Pedagang Sebut Setor Jatah ke Oknum Satpol PP

MESKI selalu dilarang berjualan dengan alasan untuk penegakan per­aturan daerah (perda), para pedagang kaki lima (PKL) tiap tahun setor ke pihak Satpol PP Kuningan. Setoran wajib itu selalu diberikan setiap menjelang Lebaran. Biasanya, per PKL diberikan jatah harus setor sesuai dengan potensi usaha. Sebab, setiap titik pendapatan PKL selalu berbeda-beda. Demikian diungkapkan Susanto setelah berdialog dengan DPRD Kuningan, kemarin. “Selama ini kami kurang apa? Setoran resmi kami penuhi setiap hari. Bahkan uang upeti pun kami berikan setiap tahun,” ucap Susanto kepada Radar di Gedung DPRD Kuningan. Menurut dia, pada Lebaran tahun 2014, PKL yang di depan SDN 17 Kuningan “dipalak” Rp925 ribu. Itu yang dibahu jalan. Sedangkan yang di atas trotoar Rp1,2 juta. Untuk di titik lainnya tidak diketahui pasti berapa nilainya. Namun yang pasti, ada uang THR yang diberikan untuk Satpol PP. Dia mengaku, uang upeti tersebut sudah biasa dila­kukan dan terjadi setiap tahun. PKL sendiri tidak pernah mempermasalahkan, yang terpenting dagangan mere­ka ramai. Terlebih pada saat Ra­madan, untuk bekal Lebaran. “Kami terpaksa membongkar hal ini karena merasa nasib PKL diumbang-ambing oleh pemeritah. Diberi lahan relokasi namun tidak sesuai, terutama sarana dan prasana,” ucap dia. Pedagang lainnya, Ruli membenarkan adanya upeti bagi Satpol PP. Ketika Lebaran, kata dia, pedagang minimal harus setor Rp50 ribu. Dia mengetahui uang itu untuk setor ke Satpol PP dan semua PKL sudah mengetahuinya. “Semua juga sudah tahu kami harus setor. Dan ini juga terjadi setiap tahun,” jelas dia. Selain masalah itu, para PKL juga mengeluhkan terkait tidak tegasnya aturan yang diberlakukan oleh Satpol PP. Sebagai bukti, PKL yang dipertokoan Siliwangi, di atas trotoar, masih bisa berjualan. Asalkan tidak menutupi semua trotoar sehingga pejalan kaki masih bisa lewat. “Padahal kalau mau tegas, baik di bahu dan trotoar ya harus ditertibkan. Itu karena trotoar merupakan hak pejalan kaki,” timpal salah seorang PKL. Dari pantauan Radar, baik per­tokoaan Siliwangi bagian barat maupun bagian timur memang dipenuhi pedagang yang berjualan dari mulai pagi hingga malam. “Hal ini tidak adil bagi PKL lainnya. Kami kasihan kepada PKL yang di bahu jalan, yang tidak bisa berjualan sejak pagi atau pukul 13.00,” ujar Jamuri, salah satu PKL yang berjualan pagi hari. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kuningan, Deni Hamdani SSos saat dikonfirmasi mengaku tidak mengetahui adanya upeti. Dia memastikan bahwa dari pihak Satpol PP tidak ada instruksi memaksa upeti kepada PKL. “Tidak ada setoran, saya jamin itu. Masalah pungutan atau retribusi bukan ranah kami,” ujar dia. Ketika didesak oleh Radar barangkali ada oknum petugas di lapangan, Deni menjawab pihaknya tidak mau berandai-andai. Dia percaya para petu­­gas di lapangan tidak akan melakukan pungutan. (mus)

Sumber: