13 Anggota Dewan Setuju Interpelasi

Coffee Morning dengan Walikota Batal, Demokrat Anggap Miskomunikasi KEJAKSAN - Ancaman sejumlah dewan yang menggulirkan hak interpelasi ternyata bukan gertak sambal. Sejumlah anggota dewan menandatangani dukungan hak interpelasi terhadap walikota, terkait pelepasan wilayah perbatasan. Bahkan seusai rapat internal DPRD, Wakil Ketua DPRD Lili Eliyah SH MH langsung membacakan nama-nama yang mendukung digelarnya hak interpelasi. Adapun nama-nama anggota dewan yang mendukung hak interpelasi adalah Jafarudin dari Fraksi Hanura, H Budi Gunawan dari Fraksi Bangkit Persatuan, Ruri Tri Lesmana Maria Aprialiaswati dan Tommy Sofiana dari Fraksi Gerindra. Kemudian Mohamad Abdullah, Cicih Sukaesih dan Muhammad dari FPKS, termasuk 6 orang dari Fraksi Golkar, yakni Lili Eliyah, Andri Sulistio, Agung Supirno, Ana Susanti, Dewi Mutiara, dan Taufik. Sementara fraksi PAN, PDIP, Nasdem dan PKB hingga kemarin siang belum ikut menandatangani dukungan hak interpelasi terhadap walikota. Usulan hak interpelasi ini, kata Lili, bisa dilakukan perorangan beda fraksi. Minimal lima anggota dewan atau lebih dari dua fraksi. Kalau dilihat dari jumlah pengusul hak interpelasi, lanjutnya, syarat dasar sudah terpenuhi, tinggal melengkapi alasan yuridisnya. Termasuk menyampaikan alasannya, kemudian pimpinan akan memanggil. “Golkar 6 orang, Gerindra 3 orang, PKS 3, Jafarudin dari Hanura dan Budi Gunawan dari Fraksi Persatuan. Nasdem laka (tidak ikut tanda tangan, red),” tegas Lili. Lili menjelaskan, tahapan selanjutnya, ketua fraksi akan dipanggil pimpinan DPRD apakah akan dilanjutkan atau tidak. Dan proses pengambilan keputusannya berdasarkan suara fraksi terbanyak. “Setidaknya kita melakukan perlawanan,” kata Lili. Lili membeberkan, sebagai anggota dewan tiga periode, pada periode 2009-2014 dirinya bersama anggota dewan lainnya dilibatkan pembahasan perbatasan. Bahkan, saat itu ada pertemuan di DPRD Kabupaten Cirebon, dan kedua-duanya sepakat membentuk tim dan laporannya saat itu ada 28 titik. Kemudian menyisakan tujuh titik yang tidak selesai-selesai karena tidak ada titik temu antara Walikota Subardi dan Bupati Dedi Supardi saat itu. Lili menyesalkan sikap walikota yang mengundang tapi sifatnya meminta mengirim utusan. Harusnya, kata dia, DPRD tidak mengirim utusan tapi semua dilibatkan. Jangan hanya sebatas mengirim utusan dan disuruh menyaksikan. “Awalnya ketua dewan mengira ada pembahasan, tapi yang terjadi justru malah disuruh menyaksikan. Tahu begitu pasti ketua DPRD tidak bakal setuju,” ungkapnya. Pembacaan daftar nama yang menandatangani persetujuan interpelasi ternyata membuat gelagapan Fraksi Partai Demokrat. Fraksi yang dimotori M Handarujati Kalamullah itu tidak mengira sebelumnya kalau dukungan tertulis diajukan secepat itu. “Fraksi Demokrat gelagapan mas,” kata salah satu anggota dewan yang mengikuti rapat tertutup. Masih kata anggota dewan itu, di sela-sela rapat sebelum pengajuan hak interpelasi, walikota menelepon M Handarujati Kalamullah dan menyampaikan bahwa walikota ada di balaikota sedang menunggu dewan buat coffe morning. Padahal sebelumnya, Kamis (14/1) pihak eksekutif menyampaikan pembatalan rencana coffee morning yang rencananya digelar Jumat (15/1). “Setelah walikota menutup telepon, Andru (panggilan Handarujati, red) menyampaikan bahwa ada miskomunikasi, pihak protokolernya belum siap jadi akhirnya coffe morning dibatalin. Padahal, yang terjadi sebaliknya, walikota justru pada Kamis (14/1) malam berangkat ke Yogyakarta. Nah, saat nelpon itu, posisinya di Yogyakarta,” ungkapnya. Lalu bagaimana tanggapan Andru? Saat dikonfirmasi, ketua Fraksi Demokrat itu menjelaskan, walikota menelepon dirinya hanya mengatakan sebenarnya walikota mau hadir pada hearing di DPRD, Senin (18/1) lalu, antara DPRD, warga dan tim. Walikota ada rencana seperti itu, kemudian dirinya menyambungkan ke Ketua dewan. “Beliau hanya ingin hadir pada hari Senin saat hearing antara dewan dan warga. Makanya, saya langsung sambungkan ke ketua dewan, sudah itu saja kok,” pungkasnya. Penasaran dengan isu coffee morning dengan DPRD batal gara-gara walikota ke Yogyakarta, Koran ini mengonfirmasi pihak terkait. Kasubag Protokol, Yoga Pramono mengakui walikota bersama para kabag berangkat ke Yogyakarta. Hanya saja Yoga mengaku tidak tahu agendanya. Yoga hanya menjelaskan penyelenggara kegiatan ke Yogyakarta adalah Kabag Perlengkapan dan Keuangan Kadini “Benar ke Yogyakarta, tapi agendanya apa saya kurang tahu,” ungkap Yoga singkat. Sementara itu, Kabag Umum Setda, Santi Rahayu MSi saat dikonfirmasi enggan memberikan komentar. Bahkan saat dihubungi melalui Blackberry Messenger, Santi hanya tersenyum. Sedangkan Wawan salah satu ajudan walikota hanya menjelaskan dirinya ke Yogyakarta bersama keluarga dan tidak dengan walikota. “Hehehe saya sama keluarga om, gak sama bapak,“ katanya singkat. (abd)

Sumber: