Pemerintah Diminta Konsisten

Tuntut Ketegasan Pemkab, PMII Turun ke Jalan KUNINGAN – Memasuki bulan suci Ramadan, Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan mengeluarkan pernyataan sikapnya. Salah satunya meminta agar pemerintah konsisten dan tegas dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Ketua FKPP Kabupaten Kuningan, KH Abdul Azis AN mengatakan konsistensi tersebut mencakup semuanya. Di dalamnya juga termasuk konsisten terhadap janji dan aturan. Seperti konsisten terhadap janjinya untuk melakukan penyegelan tempat ibadat Ahmadiyah. ”Itu kan tadi saya sudah katakan, pemerintah harus tegas dan konsisten dalam menyikapi keberadaan Ahmadiyah. Dari pernyataan itu bisa dijabarkan tegas dan konsisten seperti apa,” tandas Azis ketika ditanya soal janji bupati yang akan menyegel tempat ibadah Ahmadiyah. Kepada jemaat Ahmadiyah, Pimpinan Ponpes Nurul Huda Windusengkahan itu pun meminta agar mereka menghentikan kegiatannya. Itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Dikatakannya, FKPP tetap memandang bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan keluar dari Islam. Sebab, aliran tersebut tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Namun demikian, kepada umat Islam pihaknya mengimbau untuk tidak berbuat anarkis terhadap aktivitas kelompok Ahmadiyah. Sanksi hukum dan tindakannya, kata dia, diserahkan kepada Pemda dan aparat penegak hukum. ”Dalam menyampaikan keberatannya, kami memohon kepada kaum Muslimin agar dilakukan dengan cara bijak dan jangan sampai cepat terprovokasi,’ tegasnya. Sikap lainnya menjelang Ramadan, Azis mengimbau umat Islam agar bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Pihaknya berharap Ramadan tersebut diisi dengan pengajian, tadarus, sodaqoh dan bentuk amaliah lainnya sehingga mendapatkan hikmah besar Ramadan. ”Jalankan ibadah wajib dengan khusuk dan memaksimalkan ibadah sunah. Aktif menjaga kesucian Ramadan dengan mencegah hal-hal yang mencederai nilai ibadah,” pesannya. Untuk tempat hiburan, para ulama meminta agar ditutup. Kepada non muslim pihaknya meminta agar menghormati bulan Ramadan dan menjaga suaasana kondusif. Salah satunya bisa dengan cara tidak makan dan merokok di ruang terbuka. ”Pemkab kami mohon aktif menciptakan suasana Ramadan yang kondusif. Batasi aktivitas yang mengganggu kekhusuan ibadah dan berikan tindakan tegas kepada siapa saja yang merusak kekhusuan puasa,” tukasnya. Sementara di lokasi terpisah, puluhan massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kuningan melakukan aksi turun ke jalan, , Selasa (10/8). Tuntutan mereka tertuju kepada kecepatan pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan Jemaat Ahmadiyah Desa Manis Lor, Kecamatan Jalaksana. Aksi dimulai pukul 9.00 dan pendopo Setda menjadi sasaran utama. Dengan membentangkan poster dan spanduk, beberapa mahasiswa secara bergiliran berorasi. Karena massa sedikit, penjagaan aparat kepolisian dan Satpol PP tidak begitu ketat. Hanya, gerbang sebelah selatan pendopo terpaksa ditutup untuk menjaga kemungkinan tidak baik. Meski berlangsung tepat di jalan protokol, aksi itu tak sampai menimbulkan kemacetan berarti bagi pengguna jalan. Sayang, orasi mahasiswa tidak mendapat tanggapan langsung para petinggi daerah. Sebab, mereka tengah berada di luar dalam rangka menjalankan tugasnya masing-masing. Bupati H Aang Hamid Suganda tengah berada di Bandung, Wabup H Momon Rochmana tengah mengikuti kegiatan di Bappeda. Begitu juga  Sekda dalam sebuah acara diluar. Dengan begitu, massa hanya ditemui oleh Kabag Humas Setda, Drs Agus Mauludin dan Sekban BPPT Yudi Nugraha MPd. Kedua pejabat tersebut terus mendengarkan tuntutan mereka. ”Kami meminta bupati secepatnya menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. Tentu dengan memperhatikan kondusivitas daerah,” tandas koordinator lapangan aksi, Masyuri. Masyuri juga meminta jaminan keamanan terhadap masyarakat Kuningan terkait persoalan ini, baik Ahmadiyah amupun non Ahmadiyah. Ia tidak ingin persoalan Ahmadiyah terus berlanjut sampai tidak ada titik temu. Akibat persoalan tersebut, citra Kuningan di mata nasional bahkan Internasional jadi tercoreng. Aksi sendiri tak berlangsung lama karena mahasiswa tak bisa menemui Bupati Aang maupun Wakil Bupati Momon Rochmana yang diinginkannya. Mereka kembali bergerak melanjutkan aksi menuju gedung DPRD Kuningan. Kabag Humas, Agus Mauludin, mengaku Pemkab tidak mendapat pemberitahuan apapun terkait aksi tersebut. Sehingga Bupati, Wakil Bupati dan Sekda tidak bisa menemui mereka karena tengah dalam tugasnya masing-amsing. ”Tapi bagaimanapun kami akan menyerap aspirasi yang disampaikan mahasiswa tersebut,” katanya. Mengenai Ahmadiyah, menurut Agus, sebenarnya pemkab sudah mengirimkan surat kepada Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Provinsi Jawa Barat. Dalam surat itu dijabarkan pula langkah-langkah Pemkab Kuningan selama ini dalam mengatasi situasi di Kuningan terkait keberadaan Ahmadiyah Desa Manis Lor.  ”Selanjutnya, Pemkab menyerahkan keputusan seluruhnya kepada pemerintah pusat,” tandas Agus. (ded/tat)

Sumber: