PKS Duduki Ketua Bapperda?

Rolling AKD Secara Parsial Masih Menggelinding  KUNINGAN – Dalam hitungan cepat, kabar rencana perombakan AKD (alat kelengkapan dewan) berubah. Muncul informasi, kocok ulang AKD tersebut ditunda pelaksanaannya. Namun hanya akan dilakukan perombakan parsial khusus untuk posisi ketua Bapperda (Badan Pembentuk Perda). Adanya beberapa fraksi yang dikabarkan terdepak dari posisi ketua AKD, sempat mendapat tanggapan dari Ketua DPC PPP Kuningan, Drs H Momon Suherman yang kebetulan menjabat ketua BK (Badan Kehormatan). Kabar awal, posisinya terancam direbut oleh politisi asal PAN, H Iis Istohari SE. “Mungkin (rencana rolling AKD, red) batal, sepertinya sih. Mungkin itu cuma isu saja. Mudah-mudahan cuma isu,” jawabnya singkat sembari mengiyakan partainya masuk KIH (Koalisi Indonesia Hebat). Sementara, kabar rolling AKD secara parsial masih menggelinding. Santer penempat posisi baru ketua Bapperda itu berasal dari Fraksi PKS, Rudi O’ang Ramdani SPdI. “Sampai saat ini ketua Bapperda masih Bu Hera (Herawati SH dari Gerindra, red),” jawab Rudi saat dikonfirmasi, kemarin (14/12). Munculnya info terbaru dirinya hendak diangkat jadi ketua Bapperda, diakui Rudi, membuat kaget. Justru pihaknya ingin menanyakan sumber informasi tersebut kepada para awak media maupun LSM. Sebab menurut dia, sampai hari ini, komunikasi politik itu masih terus berjalan. “Terkait apa, siapa dan di mana posisi itu nanti, masih dalam proses komunikasi. Saya kira siapapun berhak menempati posisi di AKD. Tentu dengan berbagai pertimbangan. Bagi saya, info seperti itu dianggap sebagai doa. Saya aminkan saja, karena posisi itu baik,” ungkap sekretaris Fraksi PKS sekaligus sekretaris Komisi 1 itu. Dia menegaskan, semua masih memungkinkan. Baik itu untuk ditempatkan di komisi maupun AKD lain seperti Bapperda dan BK. Ditanya kesiapan apabila benar hendak ditempatkan ketua Bapperda, Rudi menegaskan, sebagai utusan partai harus siap dengan segala konsekuensinya. “Meminjam istilah di PDIP, sebagai pekerja partai, ya kita harus siap, apapun konsekuensinya. Kita harus belajar cepat saat diberikan amanah. Tapi, apapun hasil lobi partai, semua masih mungkin,” tandasnya. Secara kolektif di internal Fraksi PKS, jika bicara keinginan, tentu berharap ditempatkan di komisi. Itupun kalau memungkinkan. Tapi pihaknya mawasdiri dengan posisi fraksinya. Yang jelas, PKS ingin sebaik-baiknya menyumbangkan buah pemikiran baik secara politik, anggaran maupun kemasyarakatan. “Ya kalau ditanya keinginan, posisi di komisi itu bisa berbuat banyak. Bukan berarti mengenyampingkan yang lain. Karena di komisi juga kan bisa exofficio di Banggar. Tapi sekali lagi, kami juga sadar diri, mengukur diri. Ketika interaksi dengan entitas partai lain tidak terlepas dari kesepakatan dan kesepahaman,” kata wakil rakyat asal Dapil V itu. Permintaan, bagi Rudi, sah-sah saja. Jika Fraksi PKS menginginkan posisi ketua, wakil dan sekretaris AKD sekaligus dari fraksinya, itu yang diharapkan. Namun kembali dirinya mengatakan, fraksinya mawasdiri. Yang jelas, harapan itu bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Tapi bagaimana bekerja lebih banyak untuk Kuningan, mewarnai kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan. “Ketika kemarin ada komunikasi yang bagus dengan eksekutif, saling mengisi, itu baik. Kan tidak selamanya kita harus marah-marah. Selama merangkul bisa menyelesaikan masalah, kenapa mesti saling pukul?” tukas Rudi. (ded)  

Sumber: