Kunker, Dewan Klaim Banyak Dapat Inspirasi

KEJAKSAN – Pelaksanaan kunjungan kerja DPRD ke sejumlah daerah, ternyata tidak menggunakan pihak ketiga. Kendati demikian, ada hal aneh dalam implementasinya. Pasalnya, pembelian tiket dan booking hotel tetap menggunakan perusahaan tour and travel. Sekretaris DPRD, Drs Sutisna MSi menjelaskan, anggaran kunker sifatnya melekat pada masing-masing anggota DPRD. Sehingga tidak perlu dilelangkan untuk mendapat pihak ketiga ataupun event organizer. “Anggarannya per orang, cuma perginya memang bersama-sama,” tutur Sutisna, kepada Radar, Rabu (21/9). Diakui Sutisna, dulu kunker memang menggunakan tour and travel. Dengan adanya perubahan, kunker bentuknya perjalanan dinas perorangan yang di dalamnya terdapat komponen akomodasi, transportasi serta uang harian. Adapun peran EO, sebatas untuk pemesanan tiket pesawat dan hotel. Pembelian lewat EO, kata dia, bisa menghemat anggaran karena biasanya perusahaan travel mendapatkan diskon khusus dari pihak hotel, termasuk tiket pesawat. “Semuanya et cost, visumnya selama kunker juga bersifat perorangan. Jadi, yang berangkat 34 anggota dewan, ya visum perjalanan kunkernya sebanyak 34,” tuturnya. Selain kunker, kata Sutisna, bimbingan teknis anggota dewan juga dilaksanakan tanpa melalui proses lelang. Sistem penganggaran bintek juga melekat dalam bentuk perorangan. Bahkan, di luar agenda resmi DPRD anggaran bisa bisa dipakai. Contohnya, anggota dewan yang mendapatkan pembekalan dari partainya, bisa mengajukan anggaran untuk bintek dan itu diperbolehkan. “Di kita lelang hanya reses anggota dewan dan makan minum anggota dewan selama paripurna,” jelasnya. Di lain pihak, kritikan kunker ”bedol desa“ membuat anggota DPRD gerah. Ketua Komisi C, dr Doddy Ariyanto MM merespons dengan temuan di lapangan untuk membuktikan bahwa dari hasil kunker banyak inspirasi untuk diterapkan di Kota Cirebon. “Untuk sektor pariwisata, banyak yang bisa diterapkan di Kota Cirebon,” ucap dia. Sesampainya di Cirebon, Doddy akan mendorong dinas pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata melakukan percepatan pembuatan payung hukum (perda) TDUP. Dengan adanya perda ini, agenda yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata bisa dijalankan sesuai dengan perda. “Mudah-mudahan dengan ini, kita tercapai tujuannya menjadikan Cirebon kota yang menyenangkan untuk wisata,” katanya. Politisi Partai Nasdem ini yakin, potensi kota Cirebon bisa dimaksimalkan. Kemudian dia juga mendorong pemerintah kota tidak ragu berinvestasi dalam bidang pariwisata. Dirinya mencontohkan  di Tomohon dan Manado, kunjungan wisata tahun 2015-2016 mencapai 19 ribu. Para turis yang datang rata-rata penasaran dengan hal yang baru di sana. Rasa penasaran ini yang dikelola dan dijadikan fokus promosi termasuk wisata buatan. Begitu juga untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB). Doddy berharap bisa mempercepat proses penyempurnaan kota layak anak agar setiap kelurahan. Begitu juga dinas kesehatan juga bisa lebih mempertajam fungsi manajemen pelayanan kesehatan dengan peningkatan IT, sehingga pelayanan berbasis teknologi informatika bisa meningkatkan pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Dirinya mencontohkan Dinkes Kota Manado yang mengandalkan bantuan dana alokasi khusus (DAK) dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. “Bisa kok diterapkan di kota Cirebon,” katanya. Bagaimana dengan Komisi B? Anggota Komisi B H Budi Gunawan saat dikonfirmasi enggan memberikan penjelasan. Hanya saja pria yang akrab disapa BG ini menuturkan bahwa ketua Komisi B berjanji setelah kepulangan kunker dari Bali akan menggelar konferensi pers. Sedangkan untuk Komisi A belum merespons. (abd)

Sumber: