Demokrat Bantah Gabung KIH

  Tegaskan sebagai Penyeimbang, Aktivis Minta Politisi Kedepankan Etika KUNINGAN – Merapatnya Gerindra dan PPP ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), masih menjadi buah bibir sejumlah kalangan. Bahkan beredar isu, Partai Demokrat juga mengikuti jejak Fraksi Gerindra Persatuan. Sumber Radar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sebetulnya Partai Demokrat lebih dulu pindah haluan ketimbang Gerindra dan PPP. “Kalau mau buka-bukaan, sebetulnya Demokrat yang lebih dulu nyeberang,” ungkap sumber itu kepada Radar, belum lama ini. Sikap Demokrat, kata dia, mencerminkan ketidaksepahaman dengan anggota KMP lainnya. Terutama dari sisi penempatan posisi AKD. \"Sebenarnya sah-sah saja sih kalau Demokrat mau pindah haluan. Saya juga melihat gejala itu sudah nampak sejak lama. Tapi yang saya sayangkan kenapa tidak sejak awal. Mungkin saja tak akan mengganggu agenda kedewanan kalau sejak awal sudah bersikap,” tandasnya. Terkait hal itu, Ketua DPC Partai Demokrat sekaligus Ketua Fraksi Demokrat, Drs H Toto Hartono angkat bicara. Dengan tegas, ia membantah keras isu tersebut. Menurutnya, apa yang telah dilakukan PDIP, PKB dan Nasdem, bagi Toto sah-sah saja karena mereka sedang berjuang. Justru langkah yang mereka lancarkan patut dihormati. Begitu pula anggota PPP dan Gerindra, jika memang ada yang mau bergabung dengan ketiga parpol tersebut, itu pun sah-sah saja karena mereka anggota partai. “Tapi kalau ketua partai itu mah teu sapagodos atuh jeng akang (itu tidak sejalan dengan saya selaku ketua Demokrat, red). Akang mah bukan seperti itu,” ungkapnya. Toto kembali menegaskan sekarang ini yang ada DPRD bukan lagi KIH ataupun KMP. Yang terpenting kedepan bagaimana caranya bisa membangun Kuningan. Tarik menarik dua kekuatan yang ada, tidak akan memengaruhi sikap politik Demokrat. Karena partainya berposisi sebagai penyeimbang. “Dalam pengambilan keputusan, kita sih penyeimbang. Yang penting kan punya prinsip. Jangan sampai menganggap kami berada di KIH ataupun KMP. Demokrat itu tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana,” tandas Toto. Sementara itu, aktivis Forum Telaah Kebijakan dan Kinerja Daerah (F-Tekkad), Soejarwo menilai AKD yang baru saja ditetapkan menjadi AKD yang tidak beretika. Begitu pula nanti ketika para anggota legislatif mengesahkan APBD 2015, akan menjadi APBD tak beretika. Sama halnya dengan sejumlah raperda yang kelak akan dibahas dan disahkan. “Kami sepakat jika di tubuh DPRD itu tak lagi ada istilah KIH dan KMP. Tapi kalau politik dianggap jauh dari etika, itu jelas sangat-sangat memprihatinkan,” tukasnya. Terpisah, pengamat politik Boy Sandi Kartanegara menganggap berpindahnya Partai Demokrat dari KMP ke KIH bukanlah pembelotan apalagi pengkhianatan. Ia pun menyampaikan politik itu dinamis alias tidak selalu berada dalam sebuah titik tertentu. \"Saya pikir apa yang dilakukan oleh Partai Demokrat bukanlah sebuah pembelotan, karena dalam politik tidak ada kawan atau musuh yang abadi,\" ucapnya. Setiap keputusan politik, lanjutnya, diambil dengan didasari oleh kesamaan visi atau kepentingan. Sayangnya Boy enggan menyebutkan partai selain Demokrat yang jauh-jauh hari ancang-ancang pindah haluan. \"Posisi Partai Demokrat dengan partai lainnya jelas sangat berbeda. Saya pun tidak ingin mengomentari apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di partai lain,\" jawabnya. Yang jelas, pria berambut gondrong tersebut berharap agar para anggota dewan bisa menjalankan tugas semata-mata untuk kepentingan rakyat. Secara pribadi dirinya pun menginginkan agar dewan kedepan bisa melaksanakan kinerja sesuai tata tertib yang baru saja disahkan. \"Harapan saya, apapun koalisinya, kepentingan masyarakat lah yang harus diperjuangkan. Mereka (para anggota dewan, red) jelas digaji dan difasilitasi oleh uang dari pajak rakyat, bukan uang partai atau duit koalisi,\" tegas Boy. Sebelumnya diberitakan Fraksi Gerindra Persatuan di parlemen daerah ke barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saat pemilihan alat kelengkapan dewan (AKD) beberapa hari lalu. Anggota KMP tidak menyangka jika salah satu pentolannya akan menyeberang dan meninggalkan rekan-rekannya. Salahsatunya yang sangat kecewa dengan langkah Gerindra adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kuningan, H Yudi Budiyana SH. Sebagai anggota koalisi, sambung dia, Golkar sangat menghormati komitmen dan kesepakatan yang dilakukan para pemimpin partai di level nasional. Dengan kejadian ini, pihaknya akan melaporkan ke pengurus koalisi baik di provinsi dan di pusat. “Semua yang terjadi akan kami laporkan ke pengurus KMP di provinsi dan pusat. Dalam laporan itu, kami juga akan mempertanyakan sikap Gerindra Kabupaten Kuningan yang melanggar komitmen. Insya Allah besok (Minggu, red) kami akan menggelar jumpa pers terkait masalah ini,” ujar Yudi. (ded)

Sumber: