FHK2 Ancam Mogok Belajar

KUNINGAN - Para  honorer kategori 2 (K2) mengancam akan melakukan aksi mogok masal. Hal ini dilakukan  apabila hingga bulan Desember tidak ada kesepakatan tertulis mengenai penyelesaian K2 oleh pemerintah. “Kami di daerah juga akan melakukan hal yang sama dengan daerah lain apabila tidak ada kepastian mengenai K2,” ucap pengurus Forum Honorer Kategori 2 (FHK2) Kuningan, Wawan Arusudiawan kepada Radar, kemarin (13/11). Keputusan tersebut dari hasil Rakornas IV FHK2-I yang dilakukan pada tanggal 6-8 November di Gedung PB PGRI yang dihadiri Ketua Umum PB PGRI, Dr H Sulistiyo MPd. Kemudian hadir pula anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan, Kementerian Agama, KSPI, Jamkeswath, dan beberapa perwakilan DPP FHK2. Dari rapat tersebut mengahasilkan delapan poin keputusan. Salah satunya adalah poin mengenai rencana aksi mogok. Kedelapan poin tersebut, kata Wawan, harus segera dikirimkan oleh DPD FHK2 ke DPW FHK2, untuk selanjutnya dikirim ke DPP FHK2. Lalu, DPP segera melakukan audensi dengan Kemenpan-RB RI untuk meminta secepatnya dikeluarkan regulasi/keputusan kebijakan mengenai pengangkatan honorer kategori 2 menjadi PNS, sekaligus menyerahkan road map sandingan. Dan poin berikutnya adalah, bila hasil audensi bersama Kemenpan RB tidak ada kesepakatan tertulis untuk penyelesaian honorer kategori 2 sampai dengan Desembar 2015 maka, FHK2-I akan melakukan mogok kerja nasional/aksi akbar. Selanjutnya, bila pemerintah tidak komitmen atas kesepakatan rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI bersama Kemenpan RB, BKN dan KASN tanggal 15 September 2015, FHK2-I dan Komisi II DPR RI akan menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. “Mengimbau kepada DPD, meminta data masing-masing dari badan kepegawaian daerah terhadap kebutuhan analisa jabatan (anjab) dan analisa beban kerja (ABK). Keputusan iuran wajib per bulan DPD setor ke DPW per anggota dua ribu Rupiah, ke DPP seribu Rupiah, dan honorer kategori 2 Kementerian Agama segera membuat surat audiensi kepada Kementerian Agama dan menyerahkan presslist,” ucap Wawan. Dia mengingatkan kepada K2 agar lebih hati-hati. Pasalnya, banyak kasus penipuan yang mengiming-imingi bisa meloloskan jadi PNS. “Kita sekarang tengah fokus meminta janji kepada pemerintah. Jadi, rekan-rekan jangan tergoda oleh hal-hal yang tidak pasti,” ucapnya. Honorer yang ada di Kuningan juga meminta kepada bupati agar bisa membantu proses K2 menjadi CPNS. Minimal dengan pengajuan bahwa Kuningan butuh pegawai sehingga nanti bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat. (mus)

Sumber: