Solehudin Bantah Kudeta Momon

KUNINGAN – Selaku orang yang ditunjuk oleh DPW Jabar untuk menjadi ketua PPP di Kuningan, H Solehudin MBA MM membantah adanya kudeta di tubuh partainya. Dia menjelaskan, hal itu bukan kudeta, melainkan mengisi kekosongan jabatan ketua. Saat dikonfirmasi Radar, politisi yang lama aktif di PPP ini menyebutkan, SK yang dikeluarkan DPW Jabar bukan untuk Plt ketua DPC, melainkan ketua penuh DPD PPP Kuningan. “Bukan Plt ketua DPC tapi ketua DPD. Ini memang nomenklatur baru versi Romi (Romahurmuziy, red),” jelas Solehudin via ponsel saat mengikuti Muswil PPP Jabar di Bogor, kemarin (10/5). Pergeseran tersebut, menurut dia, diakibatkan adanya kekosongan jabatan. Sebab Drs H Momon Suherman sendiri mengambil sikap politik yang mengarah pada kubu Dzan Farid. Lantaran yang diakui pemerintah itu kubu Romi, maka secara otomatis ada kekosongan jabatan ketua PPP di Kuningan. “Sederhananya begini, ada kekosongan jabatan ketua PPP Kuningan sehingga wakil ketua 1 naik. Pak Momon kan ikut versi Dzan Farid, jadi secara otomatis versi lama kosong,” tegas Solehudin yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua 1 Bidang Politik DPC PPP Kuningan itu. Dia mengakui, tarik-menarik dua kubu di tubuh PPP sampai kini masih terjadi. Namun secara de facto dan de jure, kubu Romi yang mengantongi SK Menhumkam. Dalam tata negara, sambungnya, yang diakui pemerintah itulah yang mendapatkan legalitas, terlepas masih adanya proses hukum. “Selama belum inkrah atau belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka secara normatif yang berlaku itu yang diakui pemerintah. Kalau saya kan pandangan akademisi, bukan pandangan emosional,” ungkapnya. Tindakan DPW ini, menurut Solehudin, diambil di tengah kondisi tidak normal. Terlebih menghadapi Muswil, akhirnya yang diambil itu tindakan politik. Sama halnya dengan kubu Dzan Farid yang mem­bentuk DPW Jabar baru yang diketuai Tatang Farhanul Hakim. “Kapan rapatnya? Kapan Muswilnya? Kok tiba-tiba Rahmat Yasin digantikan oleh Tatang Farhanul Hakim. Yang lebih parah lagi, Tatang ini pernah keluar dari PPP dan masuk PAN menjadi wakil sekjen PAN dan mencalonkan bupati Tasikmalaya dari PAN,” ketusnya. Sedangkan untuk Rahmat Yasin yang dituding terpidana, menurut Solehudin, masalah itu di luar domain. Justru pihaknya membantah pencabutan hak politik serta tudingan SK yang dikeluarkan itu tidak sah. Apabila dibuka kembali AD/ART lama, imbuhnya, terdapat pasal 3, 4 dan 10 yang mengatur hal itu. “Di situ diterangkan bagi terpidana dengan hukuman lima tahun itu dapat diber­hen­tikan. Saya garisbawahi ‘dapat’. Nah, di AD/ART dite­rang­kan empat hal yang mem­buat ketua partai berhenti. Dian­taranya meninggal dunia, meng­undurkan diri, diber­hen­tikan dan pindah parpol lain. Nah sekarang, kapan diber­hentikannya? Jadi masih punya kewenangan dan masih bisa menjalankan tugas sampai akhir periode,” jelasnya. Solehudin meminta agar dalam mengeluarkan per­nyataan tidak ngaco dan tidak dilandasi emosional sampai mengeluarkan bahasa preman. Sudah seharusnya, pernyataan yang dikeluarkan tersebut berdasar dengan kembali mengacu ke AD/ART. Sementara, ketika ditanya kapan diterimanya SK DPW, dia menjawab Jumat lalu yang diambil oleh sekretaris. Namun dalam struktur kepengurusan tidak ada perubahan, hanya sekadar ketua yang diisi oleh wakil ketua 1. “Jadi bukan kudeta, darimana kudetanya?” tandasnya. Soal gejolak yang kemung­ki­nan besar bakal terjadi di tu­buh PPP Kuningan, Solehudin mengakui dalam mengantisipasinya diper­lukan konsolidasi. Duduk persoalannya harus dijelaskan sehing­ga sepulang dari Mus­wil pi­haknya berencana untuk mengumpulkan kepe­ngurusan. “Karena ini momentumnya mendadak. Awalnya saya gak tahu kalau pak Momon mengambil sikap politik yang mengarah ke kubu Dzan Farid. Saya juga prihatin. Waktu itu PPP Kuningan diberikan dua pilihan, antara dibekukan dan pergantian ketua,” sebutnya. Jika PPP Kuningan dibekukan, Solehudin mengatakan, pihaknya pasti protes. Sebab, jangan sampai akibat tindakan satu atau dua orang malah partai dikorbankan. Sehingga secara terpaksa dan menyesal, perlu diambil pilihan untuk menyelamatkan partai sampai akhir 2015 nanti. “Nanti sepulang dari Muswil ini saya akan buatkan pers rilis­nya. Saya nggak mau berpo­lemik, hanya ingin men­jelaskan kronologis serta duduk perso­alannya. Pernyataan kawan saya (Maksum, red) ke­marin itu saya kira pem­bunu­han karakter yang gak bagus bagi kondisi PPP,” tukasnya. (ded)

Sumber: