“Saya Titip 6 lewat Ketua Fraksi”

MUNGKIN wajar jika Komisi C DPRD Kota Cirebon ngambek lantaran tidak dilibatkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Tak hanya itu, urusan jatah alias menitip siswa ke sekolah-sekolah tertentu diduga di bawah kendali ketua fraksi masing-masing yang ada di DPRD. “Komisi C bisa dibilang kehilangan ladang. Karena urusan PPDB larinya ke ketua fraksi semua. Saya aja nitip enam orang ke ketua fraksi saya,” ungkap sumber Radar yang enggan disebutkan namanya saat ditemui di salah satu rumah makan di Jl Tuparev, Rabu (29/7). Dia mengaku nitip ke ketua fraksi tanpa membayar sepeserpun. Hal itu dilakukan hanya untuk membantu mereka yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah favorit di Kota Cirebon. Sementara Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno SIP MSi mengatakan membrludaknya jumlah siswa di setiap sekolah akan menjadi bahan evaluasi DPRD dengan dinas pendidikan. “Kita sudah jadwalkan, paling tidak minggu kedua di bulan Agustus. Karena komisi C saat ini sedang ada kunjungan pansus tentang kawasan tanpa rokok,” tuturnya. Alternatifnya, untuk mensiasati overload siswa di setiap sekolah adalah perlu ada penyesuaian ruang belajar atau bisa saja dilakukan pembangunan gedung baru. Sementara ini untuk lelang mebeler sedang diproses. “Insya Allah dua atau tiga bulan ke depan seluruh mebeler baru sehingga bisa mencukupi kekurangan tempat belajar,” ucapnya. Sementara Ketua PPDB Kota Cirebon Abdul Haris mengatakan tidak terlibatnya dewan dalam menyusun Perwali PPDB Kota Cirebon karena waktu yang mepet. Sebab, PPDB tahun 2015 ini awalnya menggantung, apakah menggunakan perwali atau tidak. “Tahun kemarin DPRD dilibatkan. Tapi sekarang tidak, karena waktu itu walikota sempat mengatakan tidak menggunakan perwali. Tapi, seminggu sebelum PPDB dibuka, perwali tersebut ditandatangani oleh walikota,” ujar Haris. Meski DPRD tidak dilibatkan, kata Haris, Komisi C DPRD Kota Cirebon yang membidangi pendidikan tetap ikut mengontrol di lapangan. “Walalupun tidak dilibatkan, tapi kita tetap merangkul legislator untuk mengetahui perkembangan PPDB. Tapi, tidak sampai pada teknis di lapangan karena itu menjadi ranah dinas pendidikan. Sedangkan dewan hanya sampai di perwali saja,” terangnya. Haris mengaku belum mengetahui data pasti jumlah siswa yang terdaftar secara keseluruhan dari setiap sekolah, baik dari jalur gakin dan prestasi. \"Belum kami cek karena masih dalam proses rekap. Selain itu, belum ada laporan dari masing-masing sekolah mengenai jumlah siswa. Nanti kalau sudah ada akan saya beritahu berapa kuota yan sudah terealisasi dan yang melebihi kuota,\" ungkapnya. Yang jelas, tambah Haris, untuk jumlah siswa SMP dan SMA negeri yang mendaftar secara resmi melalui PPDB online sekitar 6 ribu siswa. Ketika jumlah itu ditambah dengan siswa yang melebihi kuota, maka angkanya bisa di atas 6 ribu. “Mungkin bisa sampai 7-8ribu lebih,” pungkasnya. (sam)

Sumber: