Komite Sekolah Usul Subsidi Silang

MAJALENGKA – Banyaknya ruangan kelas SMAN 1 Majalengka yang mengalami rusak parah dan bermunculannya masalah akibat kebijakan sekolah gratis, mendapat perhatian serius komite sekolah. Mereka menilai kebijakan sekolah gratis tersebut keliru, jika pemerintah tidak benar-benar memberikan dukungan anggaran penuh untuk menunjang berbagai kegiatan guna mencapai pendidikan berkualitas. Ketua Komite SMAN 1 Majalengka, H Yunus mengatakan, sebagai perwakilan dari orang tua siswa dirinya merasa prihatin melihat kondisi dan pelaksanaan pendidikan saat ini yang mengalami penurunan. Padahal untuk mencapai hasil pendidikan yang berkualitas dibutuhkan berbagai bentuk kegiatan pendukung, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah yang membutuhkan dukungan finansial tidak sedikit. “Sebagai komite sekolah, saat ini kami juga sebetulnya bingung harus bagaimana bersikap untuk membantu sekolah agar tetap melaksanakan proses pendidikan yang betul-betul menghasilkan output berkualitas. Untuk menghasilkan pendidikan berkualitas itu butuh anggaran, tapi ketika sekolah dilarang meminta anggaran dari orang tua siswa lantas harus bagaimana kami ini,” jelas Yunus kepada Radar kemarin (16/10). Yang menjadi masalah besar bagi sekolah tentu bukan saja soal rusaknya beberapa fasilitas, tetapi saat dana BOS yang menjadi andalan sekolah belum juga turun. Padahal kegiatan sekolah tidak dapat ditunda dan berbagai kegiatan siswa untuk menunjang mutu pendidikan siswa tidak hanya oleh guru PNS, tapi juga para guru honorer dan itu butuh dana untuk honor kegiatannya. Menurut Yunus, kebijakan pemerintah menggratiskan biaya pendidikan sebenarnya cukup bagus karena sangat meringankan masyarakat kurang atau tidak mampu ekonominya yang memiliki anak masih sekolah. Hanya saja ketika dukungan anggaran dari pemerintah masih belum mencukupi berbagai kebutuhan pendidikan, sebaiknya bagi masyarakat yang mampu ekonominya tidak perlu digratiskan. “Agar pendidikan itu berkualitas, para siswa kan harus sering dilatih dengan berbagai kegiatan pendukung seperti mengikuti berbagai kejuaraan atau olimpiade yang digelar di luar sekolah. Kami orang tua siswa prihatin kalau siswa sekarang jarang diikutkan dalam kegiatan di luar karena sekolah tidak punya biaya. Atas dasar itu kami meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan sekolah gratis. Kami setuju sekolah itu ada subsidi silang, yakni dibolehkan membayar bagi orang yang mampu dan digratiskan bagi mereka yang kurang atau tidak mampu,” ujarnya. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Drs H Imam Pramudya Subagja MM ketika dikonfirmasi terkait hal itu mengatakan, untuk SMAN 1 Majalengka tahun 2015 sudah dapat tambahan dua lokal Ruang Kelas Baru (RKB). Adapun untuk merehab beberapa ruangan kelas dan kantor guru yang rusak direncanakan masuk dalam anggaran tahun depan. “Yang saya tahu, untuk Tahun Anggaran 2015 sudah dapat penambahan dua lokal RKB dan direncanakan tahun depan akan dialokasikan rehab juga karena yang saya tahu ada beberapa lokal kelas yang rusak sedang atau ringan. Terkait kerusakan ruang kelas, nanti dengan dinas teknis akan dilakukan survei ke sekolah-sekolah, kalau penilaiannya sangat mendesak maka bisa diakomodir,” tandasnya. (eko)  

Sumber: