Ridwan Kamil Ajak Tinggalkan Birokrasi Basa-basi

KEJAKSAN – Anggota Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) merumuskan berbagai kebijakan strategis bersama-sama. Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang telah mendunia, membagi resep kemajuan Kota Bandung. Langkah pertama, tinggal birokrasi basa-basi. Selanjutnya, buat terobosan regulasi dan komunikasi aktif dengan pihak swasta. Pembangunan taman di Kota Bandung, 60 persen tanpa anggaran APBD. Ridwan mengatakan, pengalaman yang dimiliki selama menjadi kepada daerah, menjadi acuan untuk menerapkan kebijakan. Karena itu, dalam kesempatan rapat Apeksi di Hotel Santika, Rabu (20/4), Ridwan Kamil berbagi pengalaman dengan 24 walikota lainnya. “60 persen taman Kota Bandung tanpa APBD. Saya punya data CSR perusahaan. Itu pegangan untuk diajak kerjasama,” ucapnya. Termasuk perusahaan yang memberikan sumbangsih anggaran untuk kemajuan Kota Bandung, Ridwan Kamil mencatatnya sebagai bentuk apresiasi. Kemajuan kota bergantung pada setiap kebijakan yang diambilnya. Saat ada pilihan diberikan bantuan uang atau barang, Ridwan Kamil memilih barang. Sedangkan uang dari pihak swasta. Termasuk pula kontraktor dan sebagainya. Dengan demikian, pelayanan di bidang lain tetap berjalan dengan baik tanpa dicampuri persoalan proyek dan hal terkait. “Kita potong keruwetan birokrasi. PDAM Kota Tangerang memakai jasa swasta. Ternyata uang swasta berhasil dikelola dan memberikan kontribusi PAD,” terangnya, diamini Walikota Tangerang Arief R Wismansyah yang hadir dalam kesempatan tersebut. Ridwan Kamil mengajak anggota Apeksi untuk menjadi pemerintahan yang pro aktif dan jemput bola. Pola pemikiran yang harus selalu menjadi acuan adalah perubahan. Dengan semangat perubahan, pria yang akrab disapa Kang Emil ini yakin seluruh anggota Apeksi dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kang Emil menceritakan pengalaman saat ditunjuk menjadi tempat kegiatan Konferensi Asia Afrika (KAA). Saat itu ada 20 proyek yang harus selesai dalam waktu dua bulan. “Saya benar-benar jadi mandor. Dua bulan selesai,” terangnya. Karena itu, lanjut Kang Emil, kepala daerah harus melakukan inovasi dan perubahan regulasi yang baik. Dalam tekanan, ternyata pekerjaan bisa berlangsung cepat. Dengan terobosan regulasi, konsep pekerjaan apapun dapat berjalan sesuai harapan dan aturan. Kang Emil bahkan menawarkan bantuan lobi agar proyek kota-kota anggota Apeksi terlaksana. “Tanggal 3 Mei nanti, saya akan bertemu dengan forum investor dunia. Saya akan sampaikan proyek anggota Apeksi. Termasuk Kota Cirebon,” lugasnya. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Dirjen Pengeloaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Drs Freddy Rickson Saragih MPAcc menjelaskan, yang ditandatangani pemda dengan swasta adalah kerjasama dengan hukum privat. Karena itu, tidak ada pemeriksaan BPK karena bekerjasama dengan swasta dengan sifat manfaat. Freddy menjelaskan, apa yang disampaikan Ridwan Kamil merupakan penerapan program dari Kementerian Keuangan. Jenis pengeluaran APBD bukan pengeluaran modal. Melainkan pembiayaan barang dan jasa. “Kalau pemkot tidak pro aktif, pembangunan infrastruktur hanya angan-angan,” ucapnya. (ysf)    

Sumber: