Atasi Macet; Walikota Pilih Railway Bridge, Dewan Ingin Highway Bridge

CIREBON – Untuk mengatasi kemacetan di Kota Cirebon, Pemerintah Kota Cirebon dan DPRD Kota Cirebon sudah memikirkannya. Kedua lembaga itu sepakat bahwa pintu perlintasan kereta itulah penyebabnya. Namun sayangnya, di antara keduanya belum satu suara dalam memilih solusinya. Walikota Cirebon Nasrudin Azis tidak setuju kalau dibangun flyover di tengah-tengah kota, baik di Jl Slamet Riyadi maupun di Jl Kartini. Beliau lebih setuju dengan keretanya yang melintas di atas mobil, jangan mobilnya yang melintas di atas kereta. Dengan kata lain, walikota lebih setuju dibangun jembatan untuk kereta (railway bridge), daripada membangun jembatan untuk mobil (highway bridge) atau flyover. Alasannya, jalan yang ada di Kota Cirebon itu pendek-pendek, tidak cocok untuk dibangun flyover. Lagipula, kata walikota, semua pinggir jalan di kota ini adalah ladang bisnis yang takut sepi kalau susah disinggahi. “Jadi, keretanya ajalah yang mengalah jalannya ke atas, daripada harus bangun fly over,” kata Azis belum lama ini. Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi (Dishubinkom) Kota Cirebon H Maman Sukirman SE MM mengatakan, rencana pembangunan jalan layang atau flyover di Jalan Wahidin-Krucuk sama sekali tidak membantu menguraikan kemacetan kota. Bahkan, keberadaan proyek pemerintah pusat itu diprediksi membuat persoalan baru untuk Kota Cirebon. Di antaranya ada lahan mati yang berada di bawahnya. “Kajian kami, flyover tidak membantu kelancaran lalu lintas,” ucapnya. Tetapi beberapa anggota dewan lebih setuju bila mobilnya yang mengalah melintas ke atas atau dibikin flyover, daripada dibangun jembatan untuk kereta. Alasannya, Detail Engineering Design (DED) untuk flyover Jalan Wahidin-Jalan Slamet Riyadi Krucuk sudah selesai dikerjakan. Sekretaris Fraksi PAN, H Sumardi mengatakan, rencana pembangunan flyover itu sudah ada kajiannya sejak lama, yakni sejak tahun 1984. Kalaupun sekarang akan direalisasikan, karena memang sudah grand design sejak lama. “Pak Wali mungkin tidak tahu sejarahnya. Sejak saya masih di PU (Kementerian PU) saat itu, sudah ada kajian flyover dari tahun 1984,” ujar Sumardi. Saat itu, sambungnya, kajian flyover sebenarnya ada dua, selain Jalan Wahidin, juga Lawanggada. Karena itu, dirinya heran dengan sikap walikota yang menganggap belum saatnya Kota Cirebon dibangun flyover, padahal pemerintah pusat sudah mengkaji sejak lama. (abd)  

Sumber: