Yayat Ahadiatna: Tudingan Dede Salah Besar

KUNINGAN – Bukan hanya datang dari PAN, bantahan keras pun datang pula dari Partai Demokrat menyikapi tudingan Ketua Gerindra, H Dede Ismail SIP. Ini ditegaskan Ketua Fraksi Demokrat, Yayat Ahadiatna SH usai menggelar rapat komisi I, kemarin (4/11). “Itu salah besar, informasinya tidak berdasarkan sumber data yang akurat. Yang benar itu, Demokrat berposisi sebagai penyeimbang dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif,” tegas Yayat. Demokrat, lanjut dia, sangat mendukung kesejahteraan masyarakat melalui terbentuknya AKD. Sebab keberadaan AKD tersebut sangat ditunggu agar tidak menghambat agenda selanjutnya. “Prinsip dasar Demokrat itu penyeimbang. Mau diakomodasi oke tapi didasarkan keputusan bersama dan sudah memahami. Bicara bareng dan keputusan bareng,” ungkapnya. Yayat membantah telah menggelar pertemuan di Hotel Purnama dengan Ketua DPC PDIP, H Acep Purnama. Sebagai bagian dari upaya komunikasi politik, waktu itu dirinya bersama Ketua DPC Partai Demokrat, Drs H Toto Hartono hanya bertemu dengan pengurus PDIP di RM Laksana. “Mungkin yang dimaksud Dede Ismail itu pertemuan kami di RM Laksana. Saya kira itu wajar dalam rangka komunikasi politik. Tapi tidak keluar dari kebijakan KMP. Dan perlu diperjelas, saya bersama Pak Toto Hartono bukan bertemu dengan Pak Acep tapi dengan pengurus PDIP,” tutur Yayat. Pertemuan tersebut hanya sekadar pertemuan yang tidak diputuskan. Bahkan diberitahukan ke KMP atas dasar kebersamaan. Karena bagaimana pun Demokrat membawa suara KMP. Menurut Yayat, langkah untuk meloncat dari KMP ke KIH itu sah-sah saja. Namun seharusnya dilakukan sejak awal. Jangan malah menyudutkan Partai Demokrat. “Dalam pembelajaran politik, kebersamaan, komitmen dan etika itu memang harus dipegang. Sekarang tak perlu mencari siapa yang salah, yang jelas AKD sudah terbentuk, tinggal bekerja,” tandasnya. Disinggung soal komposisi pansus tatib, Yayat mengemukakan, Demokrat tidak haus kekuasaan. Sehingga saat itu mempersilakan untuk memberikan jatahnya kepada kubu KIH. Dia mengakui, Demokrat sengaja mundur guna memudahkan dialog, memberikan ruang komunikasi agar situasi tetap berjalan kondusif. “Gak ada deal-deal-an tapi komitmen bersama. Dan perlu dipertegas, komunikasi politik itu tak diharamkan. Apalagi Demokrat berposisi sebagai penyeimbang,” ungkapnya. Hanya saja ia mengatakan, tujuan menghalalkan segala cara itu bukan politik santun. Memang diakuinya, kekuasaan itu perlu tapi bukan tujuan. Yang penting sekarang ini AKD terbentuk dan DPRD dapat bekerja sesuai dengan fungsinya. “Kalau mau saklek, pasti macet. Artinya, kalau kami terus disudutkan bisa macet kebijakan strategis pemerintahan. Kalau itu terjadi, maka jangan salahkan KMP. Jangan sampai bangunkan macan tidur. Karena nanti justru yang rugi adalah rakyat,” tegas Yayat. (ded)

Sumber: