Perangkat Desa Tuntut Keadilan

BERHEMBUSNYA kabar keberangkatan para kuwu ke Bali membuat para perangkat desa marah. Mereka menuntut keadilan lantaran merasa tidak dilibatkan. Tujuh perwakilan perangkat desa yang mengatasnamakan ISBI (Ikatan Silaturahmi Bihi Indonesia) Kuningan mendatangi gedung DPRD, Kemarin (28/11). Kedatangan tujuh perangkat desa tersebut diterima jajaran Komisi I DPRD. Secara kebetulan, hadir pula perwakilan dari BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa), Ahmad Faruk MSi. Di ruang Komisi I, mereka pun menyuarakan unek-uneknya yang dijawab langsung pejabat BPMD. Inti dari aspirasi para perangkat desa, mereka menyampaikan rasa kekurangadilan. Dalam segala hal, selalu kuwu yang dikedepankan. Padahal semua sama-sama mempunyai peranan sebagai ujung tombak pemerintahan desa. Koordinator mereka bernama Saan. Keluhan mereka pun langsung ditanggapi Ahmad Faruk. “Karena ada dari BPMD, ya semuanya kami tampung. Kita hanya tekankan agar dalam setiap program itu dilihat dulu manfaatnya untuk apa. Output dan Outcome-nya harus jelas,” ujar Ketua Komisi I, Yayat Ahadiatna SH usai menerima aspirasi. Awalnya, Yayat beserta jajaran komisi I lainnya ingin menangguhkan agenda kuwu studi banding ke Bali. Namun jika ternyata programnya sudah dirancang jauh-jauh hari, berarti sudah terlanjur. “Tapi saya mengingatkan, kedatangan para perangkat desa sekarang harus dijadikan masukan penting bagi BPMD ke depan,” tegas politisi Demokrat itu. Target dari studi banding tersebut, imbuh Yayat, mesti jelas. Apakah sektor pemerintahan yang dipelajari, atau irigasi, Bumdes, jalan lingkungan serta lainnya. Sebagai pembina, sudah barang tentu BPMD wajib memberikan arahan-arahan. Kaitan dengan itu, kata Yayat, komisi I akan memantau hasil atau target studi banding tersebut. “Bagi yang sudah terlanjur, silakan, tapi nanti kami akan menanyakan hasilnya. Sedangkan yang belum berangkat, karena sifatnya tidak wajib, silakan pikirkan kembali manfaatnya. Apalagi sekarang ini BBM naik, apa tidak ada kabupaten/kota di Jabar yang layak dikunjungi?” imbau dia. Ia mencontohkan, Cimahi dinilai menonjol dalam pengembangan Bumdes-nya. Sehingga dalam studi banding, terdapat tujuan yang bermanfaat bagi rakyat. Itulah yang membuat dirinya bertekad untuk terus memantau hasil dari studi banding. “Saat ini kita belum bicara anggaran. Kita fokus dulu pada orientasi kinerja, apakah sesuai dengan misi visi Kuningan MAS tidak. Berikutnya kita akan soroti karena di APBD tidak ada mata anggaran untuk studi banding ke Bali,” tandasnya. Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Pemdes pada BPMD, Ahmad Faruk MSi menanggapi pernyataan Sekretaris Apdesi, Yudi Iskandar SE. Menurutnya, Yudi sudah tidak lagi menjabat kuwu, sehingga dinilainya tidak mengetahui persis persoalan. Satu contoh kepanitian, dia membantah ada kepanitian di BPMD. “Yang tahu perkembangan detailnya ya di kuwu, meski Pak Yudi menjabat sekretaris Apdesi. Dulu juga sewaktu mengeluarkan pernyataan soal BPJS bagi perangkat desa, kami langsung keluarkan klarifikasi bahwa sudah disalurkan Rp3 miliar di ADD,” terang Faruk. Dia menegaskan, tidak menyebutkan dana studi banding ke Bali bersumber dari ADD. Tapi dijelaskan, ada pos anggaran di desa yang sudah menjadi hak kuwu. Seperti tunjangan penghasilan yang rata-rata Rp400 ribu, honor, dari provinsi senilai Rp3 juta yang telah jadi hak kuwu, serta operasional kuwu Rp2,5 juta. “Jadi banyak beberapa pos yang sudah jadi hak kuwu. Di situlah sumber dana yang digunakan untuk berangkat ke Bali,” tandasnya. Ditanya apakah camat ikut berangkat, Faruk menyebutkan tentatif tergantung situasi. Jika situasinya memungkinkan, ia mempersilakan ikut serta. Hanya saja tidak ada kewajiban dalam hal ini. Dalam menanggapi kedatangan perangkat desa yang menuntut keadilan, Faruk memberikan apresiasi. Hanya saja dia menjelaskan, pada dasarnya kuwu membayar sendiri biaya keberangkatan ke Bali. Kalaupun perangkat desa mau ikut, semisal mau dibiayai kuwunya, pihaknya mempersilakan. “Masalah cemburu sosial, memang tiap program itu tak bisa menjangkau semua orang. Saya contohkan di BPMD, ketika Pak Kaban menerima undangan dari provinsi ke Lombok, misalnya, apakah saya juga selaku kabid ikut serta? Kan tidak,” jelasnya. Namun ke depan para perangkat desa memiliki peluang, karena dana yang digelontorkan ke desa nanti cukup banyak. Sudah barang tentu nanti dibutuhkan kualitas SDM andal yang membutuhkan pelatihan dan bimtek. Untuk pemberangkatan kloter pertama, Faruk menyebutkan, Jumat (28/11) tadi malam yang mengambil start di Hotel Purnama Cigugur. Meski jumlahnya diakui tidak tahu persis, namun kisarannya antara 100 sampai 120 orang. Mereka akan meluncur ke Bali mengendarai bus biro perjalanan. “Kalau dari BPMD tidak ada yang ikut, karena bukan panitia. Kebetulan kami juga sedang dihadapkan pada pembahasan 12 raperda dan persiapan workshop dalam waktu dekat,” pungkasnya. (ded)

Sumber: