BK Harus Bentuk Tim Khusus

BK Harus Bentuk Tim Khusus

Jika Tidak Proaktif, Siap-siap Dijuluki Macan Ompong KUNINGAN – Dalam menguak ka­sus du­gaan penarifan harga ter­ha­dap rancangan per­atu­ran daerah (Raperda), Ba­dan Kehormatan (BK) DPRD di­minta agar bersikap proaktif. Mereka diharapkan tidak ha­nya menunggu laporan yang masuk, melainkan berani me­la­­­kukan penelusuran. BK harus membuktikan diri bahwa lem­­baganya itu bukan macan ompong. “Dengan begitu, kinerja BK akan dipandang publik serius, tidak dikesankan melindungi oknum. Anggapan BK sebagai macan ompong pun akan hilang jika jajaran BK mampu menunjukkan taringnya,” ujar salah seorang pengamat politik, Kana Kurniawan MHum, kemarin (3/5). Sebetulnya, Kana memandang ironis apabila BK tidak proaktif. Dengan penciuman yang lebih tajam, mestinya BK sudah melangkah semenjak isu du­gaan penarifan harga Raper­da mulai muncul. Tin­dakan ini demi untuk menye­lamatkan citra lembaga DPRD agar tidak dipandang negatif oleh masyarakat. “Ini juga dimaksudkan agar oknum penarifnya tidak be­rkeliaran bebas. Karena mungkin saja dia (oknum, red) hanya berjalan sendiri untuk kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan lembaga,” usulnya. Selain itu, Kana merasa yakin tidak akan ada seorang pun yang berani melaporkan kasus dugaan tersebut jika BK hanya sekadar menunggu laporan. Sebaliknya BK harus agresif dan lebih proaktif agar kebenaran bisa terungkap. Stigma negatif yang melekat pada lembaga legislatif pun diyakini akan hilang. Sebagai saran bagi BK dalam melangkah, dia mengusulkan untuk membentuk tim khusus. “Tim ini nanti tugasnya mem­bantu BK dalam mene­lusuri siapa oknum yang berani menawarkan kemulusan pembahasan Raperda dengan meminta imbalan rupiah,” ucapnya. Namun, Kana merasa pesi­mistis isu tersebut bisa terbongkar. Sebab, jika BK me­nindak oknum anggota dewan, itu sama saja jeruk makan jeruk. Wajar apabila julukan macan ompong terhadap BK akan terus melekat. Kecuali BK menunjukkan keseriusan dan keberanian untuk bertindak tegas. Sementara itu, Ketua BK DPRD, Drs H Momon Suherman sudah menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti kasus dugaan tersebut. Namun, pihak­nya membutuhkan ban­tuan dari pihak lain dalam menyampaikan informasi dan laporan terkait hal itu. “Kalau tidak ada yang mem­berikan informasi kepada kami, bagaimana kami menin­daklan­jutinya? Maka dari itu, kami berharap agar ada pihak yang mau melaporkan, meskipun kami akan mencoba mendalami masalah ini bersama rekan-rekan yang lain di BK,” tandas politisi PPP itu akhir pekan kemarin. (ded)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: