Perang Terbuka Gara-gara Mutasi

BKD Dihujani Banyak Pertanyaan oleh Komisi I KUNINGAN – Soal pelaksanaan mutasi, rotasi, dan promosi yang didalamnya terdapat promosi jabatan, Senin (19/1), para pejabat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dihujani banyak pertanyaan. Para wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi I DPRD, Selasa (20/1), melontarkan begitu banyak pertanyaan kritis terhadap instansi yang mengurusi kepegawaian tersebut. Agenda rapat yang digelar Komisi I kemarin siang sebetulnya rapat pemaparan program 2015 selaku mitra kerja. Namun di sesi dialog, lontaran pertanyaan dari para anggota komisi sebagian besar mengarah pada pelaksanaan mutasi yang baru saja digelar. “Saya terkejut membaca berita di koran yang memuat judul Mutasi Banyak Kejanggalan. Sampai ada orang pendidikan yang ditempatkan di Dinas Kesehatan. Jauh sekali. Bukan hanya kepala UPTD Pendidikan, tapi juga beberapa camat,” kata politisi PAN, H Nunung Sanuhri. Dia juga menyayangkan adanya kepala UPTD yang terlalu menempati posisi tersebut. Begitu pula camat yang dialihtugaskan dari tempat jauh ke tempat dekat, kemudian dipindahkan ke tempat jauh kembali. “Kami juga meminta PPNS (Penyidik PNS) difungsikan dalam penegakkan disiplin pegawai. Saran pandang dari anggota dewan pun, menurut saya dibutuhkan,” ucap Nunung. Selain dari Nunung, pertanyaan kritis lain datang dari politisi Demokrat, Hj Titi H Noorbandah. Dia mendapat temuan adanya seorang kaur di kecamatan yang tetap jalan ditempat sejak 1994. Sebaliknya, justru ada pegawai golongan 3B di Inspektorat yang dipromosikan jadi kasubag. Padahal ada pegawai yang lebih senior bergolongan 3D. Temuan lain, adanya pegawai yang terlibat kasus perse­lingkuhan justru dipromosikan. Sehingga politisi gender ini mempertanyakan parameter dari pelaksanaan mutasi. “Saya punya anggapan bahwa mutasi itu berdasarkan dedikasi, loyalitas, disiplin pegawai, prestasi dan lainnya. Bukan karena jabat tangan, oleh-oleh tangan, yang kemudian mendapatkan tandatangan,” sindir Titi. Selanjutnya, Hj Elly S Rusliati dari PDIP mengimbau agar dila­kukan telaah sesuai kom­petensi sebelum dilaksanakan mutasi. Jangan sampai tujuan peningkatan kinerja malah justru jadi turun dengan menem­patkan orang yang tidak mengerti bidang kerjanya. “Yang saya amati begitu. Saya khawatir malah jadi amburadul. Untuk pejabat camat atau sekmat pun, saya melihat lulusan APBD lebih baik kualitasnya. Tapi ternyata banyak dari mereka yang tidak sesuai dengan basic pendidikannya,” ujar Elly. Politisi Golkar, A Rusdiana menyesalkan tidak adanya pemberitahuan pelaksanaan mutasi ke Komisi I yang membidangi masalah itu. Ini menandakan, imbuh mantan kuwu Cipedes itu, DPRD dipandang sebelah mata. Dia juga menanyakan soal kepastian pengangkatan tenaga honorer K2 seiring dengan banyaknya PNS yang pensiun. “Kami prihatin kalau ada camat yang dipindahkan dari pinggiran ke pinggiran, padahal tak punya kesalahan apa-apa. Apakah itu disebabkan skill, tak loyal atau mental yang dimiliki pejabat tersebut. Kalau ternyata skillnya tak mumpuni, saya kira jangan jadikan camat lagi. Dengan keliling masih pada jabatan yang sama, menurut saya tidak mendidik,” ungkap politisi Golkar, H Ending Suwandi MM memperkuat ucapan Rusdiana. Ending juga menyoal adanya pejabat yang seperti setrikaan. Dari satu posisi dipindahkan ke posisi lain, kemudian dikembalikan lagi ke posisi semula. Selaku mantan birokrat, dirinya merasa kasihan. Sedangkan Dede Sembada dari PDIP menilai, pelaksanaan mutasi bukan hanya seka­dar urusan BKD. Tapi lebih tepat berkaitan erat de­ngan Baperjakat (Badan Pertim­bangan Jabatan dan Kepang­katan). Sehingga muncul kesepakatan yang ditegaskan oleh Ketua Komisi I, Yayat Ahadiatna SH, bakal ada pemanggilan Baperjakat di waktu yang khusus. Dalam menjawab semua itu, Kepala BKD, Drs Uca Somantri MSi menganalogikan, jalan itu tidak hotmik seluruhnya. Ada beberapa ruas jalan yang bolong-bolong sehingga dianggapnya wajar. Yang justru dikhawatirkannya, jika semua jalan bolong. “Kalau penempatan jauh dan dekat, tak bisa digeneralisasikan begitu saja. Ada di antaranya yang justru didekatkan de­ngan tempat tinggalnya. Kalaupun ada yang dijauhkan maka ada tanda tanya. Kami punya referensi camat, kabid dan sebagainya. Ada catatan tertentu yang berlandaskan reward and punishment biar kembali ke khittoh,” papar Uca. Ia melanjutkan, sesuatu yang dilematis akan selalu terjadi karena manusia hidup dalam alam kenyataan. Meski ketika seseorang baik-baik saja saat “di bawah” tapi kemudian ketika menempati posisi “di atas” terjadi persoalan lain, akan dialami sesuatu yang dilematis. “Sulit untuk menggesernya. Tapi kita tata sedikit demi sedikit meskipun kurang pas. Itu karena prilaku yang tidak mendukung, termasuk upaya untuk menjauhkan jabatan, karena penempatan jabatan sebelumnya seharusnya jadi panutan,” ungkap Uca. Pada pelaksanaan mutasi kemarin, dia mengaku sudah berdasarkan kajian Baperjakat. Adanya pegawai golongan 3B yang dipromosikan, itu berdasarkan aturan bahwa eselon IV minimal harus 3B. Kalau dipandang punya kecakapan maka promosi tersebut tidak masalah. “Nah kalau ada pegawai golongan 3D yang tersalip oleh 3B, kami akui. Tapi kami juga sudah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Jawabnya, kalau dipindahkan lebih baik pada posisi lama sampai pensiun. Kan susah juga,” tuturnya. Untuk jabatan kaur di keca­matan yang lama di posisi itu, Uca akan dijadikan bahan evaluasi. Hanya saja ber­dasarkan hasil kajian, pada situasi kondisi sekarang seseorang penempat jabatan itu harus punya kapasitas, tidak asal tunjuk. Kapasitas disini semisal mampu mengoperasikan komputer, dapat mengonsep surat dan lainnya. Mempertegas kepindahan Hj Nani Rusnani SPd dari kepala UPTD Pendidikan ke Kabid Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinkes, Uca mengatakan bidang tersebut bukan menyangkut teknis kesehatan. Tapi lebih kepada penyediaan sarana kesehatan. Sehingga ranah baru tersebut bisa dipelajari tergantung kemauan untuk belajar. “Sama Pak Farid Rubana SE pun (Kabid Jaminan Sarana Kesehatan) yang dialihkan ke kabid di Dinas KUKM. Sewaktu di Dinkes, beliau ngurus koperasinya bagus. Selain itu, minat pula untuk keluar dari Dinkes,” kata Uca. (ded)

Sumber: