Pengusaha Berharap Daya Beli Masyarakat Naik Lagi

Pengusaha Berharap Daya Beli Masyarakat Naik Lagi

BAGAIMANA tanggapan pelaku usaha atas obat kuat anti-ekonomi loyo yang akan diluncurkan Presiden Jokowi? Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Sudirman Maman Rusdi berharap paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat. Sebab penjualan mobil turun drastis tahun ini. ”Entah bagaimana caranya, apa bangun infrastruktur atau gelontorkan dana apa ke desa, yang penting daya beli naik lagi,” ujarnya. Dia mengaku hingga akhir kuartal III tahun ini daya beli masyarakat belum membaik. Bahkan di Agustus penjualan anjlok paling parah. “Pertengahan tahun target penjualan nasional kita turunkan menjadi 950 ribu sampai 1 juta unit dengan asumsi Agustus 80-90 ribu unit, ternyata malah lebih rendah, cuma 77 ribu unit,” kata Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) ini. Kondisi ini membuat industri otomotif khawatir. Dia menegaskan, jika penjualan kembali anjlok di bulan September maka target penjualan mobil tahun ini terpaksa harus direvisi kembali. Padahal, awal tahun lalu Gaikindo masih optimis penjualan mencapai 1,1 juta unit. “Target terakhir kita 950 ribu itu masih rawan. Sepertinya perlu direvisi lagi Oktober nanti,” jelasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan P. Roeslani berharap paket kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah benar-benar fokus pada pengembangan industri. ”Ini sudah saatnya diseriusi. Kita perlu mengubah cara pandang kita. Industri bisa menjadi fondasi baru bagi perekonomian nasional,” ujarnya. Dia menilai tujuan dikeluarkannya paket kebijakan itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi agar tidak mudah goyah, terutama akibat faktor-faktor eksternal. “Ketergantungan pada sektor komoditas membuat ekonomi kita rapuh, terutama karena kita bergantung pada fluktuasi harga di pasar global,” ungkapnya. Rosan mengaku beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi untuk membahas penurunan performa ekonomi. Dalam dua pekan terakhir dia telah tiga kali berdialog dengan presiden. “Selalu saya bilang, yang dimaksud pengembangan industri itu tak sebatas teknologi fabrikasi dan manufaktur, tapi lebih pada bagaimana meningkatkan nilai tambah,” sebutnya. Dia memperkirakan paket kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah tidak akan jauh dari usulannya itu. ”Seperti memberi tax holiday supaya investor mau bangun pabrik, pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) komponen impor, menghapus regulasi yang menghambat, serta mendongkrak daya beli masyarakat,” katanya. Dia menambahkan, ada tiga sektor industri yang perlu mendapatkan penekanan. Tiga sektor itu antara lain industri yang berbasis agribisnis, komoditas dan maritim. ”Tiga sektor ini yang perlu diprioritaskan. Tidak perlu sesuatu yang baru karena agribisnis, komoditas, dan maritim sudah menjadi unggulan Indonesia saat ini,” tegasnya. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani berharap banyak pada paket kebijakan ekonomi yang akan dirilis hari ini. Segala hal yang menghambat dan yang diharapkan diperbaiki sudah disampaikan secara rinci sebelumnya kepada pemerintah. “Kami sudah sampaikan matriksnya. Intinya berharap ada deregulasi aturan-aturan yang justru menghambat,” ujarnya kepada Jawa Pos (Radar Cirebon Group), kemarin. Sementara ekonom yang juga Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, paket kebijakan ekonomi yang dirilis pemerintah harus memiliki pesan kuat kepada publik maupun pelaku pasar. “Fokusnya harus pada upaya menggerakkan bisnis dan memulihkan daya beli masyarakat,\'\' ujarnya. Menurut Enny, paket kebijakan yang dikeluarkan juga harus realistis. Artinya, bisa diterapkan atau bisa dieksekusi dalam waktu singkat, bukan program-program jangka panjang yang tidak bisa memberi dampak signifikan di masa perlambatan ekonomi saat ini. “Kalau tidak, kredibilitas pemerintah dalam menggairahkan kembali ekonomi akan kian diragukan,\'\' katanya. (owi/wir/gen)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: