Kandang Banteng Lumpuh

Diduga Ada Eks Narapidana Masuk Pengurus Baru KUNINGAN – Kericuhan pasca Konferensi Cabang PDIP Kuningan, Senin (9/3) lalu di Cirebon, rupanya berbuntut panjang. Kemarahan para kader partai moncong putih itu diekspresikan dalam bentuk penyegelan Sekretariat DPC PDIP Kuningan yang berlokasi di Tanjakan Ciharendong, kemarin (11/3). Aksi penyegelan ini dimulai sekitar pukul 13.30. Puluhan kader yang mengatasnamakan pengurus PAC di 29 kecamatan nekat memaku pintu sekretariat dengan kayu secara menyilang. Tembok sekretariat berwarna merah itu pun oleh mereka dicoret-coret dengan meng­gunakan cat pilok. Akibat­nya, aktivitas di DPC pun lum­puh. “Disegel oleh PAC, Berkabung”. Itulah bunyi coretan pilok yang memenuhi tembok kantor, jendela sampai tiang bangunan. Bahkan, papan nama sekretariat DPC tidak luput dari coretan dengan tulisan: “Disegel, Berkabung”. Gerbang kandang banteng itu pun oleh mereka digembok. Kemudian dibentangkan spanduk putih bertuliskan: “Kantor ini disegel PAC, merdeka”. Kepada Radar, Jubir PAC, Nana Nurhaya SE menegaskan, aksi penyegelan itu merupakan hasil kesepakatan bersama para pengurus PAC se-Kuningan. Kesepakatan para PAC tersebut dibuktikan dengan penandatanganan bersama. Lantaran ada yang berhalangan, PAC yang membubuhkan tandatangan sebanyak 29 PAC. “Kami tidak main-main. Ini (penyegelan, red) berdasarkan kesepakatan bersama para pengurus PAC secara tertulis,” tandas Nana yang kini menjabat ketua PAC PDIP Kecamatan Cipicung. Dia menjelaskan, sedikitnya ada tiga alasan yang membuat para PAC melakukan penyegelan kantor DPC. Pertama, terkait rekomendasi DPP hingga memunculkan tiga nama calon ketua DPC. Para PAC membutuhkan penjelasan kronologis kemunculan tiga nama itu. Oleh karenanya, hari ini (12/3) mereka berencana berangkat ke kantor DPP di Jakarta. “Kronologisnya, bagaimana sampai muncul tiga nama itu? Kriteria yang dipakainya apa? Sementara tiap kecamatan, dari semua nominasi dime­nang­kan oleh Pak Acep Pur­nama. Ini bukan membela salah satu orang, tapi kami butuh penjelasan kriteria yang dipakai, apakah hasil wawancara, tes, kaderisasi, atau aspirasi dari bawah,” teriak mantan wakil rakyat periode 2009-2014 itu. Dalam pelaksanaan konfercab, pihaknya pun mempertanyakan mandat yang diberikan DPP kepada Tato dari DPD Jabar untuk memimpin persidangan. Menurut para pengurus PAC, Tato dinilai tidak paham mekanisme. Padahal dalam tata tertib sudah jelas, pasca ketua DPC menyampaikan LPj, harus ada Pandangan Umum dari tiap PAC. “Selain Pandangan Umum, harus ada juga perumusan program yang dibagi dalam tiga komisi. Tapi ini tidak diindahkan,” ketusnya. Menanggapi adanya kesepakatan pada pleno gabungan 10 kabupaten/kota untuk melewati tahapan itu, Nana menegaskan itu hanya berbentuk penawaran. Sedang­kan untuk sampai pada sebuah kejelasan, harus dibahas di internal Kabupaten Kuningan. Terlebih, pada pleno gabungan, banyak peserta yang masih berada di luar ruangan. “Ketiga, terkait penyusunan stuktur pengurus. Setelah tiga calon yakni Rana Suparman, Tresnadi dan Enang Nurdin, ada kesepakatan untuk memunculkan Rana sebagai ketua terpilih, kami welcome, tidak ada masalah. Tapi dalam penyusunan pengurus, nama-nama yang direkomendasi ketua terpilih tanpa didampingi formatur,” tuturnya. Formatur, menurut Nana, mempunyai kewenangan untuk menolak nama calon pengurus. Saat itu mereka keluar dan tidak menandatangani, lantaran ketua terpilih memasukkan beberapa orang di luar kader partai. Pihaknya pun mendengar, terdapat eks narapidana yang dimasukkan pada jajaran pengurus. “Saya tidak menyebutkan nama, ini baru kabar yang kami dengar karena belum lihat draft struktur kepengurusannya. Infonya ada eks narapidana yang dimasukkan pada jajaran pengurus. Saya sakit sebagai kader partai, hancurlah kami. Perubahan oke, kita harus berubah meski sudah punya bupati dan ketua dewan. Nah, ke depan itu kita harus tingkatkan perolehan kursi,” kata mantan pengurus DPC selama dua periode itu. Nana bersama rekan PAC lainnya merasa malu jika tidak mengkritisi masalah ini. Ketimbang nanti dipermalukan oleh partai lain, sambungnya, lebih baik dikritisi oleh internal partainya sendiri. “Saya tidak bilang eks napi itu jelek, tapi paling tidak, masih banyak kader partai yang lebih pantas. Contoh, kan banyak tuh mantan ketua PAC yang sudah tidak menjabat lagi. Tarik dong, berikan penghargaan kepada mereka,” saran Nana. Komposisi kepengurusan pun, menurut dia, tidak memerdulikan keterwakilan dari tiap wilayah. Di Kuningan ini mempunyai 5 dapil, apabila jumlah pengurus 19 orang maka tiap dapil idealnya mempunyai keterwakilan di DPC sebanyak empat orang. Sementara di Dapil 3, kader yang terakomodasi hanya dua orang. “Saya ini kan di Dapil 3 nih, ternyata hanya dua orang yang ditarik jadi pengurus DPC. Ini kurang terwakili. Karena PAC itu kan tunggu instruksi dan jalankan tugas. Kalau dari wilayahnya kurang terwakili di DPC ya kami kurang optimal dalam menjalankan roda organisasinya,” ungkap dia. INGIN AMANKAN DOKUMEN Ditanya kenapa sampai mengekspresikannya dengan penyegelan kantor DPC, Nana beralasan banyak dokumen penting di DPC. Sebelum ada­nya kepengurusan definitif, dikhawatirkan ada berkas yang hilang. SK PAC pun berada di DPC sehingga para pengurus PAC ingin meng­amankannya. “Kita segel sekretariat dan dikunci ganda. Insya Allah aman. Kami berhak kok karena sekretariat ini bukan milik perseorangan. Ini sekretariat kami selagi DPC belum ada,” tandasnya. Kenapa pula sampai mencoreti dinding kantor dan papan nama sekretariat? Dia menjelaskan, itu merupakan ekspresi para pengurus PAC. Bagi Nana, tindakan seperti itu tidak jadi masalah karena tidak melakukan perusakan. Para pengurus PAC pun siap untuk melakukan pembersihan dan merapikan kembali, kalau sudah ada kepengurusan definitif. “Pokoknya besok (hari ini, red) kami akan berangkat ke Jakarta (DPP, red). Beberapa poin tadi yang akan pertanyakan,” tukasnya. (ded)

Sumber: