Untuk SD Seharusnya BOS Sudah Cukup

KEJAKSAN - Pungutan pada siswa di sekolah masih terus terjadi di Kota Cirebon dengan berbagai modus, memantik perhatian Komisi C DPRD. Pungutan berdalih uang seragam, uang buku, hingga infak pembangunan sarana dan prasarana sekolah, akan ditindaklanjuti Komisi C DPRD. Ketua Komisi C, dr Doddy Ariyanto MM menilai, untuk tingkat SD mestinya orang tua siswa tidak perlu lagi dipusingkan dan menjadi beban dari pungutan-pungutan yang diminta sekolah. \"Karena sudah ada BOS (Biaya Operasional Sekolah,red). Harusnya dana BOS itu cukup, kalaupun perlu tambahan biaya harus dikaji dulu urgensinya,\" kata Doddy saat ditemui Radar, Sabtu (17/9). Doddy menilai, dugaan pungutan yang terjadi di SDN Kebon Baru IV, karena kurangnya komunikasi antara sekolah dan komite sekolah. Pihaknya berjanji akan melakukan cross check ke sekolah tersebut. \"Yang saya lihat kasus ini belum ada titik temu antara sekolah dan komite, komunikasinya seperti apa saya nggak tau. Nanti akan kita ke sekolah dan komitenya,\" tuturnya. Doddy pun menilai, kelemahan dinas pendidikan karena tidak memiliki wadah untuk menampung keluhan-keluhan orang tua siswa. Ia menyarankan agar ada posko pengaduan untuk orang tua siswa agar disdik tau permasalahan yang terjadi di setiap sekolah. \"Posko pengaduan yang memang independen, supaya orang tua bisa menyuarakan pendapat dan keluhannya,\" sarannya. Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Cirebon, Jafarudin menyayangkan pungutan yang masih terjadi di sekolah. Apalagi di tingkat sekolah dasar. Kata Jafar, jangan sampai membebankan pelajar dan wali murid untuk melengkapi sarana dan prasarana sekolah. Jafar juga heran, sekolah seperti SDN Kebon Baru IV yang jumlah siswanya banyak masih menarik uang ke orang tua. Mestinya hal itu tidak terjadi, karena uang yang diterima dari BOS dihitung per siswa. \"Saya sendiri sudah mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait pungutan biaya masuk yang dilakukan oleh pihak sekolah dan itu banyak. Di sini pintu masuk buat kita membuka masalah ini,\" tegasnya. Jafar menyebut, pungutan yang dilakukan oleh sejumlah sekolah telah mencoreng dunia pendidikan. Jargon pemeritah mengenai pendidikan gratis dan berkualitas, pada praktiknya tidak dapat terpenuhi karena ada oknum-oknum yang menarik pungutan. Jafar menilai, pungutan yang ada terkadang sebatas memenuhi ambisi tertentu. Tetapi tidak memperhatikan skala prioritas dan kebutuhan siswa. \"Ingat, pemerintah memberikan biaya operasional sekolah, ini harusnya dikelola dengan baik,\" tuturnya. Dikatakan Jafar, pungutan yang dilakukan di sekolah saat ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk mengevaluasi sistem penerapan pendidikan di Kota Cirebon. Jafar pun mengakui, pihaknya menerima banyak aduan orang tua siswa atas kebijakan-kebijakan di tingkat sekolah. Oleh karena itu, dia meminta disdik meningkatkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah. \"Lalu, ketika menerapkan kebijakan harus menimbang aspek-aspek kewajaran. Harus mampu melihat mana orang tua yang mampu dan yang tidak sehingga tidak terjadi keluhan ataupun aduan,\" tegasnya. Di tempat terpisah, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Drs H Adin Imadudin MSi mengaku masih mengkaji persoalan yang ada. Adin juag sudah berkomunikasi dengan pihak sekolah untuk menanyakan kebenaran pungutan yang dilakukan kepada orang tua siswa. \"Saya cek pungutan itu memang sebelumnya ada rapat dulu dengan orang tua,\" katanya. Namun, kata Adin, ada misskomunikasi dengan pihak sekolah dan komite karena kepala sekolah di SDN Kebon Baru 4 baru. Masa transisi ini dimungkinkan menyebabkan terjadinya penyesuaian dan berujung pada pengaduan orang tua murid.  Kendati demikian, Adin mengungkapkan, masih melakukan penelusuran lebih lanjut agar persoalan yang ada bisa dituntaskan. Adin juga meminta kepala sekolah untuk aktif berkomunikasi dengan komite. Sebab, keberadaan komite juga penting dalam upaya pengembangan sekolah. (mik)

Sumber: