7 Tahun, Reformasi Birokrasi Belum Nendang

PROGRAM eformasi birokrasi sudah berjalan sejak 2008. Tapi selama 7 tahun bergulir, imbasnya pada pelayanan publik belum nendang. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengkaji kenaikan remunerasi atau tunjangan reformasi birokrasi tahun depan. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi menuturkan penerapan reformasi birokrasi memang berdampak pada pemberian remunerasi atau tunjangan kinerja. Saat ini tunjangan kinerja diberikan 100 persen untuk Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan, dan Mahkamah Agung (MA). “Kementerian atau instansi lain yang menjalankan reformasi birokrasi, baru mendapatkan remunerasi 40 persen dari tiga intansi tadi,” jelasnya di Jakarta kemarin. Yuddy menjelaskan setelah berjalan 7 tahun, rencananya tahun depan akan dilakukan evaluasi untuk kenaikan remunerasi yang sekarang masih 40 persen. Namun untuk menentukan besarannya, perlu dilakukan kajian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing instansi. “Nanti ada skalanya. Kalaupun ada yang naik, besarannya beda-beda,” jelasnya. Untuk menentukan pengukuran kinerja reformasi birokrasi itu, pemerintah membentuk tim independen reformasi birokrasi nasional (TIRBN). Tim ini diketuai guru besar Universitas Indonesia (UI) sekaligus mantan wakil menteri PAN-RB Eko Prasojo. “Kita ingin mengetahui dampak reformasi birokrasi dari banyak mata dan telinga,” kata menteri yang juga kader Partai Hanura itu. Yuddy mencontohkan reformasi birokrasi ada yang memandang telah berjalan dengan baik. Salah satunya adalah indikator kemudahan berusaha (easy of doing business/EoDB) Indonesia yang naik peringkat dari urutan 114 menjadi 109. Menurut Yuddy kenaikan peringkat EoDB itu memang positif, tapi kenaikannya kurang nendang alias tidak signifikan. “Kita ingin reformasi birokrasi yang optimal. EoDB tahun depan bisa naik menjadi ranking 50,” tandasnya. Dia optimis dengan penataan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh, pelayanan publik bisa lebih baik. Secara statistik peringkat kemudahan berusaha di Indonesia memang mengalami kenaikan yang belum signifikan. Pada 2013 kemudahan berusaha Indonesia berada di urutan 117. Kemudian di 2014 naik di posisi 114 dan di tahun ini kembali naik di urutan 109. Menurut Yuddy inovasi pelayanan publik yang teknis seperti tidak ada pungli dalam pengurusan sambungan listrik, bisa mengerek peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Anggota TIRBN Prof Tjipta Lesmana menjelaskan, reformasi birokrasi selama ini memang masih sebatas program saja. Menurutnya, reformasi birokrasi di lapangan belum jalan. Contohnya masih banyak urusan perizinan yang dibumbui upeti. “Contohnya lagi, sampai kiamat polisi itu susah menjalankan reformasi birokrasi,” kata guru besar ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan itu. Tjipta juga menjelaskan banyaknya unit layanan satu pintu diharapkan bisa membuat birokrasi pengurusan perizinan semakin sederhana. Tetapi pada praktenya, tujuan ini tidak jalan. Sebab PNS yang ditepatkan di unit layanan satu atap, bukan pejabat pengambil keputusan. Sehingga proses penetapan perizinan tetap digarap di luar unit layanan satu pintu. Ketua TIRBN Eko Prasojo menjelaskan kunci dari reformasi birokrasi itu adalah efisiensi atau penghematan anggaran. Pemberian tunjangan kinerja dalam program reformasi birokrasi, merupakan kompensasi dari penghematan anggaran yang ada. Jadi reformasi birokrasi bukan malah membuat belanja pegawai semakin menggelembung. Eko berharap tim yang dia pimpin bisa mendapatkan akses untuk masuk di seluruh instansi yang menerapkan reformasi birokrasi. Dengan cara ini, mereka bisa menilai langsung apakah program reformasi benar-benar berjalan atau tidak. “Reformasi birokrasi itu bukan program yang hanya dideklarasikan. Tetapi harus dijalankan,” tandasnya. Ia juga mendorong pengambil kebijakan publik atau pejabat pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Sebab menurut Eko, dia perguruan tinggi banyak riset tentang efektifitas reformasi birokrasi. Dia menyayangkan selama ini sumber pengetahuan reformasi birokrasi dari skripsi, tesis, atau disertasi hanya jadi koleksi perpustakaan. (wan)

Sumber: