DPRD Tak Boleh Disandera Parpol

Cecep: Anggota Dewan Jangan Mudah Salahkan Pihak Lain CIREBON - Lambatnya proses pemilihan wakil walikota Cirebon, terus menjadi sorotan. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Cirebon, Tommy Sofiana menyoroti hal tersebut. Dia mensinyalir, melihat dari konstalasi politik yang ada, panitia pemilihan (panlih) seperti disandera oleh partai politik. Padahal, DPRD adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, melanjutkan proses pemilihan atau tidak. “Bagi saya bukan ketegasan. Tapi, panlih punya kewenangan untuk terus melanjutkan proses pemilihan. Harusnya kita bisa lihat siapa yang memperlambat proses pemilihan, ya itu adalah partai pengusung. Jadi dewan tidak boleh disandera oleh parpol,” jelas Tommy kepada Radar, Kamis (2/7). Kalau memang parpol pengusung menghambat proses panlih calon wawali, karena tidak mau tanda tangan, maka dia menyarankan agar calon dari Golkar dicoret saja dari pencalonan, kemudian diganti dengan kader Partai Golkar yang lebih siap untuk maju. “Jelas-jelas lembaga kami seperti dilemahkan oleh kepentingan kelompok,” terangnya. Ketua Fraksi Partai Gerindra Rurry Tri Lesmana mengakui, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari ketiga partai pengusung dan panlih pun masih menunggu kelengkapan berkas calon wawali. “Kami tidak tahu persis, ke depan apakah nanti ada pemilihan atau tidak. Karena saat ini, posisi dua calon wawali tersebut masih menggantung,” paparnya. DEMOKRAT KRITIK DANI MARDANI Sementara itu, pernyataan Ketua Pansus Tatib Dani Mardani yang meminta media dan pengamat tidak membuat keruh iklim politik di Kota Cirebon, disesalkan Sekretaris DPC Partai Demokrat, Dr Cecep Suhardiman SH MH. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Dani dengan menyalahkan media dan pengamat, tidak patut dilakukan. Karena bagaimanapun juga, berita yang muncul di media berdasarkan dinamika politik yang ada di gedung DPRD. Kenyataannya, Pansus Tatib dan Panlih gagal melaksanakan pemilihan wakil walikota dan direvisi sampai batas waktu yang tidak ditentukan. “Jangan menutupi kegagalan dengan menyalahkan pihak lain,” tandas Cecep. Media, kata Cecep, menulis berita sesuai fungsinya, yakni telah memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Bukan malah menyalahkan media dan pengamat. Padahal di balik itu semua, justru DPRD yang tidak mampu melaksanakan jadwal yang sudah dibuat dan disepakatinya dalam rangka pemilihan wawali. Cecep mengingatkan kepada dewan untuk introspeksi diri atas kegagalannya melaksanakan pemilihan wakil walikota. “Jadi jangan mudah menyalahkan pihak lain. Bagaimanapun juga keberadaan media dan pengamat menjadi kontrol sosial, khususnya terhadap kinerja para wakil rakyat di Griya Sawala,” ujarnya. Anggota Fraksi Partai Demokrat, HP Yuliarso BAE mempersilakan media untuk menyampaikan kritik, khususnya yang berkaitan dengan kinerja anggota dewan, karena itu bagian dari fungsi control. Sebagai lembaga publik, lanjutnya, sangat wajar apabila dewan selalu menjadi sorotan masyarakat. “Apa yang ada di dewan diberitakan tidak ada masalah, itu kan hak media,” ujarnya. Mantan ketua DPRD ini menje­­las­­kan, pihaknya tidak alergi dengan kritik, karena kritik akan menjadi pelecut bagi anggota dewan untuk mening­kat­kan kinerjanya sebagai wakil rakyat. (sam/abd)

Sumber: