Agus Mul, Eko, dan Jaja Promosi Eselon II

KEJAKSAN– Tiga dari sembilan nama sudah turun dari provinsi. Nilai berdasarkan urutan terbesar dikeluarkan untuk menjadi salah satu pedoman utama menentukan posisi tiga besar. Menurut sumber Radar Cirebon, nama Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Drs Agus Mulyadi (Agus Mul), Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan Setda Drs Jaja Sulaeman MPd, dan Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKD Eko Sambudjo SSos, menjadi tiga nama untuk pejabat promosi eselon dua. Sumber itu menyebutkan, tiga nama itu mendapatkan poin tertinggi dalam penilaian dari provinsi. Dengan demikian, nama Agus Mulyadi, Eko Sambudjo dan Jaja Sulaeman menempati posisi pejabat promosi. Formasi untuk perombakan SKPD semakin jelas jika tiga nama itu benar-benar dilantik menjadi pejabat eselon dua. “Posisi Agus Mul jadi kepala BPMPPT gantikan Vicky Sunarya. Posisi Vicky akan bergeser menjadi kepala Bappeda. Atau bisa jadi Agus Mul yang menjadi kepala Bappeda. Tidak jauh dari dua SKPD itu,” ucap sumber itu, kemarin (12/11). Sementara posisi Kepala Bappeda Kota Cirebon Ir Budi Raharjo MBA, akan berpindah tugas menjadi staf ahli wali kota. Dalam beberapa kesempatan, sumber Radar Cirebon menyebutkan, staf ahli akan diisi pejabat senior. Budi Raharjo masuk kategori pejabat yang sarat pengalaman dan pernah menjadi staf ahli pada tahun 2011-2012 lalu. Sedangkan, posisi Eko Sambudjo disebut-sebut akan menempati kepala DPPKD. Dinas besar pengelola keuangan itu saat ini dipimpin Sukirman SE MM. Selanjutnya, Sukirman atau yang akrab disapa Maman Kirman akan menempati jabatan sebagai kepala Dishubinkom menggantikan Taufan Barata SSos. Posisi lain, Maman Kirman akan menjadi staf ahli. Sedangkan, Jaja Sulaeman akan menempati kepala Bapusipda menggantikan posisi Drs Hayat MSi yang disebut akan menjadi staf ahli. Namun, hingga saat ini kepastian tiga nama itu belum ditentukan. “Bisa jadi berubah. Pergeseran terus terjadi. Bahkan, hingga beberapa jam mau dilantik sekalipun, masih mungkin bisa berubah,” terangnya. Sebab, saat mutasi digelar dan tiga pejabat dilantik, maka tiga pejabat tersebut yang mendapatkan promosi. Dalam hal ini, terbuka kemungkinan pergerakan terus terjadi. “Tiga nama itu baru dipastikan saat dilantik. Siapapun nanti tiga orang yang dilantik menjadi eselon dua, berarti mereka tiga pejabat promosi,” ujar Ketua Tim Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) yang juga Sekretaris Daerah Kota Cirebon Drs Asep Dedi MSi kepada Radar, kemarin. Hingga saat ini, meskipun tiga nama sudah turun, waktu mutasi belum dapat ditentukan. Sebab, kata Asep Dedi, hal itu kewenangan wali kota. Pengamat kebijakan publik Afif Rivai SIP MA menjelaskan pemandangan umum di saat akan terjadi mutasi, para pejabat bergerilya untuk mendapatkan kursi promosi. Tidak hanya promosi, adapula pejabat yang bergerak untuk mengamankan posisinya saat ini agar tidak tergeser. Menurut Afif, mutasi secara ideal dilakukan berdasarkan hasil kinerja mereka, bukan faktor kedekatan atau lainnya. “Menjelang mutasi, pasti ada gerakan dari para calon pejabat maupun pejabat yang telah duduk. Itu hal yang sering terjadi di daerah manapun. Biasanya menjelang mutasi digelar,” tukasnya. Terlebih untuk jabatan promosi eselon tiga dan empat dengan jumlah yang banyak. Peran BK-Diklat sangat penting disini. Karena itu, Afif menjelaskan posisi BK-Diklat sebagai SKPD yang menyisir dan mendata calon pejabat. Bahkan, secara tidak langsung seolah nasib para PNS ada di lingkaran mereka. Dalam arti, jika BK-Diklat tidak memasukan nama calon pejabat A, misalnya, otomatis pejabat A tersebut tidak masuk daftar calon promosi yang diajukan ke wali kota. Namun, takdir dan kehendak Allah SWT tidak akan dapat diubah. “Ada istilah menjadi pejabat itu perlu tiga hal. Garis tangan (ketentuan takdir), tanda tangan (surat persetujuan) dan buah tangan (oleh-oleh). Fenomena pasca reformasi memang seperti itu,” tukasnya. (ysf)

Sumber: