Anggaran Ratusan Juta, Kunker DPRD tanpa Lelang

KEJAKSAN – Pelaksanaan kunjungan kerja anggota DPRD ke sejumlah daerah diduga tanpa proses lelang. Kendati anggaran mencapai ratusan juta rupiah, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP), Abdul Haris mengungkapkan, ULP tidak pernah mem-posting lelang kunker DPRD. “Nggak ada pengajuan untuk lelang,” ujar mantan kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan ini, kepada Radar, Rabu (21/9). Haris juga menolak berkomentar lebih lanjut. Haris merasa tak memiliki wewenang untuk memberi statemen, karena kunker tidak masuk dalam agenda lelang pengadaan secara elektronik (LPSE) yang menjadi domain ULP. ”Sudahlah, kalau soal dewan saya no comment,” ucapnya. Sekretaris DPRD, Sutisna juga tak banyak memberikan keterangan. Sutisna bahkan tak hapal berapa dana yang digunakan untuk pelaksanaan kunker ini. Baginya, pelaksanaan kunker empat hari yang di luar kebiasaan tidak menyalahi aturan. “Tidak ada batas waktu pelaksanaan kunker,” ucapnya. Sutisna menegaskan, pelaksanaan kunker juga sepengetahuan Ketua DPRD, Edi Suripno MSi. Meski tidak ikut kunker,  ketua DPRD menyetujui pelaksanaan kunker ke sejumlah daerah selama empat hari. “Kami berpedoman pada surat dari ketua DPRD saja,” kilahnya. Sayangnya, ketua DPRD belum bisa dikonfirmasi. Meski tidak ikut kunker, Edi justru tidak ada di ruang kerjanya. Kabarnya, Edi bertolak ke Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka. Namun, tidak diketahui agenda Edi di Kertajati. Yang bersangkutan juga belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. Sementara itu, ramainya pemberitaan kunker anggota DPRD yang di luar kebiasaan, membuat anggota parlemen membeberkan sejumlah alasan pemilihan destinasi. Anggota Komisi B, H Budi Gunawan mengungkapkan, dirinya bersama seluruh anggota Komisi B dipimpin Ketua Komisi B, Ir H Watid Syahriar, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Agenda pembahasan selama kunker mengenai optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Kabupaten Badung dipilih karena PAD dari pajak hotel mencapai Rp1,5 triliun. Kemudian dari pajak restoran mampu menyumbang PAD hingga Rp400 miliar. “Itu sungguh luar biasa, hal yang patut kita pelajari,” tutur Budi, kepada Radar, Selasa (20/9). Begitu juga dengan Kabupaten Gianyar, Komisi B DPRD kunker tentang  pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Keberhasilan Pemkab Gianyar memberdayakan UKM tercermin dari perolehan PAD hingga Rp60 miliar. Di lain pihak, Ketua Komisi C dr Doddy Ariyanto MM mengungkapkan, kunker ke Manado, Sulawesi Utara, membahas pelayanan kesehatan dasar. Kemudian ingin tahu pengelolaan dan pengembangan wisata. Termasuk belajar tentang kota layak anak. “Banyak agenda, dari pelayanan kesehatan dasar hinga pengembangan pariwisata di sana,” katanya. Sedangkan Anggota Komisi A, M Handarujati Kalamullah SSos menjelaskan, kunker ke Manado untuk belajar pelayanan perizinan. Kemudian mengenai sistem administrasi kependudukan. Komisi A juga ingin  membandingkan peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan dan revisi perda. “Ya khususnya perda-perda yang sudah tidak eksisting,” ucapnya. (abd)

Sumber: