Minta DPRD Proses Pemilihan Wawali

Minta DPRD Proses Pemilihan Wawali

SAAT penyampaian pandangan terhadap raperda di rapat paripurna DPRD, kemarin, Walikota Nasrudin Azis sempat menyinggung soal posisi wakil walikota yang hingga kini masih kosong. Azis pun meminta kepada dewan untuk lentur dalam memproses pemilihan wakil walikota. Azis mengatakan beban kerja walikota yang sangat besar, membutuhkan wakil walikota dengan segera sehingga bisa berbagi tugas untuk mewujudkan Cirebon RAMAH di tahun 2018 mendatang. “Tugas saya sebagai walikota sangat berat. Untuk itu mohon kiranya pimpinan DPRD untuk bisa segera memproses pemilihan wakil walikota,“ kata Azis. Tidak hanya itu, Azis  juga meminta fraksi yang ada di DPRD untuk tidak mempersulit proses pemilihan wakil walikota. Alasannya, ini semata-mata demi Kota Cirebon ke depan menjadi lebih baik lagi. Azis juga berharap ke Golkar melihat Kota Cirebon dan tak mengedepankan ego. Dia juga mengaku berbagai langkah komunikasi terus dilakukan. Mulai bertemu dengan Agus Sihombing (ketua Golkar versi Agung Laksono)  hingga Toto Sunanto (ketua Golkar versi Aburizal Bakrie). Sayangnya, sampai dengan sekarang belum ada hasilnya. Karenanya, Azis berharap Golkar juga memahami posisi pemerintahan yang saat ini tanpa wakil walikota. Ketua DPRD Kota Cirebon Edi Suripno MSi langsung menyikapi pernyataan walikota di depan rapat paripurna. Menurut Edi, siapapun calon wakil walikota, asalkan prosesnya sah, pasti akan diadakan pemilihan. “Bagi DPRD, perihal nama apakah tetap (Toto-Eeng Charli) atau berubah (Toto-Muksidi), tidak ada persoalan selama ada tanda tangan dari parpol pengusung. Sebaliknya, jika memang tidak ada tanda tangan dari parpol pengusung, maka DPRD tidak akan memprosesnya,” tandas Edi Suripno. Bagaimana reaksi Golkar? Anggota Fraksi Golkar Ana Susanti SE saat dikonfirmasi justru enggan berkomentar. Termasuk saat didesak apakah Golkar akan luluh dengan menandatangani berita acara pencalonan E-2, Ana Susanti tetap tidak bereaksi. “Kita sepakat satu suara, dan yang diberikan kewenangan berbicara adalah ketua fraksi,“ kata alumnus SMPN 2 Cirebon itu. Ketua Fraksi Partai Demokrat M Handarujati Kalamullah SSos saat ditanya perihal pernyataan walikota, juga enggan berbicara banyak. Namun demikian, pria yang akrab disapa Andru itu menilai pernyataan walikota menginginkan wakil walikota hanya karena ingin berbagi tugas membangun Kota Cirebon. “Ingin membuktikan kesungguhan bahwa walikota memang serius memiliki wakil walikota,“ tandas Andru. (abd)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: