Sibuk Urus E-2, APBD-P Terbengkalai

Alwafier: Kisruh Wawali Tanpa Ujung, Rugikan Masyarakat KEJAKSAN – Kisruh proses pemilihan wakil walikota yang tak kunjung reda, mengundang keprihatinan sekaligus kekecewaan Ketua DPC Partai Hanura Kota Cirebon, Drs Sunarko Kasidin SH MH. Dia menilai, kesibukan para anggota dewan dan eksekutif yang lebih tertuju pada wacana wawali, sangat merugikan masyarakat. Imbasnya, APBD Perubahan (APBD-P) 2015 yang harusnya sudah tuntas, hingga kini belum dibahas. Selain APBD-P, berbagai pekerjaan seperti pembahasan raperda pasar modern, raperda rokok sampai sekarang belum kelar. “Saya heran anggota dewan lebih sibuk membahas wakil walikota ketimbang menyelesaikan tugas-tugas lain yang lebih urgen menyangkut kepentingan masyarakat Cirebon,” ujarnya kepada Radar, Minggu (28/6). Tertundanya pemilihan wakil walikota sampai batas waktu yang tidak ditentukan, menurut Abah Ako, begitu Sunarko akrab disapa, membuktikan DPRD tidak serius dalam bekerja. Karena baru muncul sejarah di Kota Cirebon proses pemilihan wakil walikota berantakan. Disinggung tentang sikap Fraksi Hanura terhadap pemilihan wakil walikota, mantan anggota DPRD ini menegaskan, fraksinya belum mengambil sikap apapun terkait pemilihan orang nomor dua di Kota Cirebon itu. Namun Abah Ako mengaku sudah menginstruksikan kepada kadernya yang ada di DPRD untuk tetap bekerja tanpa kehilangan fokus karena isu pemilihan E-2. “Karena DPC belum menggelar rapat, maka Fraksi Hanura sampai sekarang belum menentukan sikap. Kalaupun ada salah satu anggota Fraksi Hanura yang merapat ke salah satu calon, itu bersifat personal dan tidak ada kaitannya dengan Fraksi Hanura,” tegasnya. Terpisah, Mantan Wakil Walikota Cirebon, Dr H Agus Alwafier By MM mengatakan, wakil walikota dalam posisi normal diatur oleh Undang-undang, harus ada sebagai mitra walikota dalam menentukan kebijakan pemerintah. Namun dalam kondisi seperti ini, kata Agus, posisi wawali boleh ada dan boleh juga tidak ada. Ini mengingat periodenya tinggal separuh jalan dan juga konstelasi politik, membuat “pertengkaran” walikota dengan kedua partai pengusung lainnya. Setidaknya akan terjadi situasi disharmoni dalam tubuh pemerintah. “Tidak elok kisruh politik panjang yang menimbulkan stagnasi pembangunan. Kisruh wawali tanpa ujung, akan rugikan masyarakat,” ucapnya. Sehingga ia menganggap sudah tidak perlu lagi ada wakil walikota. Hal ini sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada walikota dalam menentukan kebijakan. “Mudah-mudahan semuanya introspeksi, kenapa pak Azis jatuh cinta untuk menempatkan Bu Eeng sebagai wakil walikota?” tanyanya. Hal ini pasti ada argumentasi mendasar, sehingga memaksakan seolah harus Eeng Charli wakil walikotanya. Menurutnya, sebagai walikota, Nasrudin Azis harus menyampaikan argumentasi secara politis dan ilmiah kenapa memilih Eeng Charli. “Harus demi tujuan pembangunan. Jangan terjebak dengan tujuan yang bersifat material, padahal merusak jati diri walikota. Ini perlu diingatkan oleh Pak Azis,” jelasnya. Agus Alwafier mengatakan, walikota yang istiqomah dan mutmainnah harus lurus, bijaksana dan tenang. Karena kedua partai pengusung, Golkar dan PPP solid bertahan tidak sepakat dengan usulan walikota. “Saya kira bisa selesai dengan duduk bersama. Kalau sama-sama berpikir jernih, rasional demi pembangunan Kota Cirebon, ya pasti semuanya bisa selesai,” jelasnya. Ia pun meminta kepada ketiga parpol pengusung untuk mengakhiri kisruh politik mengenai wakil walikota. “Rakyat Cirebon menginginkan suasana kondusif dan segera mela­kukan percepatan pemba­ngu­nan,” tukasnya. (abd/jml)

Sumber: