Bongkar Muat Ditutup, Sopir Truk Batubara Melawan

CIREBON - DPC Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Cirebon melayangkan surat keberatan ke enam Kementerian RI. Pasalnya, penutupan aktivitas bongkar muat batubara berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ribuan para pekerja di Pelabuhan Cirebon. Ketua DPC Angsuspel, Sukirno SE mengatakan, setelah Kementerian Perhubungan RI melalui Dirjen Perhubungan Laut mengeluarkan surat perintah penghentian aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon, pihaknya tidak tinggal diam. Angsuspel berupaya melayangkan surat permohonan agar penutupan batubara dapat ditinjau ulang ke pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif. Selain itu, surat juga dilayangkan ke DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur. Tidak hanya, Pemkot dan Pemprov Jabar, angsuspel juga meminta agar enam kementerian dapat meninjau ulang rencana penutupan aktivitas bongkar muat batubara. Enam kementerian itu meliputi Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmingrasi (Kemenakrtrans), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perindustrian. Kalau permintaan peninjauan ulang penutupan batubara tidak dikabulkan, maka ada ribuan pegawai yang bakal di-PHK. \"Kita sudah layangkan surat ke semuanya. Dampak dari penutupan ini sangat berimbas kepada nasib ratusan sopir, kernet dan semua orang yang nerima manfaat dari kegiatan batubara. Mereka mau bekerja apa, saya juga tidak tahu,” ujar Sukirno kepada Radar, Rabu (16/3). Menurutnya, ancaman PHK tidak hanya berlaku pada sopir dumptruck saja. Tapi, karyawan perusahaan di bidang batubara juga terancam PHK. \"Armada truk di pelabuhan ini ada 600, satu truk diisi dua orang terdiri dari sopir dan kernet dengan upah sesuai rate dan jarak pengiriman. Itu belum termasuk tenaga mekanik, bengkel dan lainnya,\" ungkapnya. Persoalan debu batubara, kata Sukirno, pihaknya sudah semaksimal mungkin mengatasinya, seperti memasang jaring di setiap sudut depan Pelabuhan Cirebon. Kemudian, pihaknya juga sudah melakukan penyemprotan mobil pengangkut batubara sebelum didistribusikan, dan melakukan penyiraman saat bongkar muat batubara dari kapal tongkang. Selain itu, enam stockpile batubara di Pelabuhan Cirebon pun sudah ditutup. Dia mengungkapkan, dampak dari rencana penutupan batubara pada tanggal 26 Maret mendatang membuat kondisi angkutan dumptruck batubara di Pelabuhan Cirebon sudah banyak yang tidak beroperasi. Sebab, distribusi batubara dari luar pulau Jawa ke Pelabuhan Cirebon berkurang. “Kalau kondisinya sudah begini, otomatis ribuan pekerja menjadi korban PHK. Karena kita tidak bisa membayar mereka, mengingat usaha batubara sudah ditutup,” ucapnya memelas. Sukirno mengingatkan, jika aktivitas bongkar muat batubara ditutup, maka berpotensi melumpuhkan perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi yang sedang buruk ini, berpotensi akan membuat semakin terpuruk lagi. Salah satu perusahaan listrik di Bandung, Power Plan masih menggantungkan bahan bakar dari batubara. \"Perusahaan tersebut manghasilkan 5.000 megawatt lebih untuk dialiri di wilayah Jawa Barat. Sehingga besar kemungkinan, pasokan kebutuhan listrik di Jawa Barat semakin berkurang,\" ungkapnya. Andi, salah seorang sopir dumptruck pengangkut batubara mengaku kebingungan akan mencari nafkah di mana jika benar aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Cirebon tutup. Sebab, akan ada ribuan sopir yang nganggur. “Kita minta penutupan batubara ini ditinjau ulang,” ujar Andi. Informasi penutupan batubara ini memang sudah didengar. Bahkan, dirinya mencoba untuk mencari nafkah sebagai sopir batubara lagi di Pelabuhan Semarang. Tapi, tidak membuahkan hasil. “Di Semarang, banyak juga yang tidak bekerja lantaran aktivitas bongkar muat yang terlalu banyak,” terangnya. Menurutnya, dalam bekerja, para sopir mendapat upah harian dengan nilai sesuai jarak tempuh. Satu hari untuk jarak dekat mendapat Rp50 ribu satu kali pengantaran (satu rite). Sementara para sopir umumnya mengantar sampai lima kali. Untuk jarak yang cukup jauh, para supir mendapat upah Rp200 ribu sampai Rp250 ribu untuk satu kali pengantaran. Dalam satu bulan, sopir truk pengangkut batubara bisa mendapat upah sekitar Rp2 juta hingga Rp4 juta. \"Kalau sama kernet ya upahnya dibagi. Kami pernah mencoba mengadu nasib juga di Pelabuhan Marunda, tapi ya harus ngantre karena di sana truknya lebih banyak. Di Pelabuhan Cirebon komoditas utamanya adalah bongkar muat batubara,\" ungkapnya. Dari kondisi ini, para sopir truk sepakat untuk bertahan dahulu dan pasrah beberapa minggu pasca penutupan resmi aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan II Cirebon. \"Bingung mau pulang kampung juga kalau tidak bawa uang,\" keluh pria tiga anak ini. Senada diungkapkan sopir batubara lainnya, Asep. Dia meminta agar pemerintah pusat meninjau ulang rencana penutupan aktivitas bongkar muat batubara. Sebab, akan ada ribuan sopir dumptruck plus kernet yang bakal kehilangan kerja. “Kalau kita semua pada nganggur, apakah pemerintah daerah dan pusat akan bertanggung jawab untuk membuka lapangan kerja kepada kami? Apakah sudah ada solusi terbaik? Kalau sudah menutup setidaknya ada solusi untuk kita semua, agar kita tidak nganggur. Karena kita punya anak dan istri di rumah,” jelasnya. Dia mengaku, penghasilan menjadi sopir bongkar muat batubara cukup lumayan. Dalam sehari dirinya bisa mendapatkan penghasilan sedikitnya Rp100 ribu. Penghasilan itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan buat keluarganya. \"Uang jalan Rp160 ribu, buat lain-lain paling bersih antara Rp80-100 ribu. Tinggal dikali sebulan buat makan buat menghidupi keluarga uangnya,\" tuturnya. Sementara itu, pengurus armada dumptruck di Pelabuhan Cirebon, Idam mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan keputusan yang diambil pemerintah pusat. Jika aktivitas bongkar muat batubara ditutup dan ribuan tenaga kerja hilang pekerjaan, maka tidak menutup kemungkinan akan memberikan dampak negatif di tengah masyarakat. “Jelas banyak negatifnya. Mereka punya anak istri butuh makan. Kalau kehilangan kerja, bukan saya berprasangka buruk. Akan marak tindak kriminalitas. Karena rezeki sopir dimatikan oleh keputusan pemerintah pusat,” katanya. Pihaknya mempertanyakan, kenapa penutupan batubara baru diributkan sekarang. Padahal batubara sudah ada sejak 2004 lalu. “Dulu biasa saja. Tapi kok sekarang ribut,” tukasnya. (sam)

Sumber: