Pendidikan Tidak Boleh Dikavling-kavling

KEJAKSAN – Pernyataan Kabid Sarpras, Disdik Kota Cirebon, Drs H Abdul Haris MM, bahwa sekolah pinggiran hanya untuk siswa miskin, masih menuai kritik. Ketua PAC Partai Hanura Kejaksan, Ibnu Choldun mengatakan, seandainya kemiskinan ada di tengah kota terus bagaimana sekolahnya. Harusnya, kata dia, tidak boleh ada kavling-kavlingan dalam pendidikan, sebab sekolah ini dananya milik rakyat. Di mana pun berada, dan tinggal, maka bisa sekolah. Kecuali kalau dananya milik pejabat Dinas Pendidikan, mungkin tidak masalah. “Ini diskriminatif,” tegasnya, kemarin. Harusnya, kata Ibnu, pemerintah dalam hal ini disdik bisa mencerdaskan siswa, dan mengatasi anak putus sekolah. Bukan malah dimarginalkan atau dipinggirkan sekolah-sekolah untuk orang miskin. Karena cara pandang itu justru bertentangan dengan cita-cita pendidikan bangsa. Menurut Ibnu, pernyataan yang dilontarkan Haris sangat tidak etis. Apalagi dalam forum itu Haris menyandang nama disdik. Karena hingga saat ini tidak ada pembedaan sekolah negeri untuk orang miskin, atau sekolah khusus kaya. Sekolah yang dipinggiran pun bukan berarti untuk miskin. “Pejabat jangan terlalu arogan, mentang-mentang mendapatkan alokasi anggaran 20 persen, terus menggampangkan begitu saja,” tandasnya. Sementara, Komite SMPN 18, Juhaeni merasa tersinggung atas pernyataan Kabid Sarpras yang membuat pembedaan sekolah kaya dan sekolah miskin. Itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh dinas yang justru selama ini mengelola sistem pendidikan di Kota Cirebon. “Sebagai komite sekolah, saya merasa tersinggung mas. Kok Disdik malah diskriminatif. Sekolah pinggiran untuk siswa miskin, sedang sekolah tengah kota untuk anak kaya,” pungkasnya. (abd)

Sumber: