Anggaran KAA Belum Turun

BANDUNG – Jadwal peringatan tingkat internasional Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 tinggal beberapa minggu lagi. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung belum menerima anggaran dari pemerintah pusat. Padahal, pengajuan sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Hal itu dikatakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Oleh karena itu, dalam kesempatan rapat kerja dan koordinasi penyelenggara KAA yang diketua oleh Luhut Panjaitan, Ridwan Kamil menyampaikan curhatannya. Dia meminta agar pemerintah pusat bisa segera menggelontorkan anggaran untuk penyelenggaraan KAA. ’’Selama ini kami sudah mengajukan bantuan dana tapi seperserpun belum (turun). Dan sudah cenderung pasrah,” jelas pria yang akrab disapa Emil ini di hadapan Ketua Panitia KAA Luhut Panjaitan yang juga Kepala Staf Kepresidenan, kemarin (11/3). Emil mengaku, pihaknya telah mengajukan anggaran ke kementerian keuangan sejak lama. Tapi, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai mekanismenya pencairannya. Namun demikian, kata dia, aturan dari kementerian keuangan memang tidak bisa sembarangan. Dia sempat diberitahu bahwa pencairan dana tidak bisa langsung transfer ke Pemkot Bandung. Melainkan, hanya bisa melalui kementerian ke kementrian lagi. ’’Tapi kementerian yang dimaksud masih multi tafsir. Kalau begitu, apakah kementerian sendiri yang mengajukan proposal?,” tanya Emil. Pria lulusan Universitas Berkeley ini kembali mengurai kendala-kendala jelang KAA. ’’Saya juga mohon dikasih tahu secepatnya (apa yang kurang) agar pemkot bisa segera menyiapkan,” tutur Emil. Melalui pertemuan ini, Emil berharap penyelenggaraan KAA bisa sukses dan bisa membawa harum Kota Bandung. Terutama, ke kancah internasional. ’’Mudah mudahan saja dengan pertemuan ini bisa terealisasi,” jelas Emil. Mendengar pernyataan Emil, Ketua Panitia KAA Luhut Panjaitan segera menginstruksikan Kementerian Keuangan untuk segera melakukan proses pencairan anggaran. Sebab, waktu penyelenggaraan KAA sudah mendesak. Yakni, pertengahan April 2015. Bahkan, Luhut langsung meminta back up Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP). Termasuk, kejaksaan dan kepolisian agar lebih dipermudah dan aman dalam prosedur administrasinya. ’’Jangan sampai dalam pengelolaan keuangan menjadi masalah di kemudian hari. Teman-teman  dari BPK, KPK, Polri agar bisa memberikan sedikit ruang untuk kami bekerja,” tukasnya. Luhut menambahkan, KAA adalah sebuah event non regular dan skalanya hingga internasional. Namun, proses administrasi pencairan dana memang tidak semudah itu. Dia berharap, Pemkot Bandung bisa memakluminya. Oleh karena itu, dia menggaet kejaksaan dan polri untuk membantu audit anggaran. ’’Ibaratnya cara kerja kita itu sudah ganti channel. Jadi saya mohon untuk pengauditan nanti juga harus ganti channel,” ujar Luhut. Dia menjelaskan, maksud dari ganti channel tersebut, adalah mengenai pemeriksaan dan audit keuangan. Hal ini untuk mengurangi risiko dana diselewengkan. Supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari. ’’Jadi saya mohon agar bisa mengerti supaya tidak menjadi masalah di belakang nantinya. Agar teman-teman penyelenggara tidak bermasalah dengan hukum,” tukasnya. (yan/tam)

Sumber: