perkembangan penentuan kabinet dahulu. “Kita lihat perkembangannya agar kita bisa mengambil langkah-langkah yang lebih konstruktif untuk perbaikan bangsa,” tegasnya. Saat disindir apakah KPK bakal membuka kasus baru untuk nama-nama yang dicoret, Samad memilih bungkam. Begitu juga dengan pertanyaan terkait ada tidaknya nama baru dari Jokowi untuk mengganti delapan calon menteri yang diberi catatan KPK. (dim)

Sumber: