Presiden Kecewa Kinerja Pelabuhan, Minta Polri Tangkap Pelaku Pungli

JAKARTA- Peresmian terminal peti kemas Kalibaru atau New Tanjung Priok oleh Presiden Jokowi kemarin (13/9) dijadikan ajang mengoreksi kinerja sejumlah pelabuhan di Indonesia. Presiden Jokowi kecewa karena pelabuhan-pelabuhan di luar Tanjung Priok masih memiliki dwelling time yang tinggi. Dia meminta ada penegakan hukum, khususnya terhadap pungli yang berdampak tingginya dwelling time. Dua tahun lalu, tutur Jokowi, dwelling time di Tanjung Priok masih berkisar 6-7 hari. Kemarin, dia menanyakan ke Pelindo dan mendapat jawaban 3,2 hari. Sedangkan, versi Kemenhub, dwelling time di Priok 3,7 hari. “Ya antara itu. Saya mintanya 2 koma. Jangan berhenti di 3,2,” ujar Jokowi. Selain itu, dia meminta agar pelabuhan lain yang dikelola Pelindo juga mengikuti sistem yang ada di Priok. Yakni, Pelabuhan Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, dan Makassar. “Di Belawan masih 7-8 hari. Mau bersaing kayak apa kalau kita masih 7-8 hari,” keluhnya. Raut muka Jokowi berubah serius. Dia lalu mengungkapkan temuan yang ada di Belawan. “Ada delapan crane, yang  dijalankan hanya satu crane. Untuk apa, tawar menawar saja, saya dahulukan tapi mana,” lanjut Jokowi sembari membuat isyarat tangan orang meminta uang. “Terus terang mereka minta, saya minta uangnya,” ucapnya dengan nada kesal. Informasi tersebut baru dia terima dua hari sebelumnya. Menurut Presiden, kalau Priok bisa menurunkan  dwelling time menjadi 3,2 hari, maka seharusnya pelabuhan lainnya juga bisa. Bila praktik-praktik semacam itu masih terus berlangsung, maka Indonesia akan ketinggalan dengan negara lain. Sebab, di saat yang sama negara lain juga sedang berbenah demi menarik arus barang masuk. Jokowi menyatakan sudah meminta Kapolri Tito Karnavian utuk mengecek langsung ke Belawan dan Tanjung Perak, terkait dengan potensi tindak pidana di kawasan tersebut. “Yang pungli-pungli seperti itu, tangkap, tidak ada toleransi lagi,” tegas mantan pengusaha meubel itu. Sementara, perbaikan sistemnya sendiri harus dilakukan secepat mungkin. Sebab, permintaan tersbeut sudah disampaikan sejak dua tahun lalu. Saat ini sudah mulai membaik, tapi masih harus dilakukan banyak pembenahan. Target utama tetap, yakni dwelling time menjadi dua koma sekian hari. Target itu berlaku untuk semua pelabuhan. Apabila pelayanan semakin cepat, maka tidak ada lagi ruang untuk pungli. Sehingga, biaya juga otomatis akan berkurang. Dampaknya, kapal-kapal akan mau merapat ke pelabuhan Indonesia karena kualitas layanannya makin baik. Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, untuk perbaikan sistem layanan, presiden meminta perbaikan dua sisi. Pertama, dari otoritas pelabuhan. Target utamanya adalah Belawan Medan, Tanjung Perak Surabaya, dan Makassar. “Presiden memberi waktu kalau tidak salah satu bulan, harus ada perbaikan di tiga tempat ini,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (13/9). Di saat yang sama, lanjut Tito, Presiden sudah menginstruksi dia untuk mengawasi proses perbaikan itu. Kalau ternyata memang tidak berjalan, maka Polri akan melakukan penegakan hukum. “Kami akan bikin satgas. Kalau ada permasalahan, akan kami gebrak itu,” lanjut mantan Kapolda Papua itu. Pengawasan dilakukan terhadap tiga tahap yang mempengaruhi dwelling time. Pertama, tahap preclearance yang meliputi proses perizinan dengan segala birokrasinya. Kemudian, customs clearance atau tahap pemeriksaan di Bea dan Cukai. Apakah terhambat oleh pungli atau deal-deal tertentu untuk prioritas. Terakhir adalah postclearance atau proses yang melibatkan otoritas pelabuhan. Bisa saja, di dua proses sebelumnya sudah benar, ternyata di otoritas pelabuhan terhambat. “Tidak dikeluarkan karena macam-macam alasan lah, ujung-ujungnya setoran, itu juga akan kami gebrak,” tutur alumnus Akpol 1987 itu. Satgas itu bakal bekerja secara senyap. Tito juga menolak memberitahu siapa saja yang akan ditunjuk sebagai anggota satgas. Satgas tersbeut akan mempelajari di mana hambatan terjadi. Apakah di preclearanc, customs clearance, atau postclearance. Meskipun Presiden memberi waktu perbaikan satu bulan, namun kepolisian diberi keleluasaan untuk bertindak bila terjadi tindak pidana. Tidak perlu menunggu tenggat waktu perbaikan. Pihaknya akan membuat hotline untuk menampung laporan-laporan mengenai hambatan di pelabuhan. Tito memprediksi, tenggat waktu satu bulan perbaikan yang diminta presiden sebenarnya tidak berkaitan dengan penegakan hukum. Melainkan, lebih pada kinerja. ’’Bisa saja beliau nanti melakukan langkah-langkah lain di luar penegakan hukum. Misalnya, saya nggak ngerti, mungkin penggantian pejabat,’’ tambahnya. Sementara itu, khusus untuk Pelabuhan Kalibaru, Presiden meminta agar pembangunan tahap 2 dan 3 dipercepat. Begitu pula untuk terminal produk yang merupakan tahap 4 dan 5. Pelabuhan tahap pertama yang diresmikan kemarin pun merupakan hasil percepatan pembangunan. Alasan Jokowi saat itu, Indonesia benar-benar kekurangan kapasitas terminal di pelabuhan. Karena itu, pembangunan selanjutnya juga harus dipercepat. “Kalau finansial dari Pelindo II tidak cukup, gandeng swasta, gandeng investor. Jangan menunggu-nunggu,” tegasnya. Pelindo sudah menjanjikan keempat tahap pembangunan tersebut bisa selesai 2019. Dia meminta janji tersebut tidak meleset. Menhub Budi Karya Sumadi mengakui dwelling time di sejumlah daerah memang masih tinggi. Masih banyak pihak yang belum konsisten melakukan layanan satu atap. Jakarta dinilai sudah membaik,  meski masih 3,7 hari. Targetnya adalah dwelling time 2,5 hari. “Dua tempat yang masih memprihatinkan adalah surabaya enam hari dan belawan lebih dari itu,” tuturnya. Dalam waktu dekat, kemenhub akan menyerahkan pengelolaan 22 pelabuhan yang menjadi pelabuhan pertama kepada swasta dan BUMN. Pelabuhan-pelabuhan tersebut secara ekonomis sudah layak untuk dikelola. Diharapkan, proses komersial bisa berjalan dengan baik. Sementara, Kemenhub akan menangani lokasi-lokasi yang lebih jauh, termasuk di antaranya pelabuhan perintis. Pelabuhan Kalibaru juga akan dikonsep menggunakan sistem hub and spoke. Kalibaru akan menjadi hub bagi seluruh pelabuhan se-Indonesia. Kemudian, ada sejumlah pelabuhan yang akan dijadikan spoke atau penunjang dari pelabuhan hub. Sehingga, distribusi barang menjadi lebih mudah. (byu/mia)

Sumber: