Vaksin Palsu, Menkes Minta Dinkes Audit Apotek, Puskesmas, dan Bidan

JAKARTA- Terkuaknya peredaran vaksin palsu oleh kepolisian membuat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kelabakan. Muncul kekhawatiran bila vaksin palsu tersebut telah disuntikkan pada anak-anak. Karenanya, Kemenkes berencana menjadwalkan kembali vaksinasi bagi anak-anak di daerah yang dicurigai sebagai lokasi peredaran vaksin palsu. Namun hingga saat ini Kemenkes belum mengetahui isi kandungan vaksin palsu tersebut. Hasil uji laboratorium BPOM belum membuahkan hasil karena masih diproses. Ada beberapa jenis vaksin yang dipalsukan, yakni BCG, Campak, Polio, Hepatitis B, dan Tetanus Toksoid. Meski begitu, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan, pihak kepolisian memprediksi kandungan vaksin palsu itu berupa cairan dan antibiotik. Jumlah cairan yang disuntikkan pun tidak lebih dari 0,5 cc alias tidak membahayakan. “Dampak tidak terlalu besar, karena bukan virus yang dimasukkan. Tapi, kita tetap khawatir dengan cara produksinya. Bisa jadi tidak steril,” tutur Menkes dalam temu media di Kemenkes, kemarin (24/6). Namun tetap saja hal itu tidak bisa disepelekan. Pihaknya telah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia untuk mewaspadai hal ini. Surat juga diteruskan pada dinas kesehatan (dinkes) tiap daerah, agar segera melakukan audit ke fasilitas kesehatan di wilayah masing-masing.  “Dinkes kami minta untuk mulai audit ke apotek, puskesmas, dan bidan,” ujarnya. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Pulungan mengatakan pemalsuan vaksin sangat menghawatirkan. Dengan fakta tersebut, berarti anak-anak masih belum terlindungi dari ancaman penyakit berbahaya yang bisa ditangkal melalui vaksinasi. “Kerugian paling parah justru anak tidak terlindungi,” tegasnya. Aman meminta para orang tua yang berada di daerah-daerah terindikasi untuk segera membawa anaknya ke dinas kesehatan atau dokter anak. Vaksin palsu ini diduga tersebar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dengan demikian sang anak bisa diverifikasi soal vaksinasi yang sudah dilakukan ataupun yang ketinggalan. Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Maura Linda Sitanggang meminta seluruh faskes lebih awas dalam membeli obat dan alat kesehatan. Mereka diimbau untuk membeli obat dan alkes melalui e-catalog yang sudah difasilitasi Kemenkes. “Selanjutnya, akan kita wajibkan semua agar tidak terulang. E-catalog akan terus dilengkapi,” katanya. Direktur Produksi Produk Terapetik BPOM Togi Junice Hutajulu enggan dinilai kecolongan atas kasus pemalsuan vaksin ini. Menurutnya, pihaknya terus berupaya melakukan pengawasan terhadap aksi pemalsuan obat ini. Terbukti dari keberhasilan pihaknya menangkap oknum pemalsu vaksin pada 2013 lalu. “Kami mendapat laporan pada 2013 lalu. Setelahnya ditelusuri dan berhasil ditangkap. Satu orang sudah dijatuhi hukuman, tiga lainnya tengah diproses,” ungkapnya. Diakuinya, aksi kejahatan ini seringkali dilakukan oleh pihak yang sama. Meski, produk yang dipalsukan berbeda. Karenanya, ia berharap mereka bisa diproses hukum secara tegas. “Mereka ini memang on-off. Kita juga terus berusaha untuk melakukan pengawasan dengan adanya pemeriksaan di tempat produksi maupun sarana penjualan,” tuturnya. Kasus ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim, beberapa hari lalu. Polisi menemukan enam jaringan pembuat vaksin palsu untuk bayi. Di antaranya, vaksin polio, campak dan bacillus calmette-guerin (BCG). Dampak penggunaan vaksin palsu ini sedang dianalisa di laboratorium. Direktur Dittipideksus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Agung Setya mengatakan pengungkapan kasus ini dimulai dari adanya indikasi pemalsuan vaksi di sejumlah lokasi di Jakarta. “Kami kemudian telisik lebih dalam,” paparnya. Ternyata, terdapat enam jaringan yang memproduksi vaksin palsu tersebut. Enam jaringan itu, yakni penjual vaksin di Pasar Kramat Jati, jalan Manunggal Kalisari, Jatibening, Puri Bintaro Hijau, jalan Serma Hasyim dan Kemang Regency. ”Semua sedang didalami, apakah mereka terkait atau tidak,” jelasnya. Pembuatan vaksin palsu itu dilakukan dengan mencampurkan berbagai bahan kimia, di antaranya anti biotic dan infus. Dia menuturkan, pembuatan vaksin palsu dari enam jaringan ini hampir sama. “Kami juga menemukan beberapa alat press yang digunakan untuk mencetak tempat vaksin,” paparnya. Namun yang pasti, keenam jaringan pemalsu vaksin bayi ini telah berproduksi selama lebih dari 5 tahun. Dengan begitu, kemungkinan besar vaksin palsu itu telah beredar luas. Bahkan, bisa jadi telah digunakan. Wilayah mana yang telah dideteksi terdapat vaksin bayi palsu? Dia menuturkan bahwa memang sudah menyebar di mana-mana. Tapi, kalau yang sudah terdeteksi pasti, ada di Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta. ”Kami mengembangkan terus,” jelasnya. Sebelumnya, Kepala Dinkes Kota Cirebon dr H Edy Sugiarto MKes mengatakan, memang sulit bagi masyarakat untuk membedakan antara vaksin palsu dan asli. Namun, bagi kalangan kesehatan dapat mengenalinya dari bentuk luar dan isi. Jika vaksin dibuat selain dari Biofarma, hal ini patut dipertanyakan standarnya. Selain itu, vaksin yang dibuat Biofarma ada data resmi dengan masa kedaluwarsa. Setiap vaksin yang keluar tercatat di pendataan mereka. Dinkes Kota Cirebon memastikan vaksin yang beredar di puskesmas dan rumah sakit yang ada di Kota Cirebon, terjamin aman. Kecuali vaksin dari dokter atau bidan swasta yang mengambil dari luar Dinkes Kota Cirebon, belum bisa dipastikan keamanannya. Kabid Pengendalian Masalah Kesehatan (PMK) Dinkes Kota Cirebon Trimulyaningsih SKM MKM menjelaskan, vaksin yang digunakan Dinkes dibuat Biofarma dan sesuai standar WHO. Pembuatannya dilakukan di bawah pengawasan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Karena itu, Trimulyaningsih memastikan vaksin yang digunakan Dinkes Kota Cirebon tidak mungkin palsu. Alur untuk mendapatkan vaksin tersebut, Dinkes Kota Cirebon mengajukan ke Dinkes Provinsi Jawa Barat. “Vaksin dari Dinkes Jawa Barat itu langsung distok Biofarma. Terjamin aman dan tidak palsu,” ucapnya kepada Radar, Kamis (23/6). Pemeriksaan saat membuat vaksin itu berlapis. Vaksin dari Dinkes Kota Cirebon, lanjut perempuan berjilbab itu, digunakan untuk puskesmas dan rumah sakit negeri maupun swasta yang mengajukan ke Dinkes Kota Cirebon. Untuk bidan praktik swasta dan dokter praktik swasta yang meminta vaksin ke puskesmas, dipastikan aman. Sedangkan, untuk tenaga yang praktik swasta seperti dokter dan bidan, jika vaksin tak berasal dari puskesmas maupun Dinkes Kota Cirebon, Trimulyaningsih tidak dapat menjamin keasliannya. (mia/sof/ysf)

Sumber: