Pemkab Ngotot Pertahankan TNGC

DPRD Beda Pandangan dengan Bupati KUNINGAN – Kebijakan yang hendak diambil Pemkab Kuningan terkait TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai) nampaknya bakal selaras dengan keinginan penggagasnya, H Aang Hamid Suganda. Ini bisa terlihat dari pernyataan Bupati Kuningan, Hj Utje Ch Suganda MAP saat dikonfirmasi Radar usai menghadiri Rakercab 1 DPC PDIP Kuningan, kemarin (8/6). “Nggak boleh dibubarkan. Kan ada MoU-nya. Kita lihat dulu, mungkin bisa direvisi. Itu kan (kewenangan, red) pusat,” ujarnya. Selaku kepala daerah, dirinya sudah mengimbau BTNGC (Balai Taman Nasional Gunung Ciremai) untuk bersikap fleksibel. Dalam penegakkan aturan, pihaknya berharap agar BTNGC tidak kaku. “Bunda (panggilan Utje, red) sudah imbau BTNGC untuk fleksibel, nggak boleh kaku. Masyarakat juga butuh dalam ruang lingkup usahanya. Dan mereka (BTNGC, red) paham sekali masalah itu,” ungkap Utje. Sebetulnya, sambung dia, tidak ada permasalahan terkait TNGC ini. Justru dirinya berharap agar awak media massa menyajikan informasi menyejukkan seputar taman nasional tersebut. “Siapa bilang DPRD mau membubarkan? Emangnya gampang. MoU-nya juga kan dengan pusat. Ada kriterianya. Kalau ternyata merugikan rakyat, tinggal bagaimana memperbaikinya,” kata dia seraya memasuki kendaraan dinasnya. Terpisah, Ketua DPRD, Rana Suparman SSos berbicara hubungan antara ideologi dengan TNGC. Ditegaskan, Bung Karno meminta kaum Marhaen untuk tidak boleh steril dengan kepentingan rakyat. Kaum Marhaen, lanjutnya, harus menyatu dengan kepentingan rakyat. “Nah kalau tatanan Indonesia terganggu, kita harus terpanggil untuk melakukan advokasi agar rakyat punya keleluasaan dalam mengelola lahan di lereng Ciremai,” ucapnya. Dia mempertegas kembali tidak berkeinginan untuk mengusir BTNGC. Namun hanya mempersilahkan untuk tidak di Kuningan dulu sementara waktu. Serahkan saja ke masyarakat karena dirinya yakin masyarakat mampu. “Saya yakin mereka mampu. Para petani di sana sudah dibekali oleh para leluhurnya bagaimana mengurus gunung. Boleh ditanya, mereka justru lebih pintar dari pakar-pakar,” tandasnya. Bagaimana dengan zona khusus yang bisa digunakan oleh masyarakat? Rana justru mengemukakan intisari dari surat Yaasin dimana manusia terbuat dari tanah. Mereka akan dipertanyakan pertanggungjawabannya di dunia. “Saya kan pernah bilang, kalau sudah ada contoh, ngapain dicontohkan lagi. Kemarin masyarakat sulit mengelola, ngapain mempercayakan kembali kepada orang yang mempersulit masyarakat,” ketusnya. Saat disinggung bahwa Utje sepakat dengan revisi MoU, Rana balik mempertanyakan jaminan agar tidak lagi menganggu rakyat. “Harus ada jaminannya dong,” tukasnya. (ded)

Sumber: