Walikota Cirebon Dituduh Hanya Bikin Galau PNS

KEJAKSAN – Alasan penundaan mutasi karena menanti kesimpulan atas audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), membuat pegawai negeri sipil (PNS) galau. Pasalnya, sampai saat ini belum diketahui kapan kesimpulan BPK akan keluar. Informasi yang dihimpun di lingkungan sekretariat daerah, kesimpulan audit BPK rupanya perlu proses panjang. Setelah ada Naskah hasil pemeriksaan (NHP), diikuti dengan proses lanjutan. Sehingga, hasil audit BPK ini tidak bisa jadi acuan. \"Saya kurang tahu materinya apa, tapi hasil audit itu tidak jelas kapan keluarnya,\" ujar sumber Radar di lingkungan sekretariat daerah, Senin (30/5). Setelah melalui proses NHP, dijelaskan dia, kemudian dilanjutkan dengan munculnya laporan hasil pemeriksaan (LHP). Hanya saja, dirinya kurang tahu secara persis untuk sekarang apa saja yang menjadi temuan BPK. Tapi mengacu tahun-tahun sebelumnya, temua BPK lebih dominan soal aset. Temuin ini berulang karena persoalan aset di Pemkot Cirebon yang njlimet. Mulai aset yang dipisahkan maupun aset yang dikelola bagian aset pemerintah kota. \"Bolak-balik soal itu. Makanya, mutasi ini harusnya tidak ada hubungannya dengan audit BPK,” tegasnya. Anggota Fraksi PDIP, Imam Yahya S Fil I menilai, pelaksanaan mutasi yang terus diulur oleh walikota,  diduga ada indikasi tertentu. Walikota seolah sengaja mempermainkan isu tersebut. Padahal, isu semacam ini tidak perlu dihembuskan jauh-jauh hari karena menggangu kinerja PNS. \"Nasib mereka  seolah-olah dipermainkan,\" kata Imam. Oleh karena itu, Imam menyarankan walikota untuk lebih  transparan dan obyektif dalam pelaksanaan mutasi. Imam sendiri berharap, asumsinya salah terkait hal tersebut. “Jangan bermain-main dengan mutasi, mudah-mudahan anggapan saya salah,\" pungkasnya. (abd)

Sumber: