Terdesak Kebutuhan Lebaran, Pemdes Dahulukan Pencairan ADD

MAJALENGKA - Kucuran dana desa (DD) dari APBN maupun alokasi dana desa (ADD) dari APBD dapat dicairkan bersamaan. Namun, tampaknya mayoritas pemerintah desa di Kabupaten Majalengka memilih mencairkan ADD lebih dulu. Hal itu cukup beralasan, karena ADD lebih besar dialokasikan untuk penghasilan tetap (siltap) bagi kepala desa dan para perangkatnya. Apalagi saat ini kondisinya sedang bulan puasa dan mendekati Lebaran. Sementara kepala desa maupun para perangkat desa tidak memiliki pendapatan rutin setiap bulan. Apalagi pasca terbitnya Undang-undang Desa, pendapatan mereka tidak bisa lagi mengandalkan hasil produksi pertanian pada tanah aset desa (bengkok). Selama ini pendapatan perangkat desa menggunakandana talangan. Atau dana taktis yang harus ditutupi kembali oleh dana yang sesuai peruntukannya. “Kalau sekarang kita kejar ADD dulu ya wajar. Apalagi sekarang sudah mau mepet ke Lebaran, kasihan para perangkat desa banyak kebutuhan,” ujar salah seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMDPKB), Eman Suherman membenarkan. Saat ini baru sebagian kecil pemerintah desa yang mencairkan DD. Walaupun sebetulnya DD sudah bisa dicairkan sejak awal Juni lalu. Bahkan, dananya sudah ada di rekening kas umum daerah di akhir bulan Mei. Pihaknya mencatat, sampai saat ini baru ada sekitar 80 desa yang sudah melengkapi dokumen persyaratan pencairan dana desa. Sisanya sampai saat ini belum mengajukan perbaikan dan kelengkapan. BPMDPKB menyarankan agar pemerintah desa segera mengurus proses pencairan DD. Karena pemerintah kabupaten punya beban untuk segera menuntaskan penyaluran dana desa begitu sudah masuk di RKUD. \"Apalagi sekarang sudah hampir lewat satu bulan. Yang sudah mengurus pencairannya baru 80-an dari total 330 desa se Kabupaten Majalengka,” ujarnya. (azs)

Sumber: