Hati-hati Pengumuman Pendaftaran CPNS 2015

JAKARTA- Antusiasme masyarakat untuk menjadi abdi negara masih sangat besar. Buktinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) disambut dengan gegap gempita. Padahal, kadang hal itu belum tentu benar. Karenanya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) meminta masyarakat untuk hati-hati. Imbauan tersebut menyusul banyaknya broadcast message (BM) tentang pengumuman pembukaan pendaftaran seleksi CPNS 2015. Dalam BM yang telah menyebar luas, disebutkan jika pembukaan pendaftaran seleksi abdi negara tahun ini dimulai pada Agustus. Memang cukup masuk akal, mengingat tahun lalu juga dilakukan pada bulan yang sama. Selain itu, dalam BM itu juga disertakan pula jadwal pendafatarn per kota, kabupaten dan beberapa provinsi. Misalnya, untuk jadwal pendaftaran CPNS 2015 di Surabaya. Pendaftaran ditulis mulai 29 Agustus-12 September. Sementara, untuk CPNS Provinsi Jawa Timur dibuka pada 29 Agustus-15 September. Menyikapi hal ini, Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman menampik adanya jadwal tersebut. Ia mengatakan, hingga kini belum ada jadwal resmi untuk pendaftaran CPNS tahun ini. Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat untuk lebih hati-hati dalam menerima informasi yang beredar. Sebab, ditakutkan data akan disalahgunakan. “Intinya kalau menerima info harus cross check,” tutur Herman di Jakarta, Jumat (12/6). Herman menuturkan, pengecekan tersebut bisa langsung dilakukan dengan mengunjungi laman resmi kami di www.menpan.go.id. Di sana, jadwal dan tata cara akan diarahkan dengan jelas jika memang pendaftaran telah dibuka. Namun menurutnya, jadwal itu belum terpampang di sana. Pasalnya, pihaknya bersama badan kepegawaian negara (BKN) belum memutuskan apapun terkait seleksi CPNS 2015. Terlebih, ada beberapa hal yang harus dikaji mengingat Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi telah menyatakan moratorium CPNS untuk tahun ini. “Memang tetap ada yang dibuka untuk formasi tertentu, seperti guru, penegak hukum, petugas kesehatan dan fungsional tertentu. Tapi hingga kini masih menunggu instrusksi lebih lanjut dari pak menteri,” urainya. (mia)

Sumber: