Tuntutan PKL Ditolak

Ancam Pemerintah Kuningan ke Jalur Hukum KUNINGAN - Perjuangan pedagang kaki lima (PKL)  selama dua hari mendatangi Dedung DPRD dan Pendopo Kuningan berakhir tragis. Sebab, tuntutan mereka agar bisa berjualan mulai pukul 13.00 ditolak oleh Wakil Bupati Kuningan, H Acep Purnama MH, kemarin (28/1). Alasannya adalah karena aturan yang diterapkan sudah hasil pertimbangan matang. “Demi Allah, kami juga ingin mensejahterakan semua warga karena takut dikutuk. Penerapan aturan ini sudah seadil-adilnya karena kami juga menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat  sebelum memutuskan pembatasan jam operasional. Kalau saat ini diubah lagi, tentu harus digodok lagi karena dalam penerapan aturan tentu ada aspek yurisdiksi, sosial dan lainnya,” ucap Acep menjawab tuntun PKL agar bisa kembali berjualan pukul 13.00 di Gedung Pendopo Kuningan, kemarin (28/1). Meski PKL terus mendesak dengan menerangkan berbagai alasan terkait kondisi berjualan pasca penetapan aturan itu, tapi  lagi-lagi Acep tak bergeming. Bahkan, ketika PKL menyebut bahwa Bupati Kuningan Hj Utje Ch Suganda melanggar janji akan mensejahterakan PKL pada pemilihan kepala daerah lalu, tidak merespons Acep. “Kami sudah toleransi selama ini dan PKL pun harus mengerti. Kami juga tidak akan menyingkirkan PKL. Justru saat ini kami tengah merancang agar kawasan Jalan Siliwangi dan Langlangbuana  menjadi kawasan perdagang mulai dari barang mewah hingga kuliner. Tapi, untuk mewujudkan itu tidak mudah karena kontrak  pertokoan Jalan Siliwangi dan Fujesera habis tahun 2018 dan 2022. Ingat, kami tidak diam,” ucap Acep lagi yang didampingi oleh Kasat Pol PP Kuningan, Deni Hamdani SSos ketika berdialog dengan puluhan PKL. Untuk itu, dia berharap kepada PKL untuk sabar dengan penerapan aturan baru ini karena nanti juga akan terbiasa. Terkait sepinya pembeli, Acep menyebut wajar karena bulan Januari-Februari masuk masa paceklik, terlebih cuaca yang ekstrim. Dia yakin, kondisi ini akan berubah seiringan waktu sehingga PKL akan kembali merasakan hasil usaha seperti semula. Bahkan, kawasan Siliwangi akan ramai hingga malamm hari. Pemerintah saat ini, lanjut Acep, tengah menata kota agar terlihat rapi, sehat dan nyaman. Terkait penertiban PKL, dia memastikan bukan semata-mata karena ingin meraih Piala Adipura 2015, namun memang penataan kota. “Bukan tidak mengakomodir kepentingan PKL, tapi ini jelas penataan. Untuk Adipuran sendiri, kalau bisa diraih tentu suatu kebanggaan,” jelas ketua DPC PDIP Kuningan ini. Acep menjelaskan, rencana ke depan, kawasan pertokoan Jalan Siliwangi ingin disterilkan dari kendaraan yang parkir. Itu karena  Kuningan ingin berkompetisi menjadi kota sehat, nyaman dan aman. Apabila tidak diterapkan aturan, maka kondisinya tidak akan rapi sampai kapanpun. “Pokoknya kami menata agar terlihat rapi, bahkan kalau rencana ini bisa terealisasikan, yang senang tentu pedagang,” jelas Acep. Meski Acep memaparkan program, namun para PKL tidak tertarik. Mereka keukeuh ingin berjualan seperti semula, yakni mulai 13.00, bukan pukul 15.00. Alasan PKL adalah karena pukul 15.00 jumlah konsumen minim. Apabila tidak bisa, maka para pedagang akan menempuh jalur hukum karena dinilai tidak adil. “Kalau pemerintah tidak mengabulkan keinginan kami, maka kami pun meminta ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan ketertiban umum. Kami sendiri punya bukti beberapa pelanggaran dan siap diajukan (ke pengadilan, red),” jelas Korlap PKL, Dadang Suminar. Ditolaknya keinginan peda­gang, membuat puluhan PKL kecewa. Perjuangan mere­ka selama dua hari tidak mem­buahkan hasil. Mereka menganggap, baik wakil rakyat dan pemerintah tidak pro pedagang. “Benar-benar mengherankan. Padahal PKL ini mendukung visi Kuningan yang mandiri karena mereka tidak pernah bergantung kepada pemerintah, tertutama dalam modal usaha. Setelah mandiri akan tercapai sejahtera, kalau keputusanya seperti ini sama saja dengan membunuh PKL,” timpal Deki, yang bersama Dadang bergantian menyerukan keluhan PKL. Aksi PKL mendatangi Pendopo Kuningan untuk menyerukan tuntutan menjadi perhatian warga Kuningan, khususnya para pengendara. Apalagi, para pedagang itu mendorong gerobak jualannya dari depan Masjid Syiarul Islam ke depan pedopo. Teracatat, ada 31 gerobak yang dibawa oleh pedagang. Mereka menjajakan barang dagangannya di pendopo. Aksi mereka dimulai pukul 09.45 hingga 14.00. Bahkan, sebelum berdialog dengan wakil bupati mereka sempat menunaikan salat dzuhur. Setelah berdialog, hujan turun deras. PKL tak meng­hiraukannya. Mereka justru mendorong gerobak sambil hujan-hujanan. Sedangkan PKL yang tidak membawa gerobak ada yang naik angkot dan juga berjalan kaki. (mus)

Sumber: