Musim Hujan, Kuningan Rawan Bencana

Legokherang Sudah Diterjang Longsor  KUNINGAN – Memasuki musim penghujan sekarang ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) giat melakukan antisipasi. Karena Kuningan tergolong daerah rawan bencana longsor. Antisipasi yang sudah dilakukan di antaranya melaksanakan sosialisasi perlunya forum pengurangan risiko bencana. “Kami sudah melaksanakan sosialisasi perlunya forum pengurangan risiko bencana. Sedikitnya sembilan kecamatan yang mendapatkan penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan bagi masyarakat daerah rawan bencana,” ungkap Kepala pelaksana BPBD, Agus Mauludin SE didampingi sekretarisnya, Sri Ucu Sukmawati SE MAk, kemarin (31/10). Sembilan kecamatan tersebut angkatan I, Cibingbin, Cimahi dan Cibeureum. Kemudian angkatan II, Luragung, Cidahu dan Kalimanggis. Dilanjutkan angkatan III, Japara, Cipicung dan Cigandamekar. Jumlah peserta sosialisasi mencapai 390 orang. “Nah, dalam penyuluhan tersebut kami juga sosialisasikan perlunya pembentukan forum pengursangan risiko bencana yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sehingga setiap bencana yang terjadi merupakan tanggung jawab bersama agar bencana cepat tertangani,” kata Agus. Tidak lama lagi, forum tersebut akan segera dibentuk. Forum ini akan melengkapi kinerja TRC (tim reaksi cepat) yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri dan ormas. Untuk memudahkan koordinasi, pihaknya telah menyiapkan relawan yang ditempatkan di titik-titik rawan longsor. Prediksinya, hujan akan mulai merata pada akhir November ini. Meski belakangan kerap turun hujan, namun menurutnya belum merata. Tapi khusus di titik rawan longsor, pekan kemarin pun sudah terjadi bencana longsor. Jalan Legokherang di Kecamatan Cilebak tertutup tanah longsoran dalam jarak puluhan meter. “Tanggal 24 Oktober kemarin, terjadi longsor di Legok Herang. Tanah longsoran menutup badan jalan, sehingga membuat akses masyarakat tertutup. Tapi itu sudah tertangani berkat kesigapan TRC, instansi terkait dan masyarakat,” ucapnya. Lantaran saat ini hujan belum merata, ancaman kekeringan masih menghantui sebagian masyarakat kota kuda. Tak heran jika jika BPBD menyalurkan bantuan berupa jeriken ke 13 desa. Masing-masing desa mendapatkan 100 jeriken. Selain itu, memberikan bantuan pembuatan sumur di enam titik. “Dalam waktu dekat kita juga akan membantu masyarakat kaitan dengan sumur ini sebanyak tujuh titik. Kita akui, meskipun sudah mulai hujan tapi untuk ketersediaan air bersih membutuhkan sarana memadai,” ungkapnya. Di samping bencana longsor, tambah Agus, bencana yang terjadi memasuki musim penghujan ini yakni banjir. Terutama rumah-rumah yang berada di perkotaan akibat drainase yang kurang baik. Untuk itu, BPBD berupaya untuk mengoordinasikan hal itu dengan instansi terkait semisal Dinas Ciptakarya dan Binamarga. “Kita sering melihat genangan-genangan air di sejumlah ruas jalan. Contoh di Jalan raya Cilimus, Jalan Juanda, Jalan Siliwangi dan beberapa ruas jalan lainnya, terutama di perkotaan. Di sini dibutuhkan pembenahan drainase. Makanya BPBD perlu mengoordinasikannya dengan instansi terkait,” ucapnya. Ditanya berapa kecamatan di Kuningan yang rawan longsor, Agus menyebutkan, hampir semua kecamatan masuk di dalamnya. Hanya saja ada yang masuk kategori berat, sedang dan ringan. Beberapa kecamatan yang dianggapnya cukup parah yaitu Kecamatan Selajambe, Hantara dan Cilebak. “Nah, kaitan dengan ini, pada 4-5 November kami akan melakukan pemetaan tanah longsor dan gunung berapi. Kita akan mengundang ahli dari Geologi dan dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika),” sebut birokrat yang pernah menjabat kabag humas setda itu. Soal bencana kebakaran hutan di lereng Gunung Ciremai yang beberapa bulan lalu terjadi, menurutnya, BPBD hanya memberikan bantuan pada pengerahan massa untuk pemadaman. Sedangkan untuk bantuan kerugiannya, itu sudah masuk kewenangan BTNGC. Pihaknya bersyukur, saat ini sudah ada kesepakatan dengan BTNGC kaitan dengan penghilangan ego sektoral. “Sebelumnya masyarakat tidak bisa mengakses wilayah TNGC. Nah, sekarang kita sudah sepakat, ego sektoral itu sudah dihilangkan. Sudah tercipta koordinasi antara BTNGC, Perhutani dan juga dishutbun,” pungkasnya. (ded)

Sumber: