Ada Enam Opsi Terlalu Banyak

SAAT ini Istana sudah menyiapkan enam opsi bagi presiden untuk menyelesaikan permasalahan calon kapolri. Yakni Komjen BG mengundurkan diri, kedua melantik Komjen BG sebagai Kapolri, ketiga melantik BG lalu dinonaktifkan. Selanjutnya menunda pelantikan sampai status hukum BG jelas, kelima mencari calon kapolri baru dan yang terakhir mengosongkan pimpinan Polri hingga mendapatkan solusi. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan enam opsi itu terlalu banyak. Seharusnya hanya ada dua opsi. Yakni melantik atau tidak melantik BG menjadi Kapolri. Kalau setuju dilantik waktunya harus diputuskan. Setelah putusan atau sebelum pra peradilan. Namun jika opsi tidak melantik BG dipilih, pemerintah harus mengirimkan surat pemberitahuan pada DPR. Surat itu nantinya akan dibawa ke paripurna untuk disampaikan ke anggota dewan. Menurut Taufik, tidak akan ada penolakan dari wakil rakyat. Karena memilih kapolri baru merupakan hak prerogatif presiden. “Mekanisme saja antar lembaga negara,” ucapnya. Setelah itu, pemerintah harus mencari nama baru. Saat ini, Kompolnas sudah melakukan seleksi pada empat perwira tinggi kepolisian. Yaitu Wakil Kapolri (Wakapolri) Komjen Badrodin Haiti, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Dwi Priyatno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Komjen Putut Eko Bayu Seno, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Budi Waseso. Agar kejadian salah pilih calon kapolri tidak terulang seperti memilih BG, Taufik mengusulkan seleksi calon Kapolri lebih diperketat. Dimulai dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) selanjutnya diajukan kepada presiden. Selain itu, fit dan proper test yang dilakukan juga harus transparan. Sementara terkait dengan nama-nama baru yang diajukan oleh Kompolnas, Taufik enggan berkomentar. Dia yakin nantinya presiden menentukan nama yang tepat. Namun pendapat berbeda datang dari, Politisi PDIP Masinton Pasaribu. Dia mengatakan jika nantinya presiden menolak melantik BG, maka komisi III akan rapat membahas keputusan tersebut. Sebab sebelumnya 9 fraksi sudah menyetujui BG untuk dilantik. “Kami akan bahas alasannya apa,” ujarnya saat diskusi di Warung Daun Jakarta. Terkait usulan untuk memperketat seleksi calon kapolri, Masinton mengatakan tidak perlu. Menurut dia, seleksi cukup dilakukan lembaga resmi pemerintah seperti Kompolnas dan Wantimpres. “Tidak harus bertele-tele,” paparnya. (aph/gun/idr)

Sumber: