Dana UKM Dinilai Sangat Minim

Pengcab IAKMI Kuningan Dikukuhkan KUNINGAN – Komitmen politik nasional maupun daerah dinilai masih rendah dalam implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terbukti, dana yang dialokasikan untuk biaya UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) masih jomplang ketimbang nominal biaya UKP (Upaya Kesehatan Perorangan). Jika dana untuk UKP berkisar Rp50 triliun secara nasional, dana untuk UKM hanya kisaran Rp2 triliun. UKP ini merupakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif alias pengobatan. Sedangkan UKM lebih kepada preventif dan promotif yang berarti pencegahan. Hal ini terungkap dalam Seminar Nasional bertema “Implementasi JKN di Daerah : perspektif Kesehatan Masyarakat” yang digelar di Hotel Horison Tirta Sanita Sangkanurip, Sabtu (7/11). Tiga pembicara kredibel dihadirkan dalam kesempatan itu, seperti Prof DR dr Ascobat Gani MPH merupakan guru besar FKM UI sekaligus pakar ekonomi kesehatan. Dua pembicara lainnya yakni yakni Ketua IAKMI Jabar DR Dr  Deni Kurniadi Sanjaya DESS dan dr Irfan selaku Kepala BPJS Cabang Cirebon. “Harus ada upaya sistematis untuk ukuran UKM ini. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat baik itu dari presiden, pejabat daerah maupun legislatif. Kemudian, terjemahkan UKM ini agar muncul dalam RPJMN maupun RPJMD. Tenaga promkesmas harus jeli mengawalnya,” ungkap Ascobat Gani dihadapan 300 peserta lebih. Saat menyusun rencana pembangunan jangka menengah di daerah, para tenaga kesehatan masyarakat (kesmas) diminta Ascobat untuk jeli mengawalnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan cara membuat naskah akdemik. Kemudian, Dinas Kesehatan pun diharuskan menyusun renstra (rencana strategis) yang membuat UKM kuat. “Dalam operasional pelaksanaan, jangan ada dikotomi antara UKM dan UKP di puskesmas. Contoh pada kasus DBD, kan harus disemprot. DBD urusan UKP dan menyemprotnya itu urusan UKM,” tandas profesor berambut agak gondrong itu. Dikatakan, UKM kuat jika ada uang, orang, sarana dan legal (peraturan). Semuanya harus tersusun secara sistematis. Pihaknya mengajak untuk mencobanya secara pelan-pelan dimulai dari pusat. Dia mengakui, komitmen politik di pusat pun belum kuat. Masih perlu perjuangan yang menjadi tugas bersama. Sementara itu, Ketua IAKMI Jabar DR Dr  Deni Kurniadi Sanjaya DESS menegaskan, daya ungkit UKM untuk mencegah terjadinya outcome sakit itu lebih besar. Hanya saja sulit dihitung secara matematika. Nilainya akan terasa setelah sekian tahun ke depan. “Seperti contoh merokok, efeknya itu akan terasa 20-30 tahun. Ini yang belum disadari oleh semua orang. Padahal ketika kita invest di UKM akan mencegah terjadinya outcome yang buruk di kemudian hari. Akan lebih menguntungkan dalam jangka waktu panjang,” ungkapnya. Kerugian akan dialami, lanjut dia, apabila membiarkan UKM tidak dibiayai. 10-20 tahun ke depan akan banyak orang yang sakit jika tidak dicegah dengan upaya preventif dan promotif. Ia mencontohkan penyakit TB paru yang sudah kebal terhadap obat, harus diobati dengan cara MDR. “Biaya MDR itu menghabiskan Rp200 sampai Rp250 juta per orang. Penanganannya pun harus khusus di Bandung. Coba bayangkan berapa uang yang akan dihabiskan. Ketika kita bisa mencegah terjadinya TB, maka kita save Rp200 juta,” contohnya. Menurut Deni, pemahaman tentang UKM jauh lebih penting ketimbang mendapatkan outcome yang buruk kelak. Hal ini sangat penting untuk semua orang. Sehingga para politikus pun diharapkan lebih memahami hal itu. Tak heran jika di forum nasional, pihaknya kerap mengusulkan adanya sekolah politik kesehatan. “Ada bagusnya kalau setiap calon politikus yang mau masuk kancah dunia perpolitikan itu menimba ilmu terlebih dulu di sekolah politik kesehatan. Mereka bisa memahami apa itu kesehatan. Kita bisa melihat, di gedung parlemen masih banyak anggota dewan yang merokok di ruang ber AC. Dampaknya kan ke semua,” kata Deni. Bersamaan dengan Seminar Nasional Implementasi JKN di Daerah, pengurus cabang Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kuningan dikukuhkan. Ketua baru periode 2015-2018, H Iding Suwardiman SKM MMKes bersama belasan pengurus lainnya dilantik oleh Ketua IAKMI Jabar, DR dr Deni Kurniadi Sunjaya DESS. (ded)

Sumber: