Atur Harga Sembako Menjelang Ramadan

Masyarakat Tidak Perlu Panik, akan Ada Perpres tentang Pengendalian Harga JAKARTA- Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat untuk tidak terlalu panik akan terjadi kenaikan harga bahan pokok menjelang puasa dan lebaran. Pasalnya stok beberapa komoditi utama masih cukup hingga lebaran usai. Apalagi pemerintah juga sedang menyiapkan Perpres Pengendalian Barang Kebutuhan Pokok. “Kita masih menunggu Perpresnya turun. Belum tahu kapan. Harapan kami bisa segera keluar supaya bisa dimanfaatkan untuk pengendalian harga (bahan pokok), terutama kalau mendekati lebaran,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Srie Agustina kemarin (25/5). Perpres ini diperlukan untuk melindungi konsumen dan petani dari permainan harga. Dari sisi konsumen seringkali harga bahan pokok dibuat menjadi tinggi dengan dalih pasokan kurang, sementara dari sisi petani harga terkadang dibuat sangat rendah dengan alasan banyak impor. “Nantinya Mendag punya wewenang menetapkan harga yang wajar,” katanya. Di samping itu, mendag juga diberi wewenang untuk mengelola stok dan distribusi bahan pokok. Pasalnya, selama ini ada kecurigaan beberapa oknum pedagang melakukan penimbunan supaya pasokan langka.”Taruh di gudang tidak boleh lama-lama, maksimal tiga bulan, supaya tidak dianggap menimbun,” tegasnya. Kewenangan lain yang akan dikuatkan dalam Perpres tersebut adalah soal penetapan ekspor impor bahan pokok. Mendag bisa memberikan izin impor jika dinilai harga suatu komoditi sudah sangat tinggi. Hal ini untuk mengantisipasi jika pedagang atau distributor menimbun suplai bahan pokok. “Tapi tentu impor adalah langkah terakhir,” tegasnya. Dengan beberapa poin yang terdapat dalam Perpres tersebut, Srie yakin pemerintah mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melakukan intervensi pasar. Selama ini peran pemerintah seperti mandul karena tidak memiliki instrumen yang kuat untuk mengendalikan harga. “Dengan ini praktik perdagangan tidak sehat bisa dihindari,” ungkapnya. Namun begitu dia yakin kenaikan beberapa kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri bisa dikendalikan dan masih tidak akan signifikan. Sebab beberapa kebutuhan pokok stoknya masih mencukupi hingga akhir lebaran.”Stok beras di pedagang masih cukup untuk Mei hingga Juli, itu ada di 165 pasar,” lanjutnya. Selain stok di pedagang, pemerintah juga mengandalkan stok yang dimiliki Bulog sebanyak 1,4 juta ton. Ditambah lagi ada stok gabah dengan volume besar yang belum diproses di penggilingan-penggilingan padi seluruh Indonesia. “Indikatif di 72 ribu penggilingan masih punya 5,4 juta ton,” sambungnya. Sementara untuk stok gula, Srie menilai stoknya masih cukup banyak di distributor maupun pengecer.”Kami punya data stok di 62 pedagang gula, 344 distributor gula dan ada juga di pengecer. Saat ini gula konsumsi masih 286 ribu ton. Sebentar lagi masuk musim giling tambah 1,4 juta ton. Jadi cukup saat puasa,” terangnya. Dengan kondisi supply demand beras dan gula yang surplus, dia menilai kecil kemungkinan kedua komo­diti itu akan naik harganya. Sementara untuk daging, pemerintah sudah menge­luarkan izin importasi sapi bakalan dan sapi siap potong beberapa waktu lalu.”Tapi daging, cabai dan telur ayam termasuk yang harus kita waspadai (harganya rawan naik),” kata dia. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Yugi Prananto mendukung sepenuhnya rencana pemerintah menebitkan Perpres tentang pengendalian harga bahan pokok. Pasalnya selama ini dia mensinyalir stok bahan pokok lebih banyak berada di tangan pedagang daripada pemerintah.”Penguasaan itu yang menyebabkan pemerintah seringkali tidak bisa intervensi,”katanya. Dia berharap Perpres tersebut bisa keluar sebelum puasa sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi lonjakan harag jika diperlukan. Dengan kewenangan intervensi harga yang diberikan kepada Mendag, Yugi berharap tidak ada lagi cerita harga bahan pokok naik.”Sangsinya juga harus tegas kalau pedagang masih menjual dengan harga diatas itu,” tuturnya. Anggota Komisi IV DPR RI, Rofi Munawar meminta agar pemerintah segera mengeluarkan Perpres tentang pengendalian harga bahan pokok.”Kenaikan harga pangan menjelang bulan Ramadan jika diperhatikan merupakan fenomena berulang setiap tahun, seharusnya ada antisipasi yang lebih maksimal dari pemerintah baik terkait ketersediaan maupun distribusi,” katanya. Pada akhirnya, menurut dia, seluruh kenaikan harga bahan pokok itu tentu akan sangat memberatkan masyarakat, terlebih bagi kalangan menengah ke bawah. “Perpres harus segera dikeluarkan untuk mencegah melonjaknya komoditas bahan pokok utama di pasaran. Dan yang lebih penting lagi, harus ada kepastian bawah perpres itu dilaksanakan. Agar jangan sampai ada jarak antara regulasi dengan realitas di lapangan,” jelasnya. Perpres tentang Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, digadang-gadang bakal menjadi jurus ampuh pemerintah untuk meredam lonjakan harga menjelang Puasa dan Lebaran. Namun, hingga kini, payung hukum yang merupakan amanah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tu belum juga terbit. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengakui, saat ini Perpres tersebut sudah menyelesaikan proses finalisasi di Kemendag dan Sekretariat Kabinet, sehingga tinggal menunggu pengesahan Presiden. “Jadi (akan terbit) dalam waktu dekat,” ujarnya. Meski demikian, Andi meng­aku belum mengetahui kapan persisnya Presiden Jokowi akan menandatangani Per­pres tersebut. Sebab, sebe­lum pengesahan Perpres, Pre­siden terlebih dahulu akan mengadakan rapat ter­batas dengan beberapa men­teri terkait untuk finalisasi tahap akhir. “Tinggal nunggu diagen­dakan (rapatnya),” ucapnya. Andi menyebut, dalam rapat finalisasi tersebut, setidaknya Presiden akan meminta panda­ngan akhir dari Menteri Perda­ga­ngan Rachmat Gobel, Men­teri Badan Usaha Milik Nega­ra (BUMN), dan Menteri Koordi­nator Perekonomian Sofyan Djalil. “Presiden ingin semua (menteri) siap menjelang Puasa dan Lebaran nanti,” ujarnya. Sementara itu, dalam rapat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2016 kemarin, Presiden Jokowi kembali menginstruksikan kepada para menteri yang terkait dengan pangan untuk benar-benar siap menghadapi Puasa dan Lebaran. “Harus dipastikan bahwa kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau,” tegasnya. Jokowi mengakui, instruksi untuk terus memantau pergerakan harga bahan pangan sudah disampaikannya dalam rapat kabinet pekan lalu, namun dia tidak akan bosan untuk terus mengingatkan agar para menteri benar-benar memperhatikan karena terkait dengan daya beli masyarakat. “Kebutuhan pokok dan layanan lain seperti transportasi, harus benar-benar siap,” katanya. (wir/owi)

Sumber: