Kapolri: Yang Tidak Bisa Tangkap Narkotika, Silakan Minggir

JAKARTA- Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombespol Franky Parapat resmi dicopot dari jabatannya kemarin. Pencopotan jabatan itu dipastikan karena tersangkut dugaan pemerasan dalam tujuh kasus narkotika. Tapi, bersih-bersih yang dilakukan tidak akan berhenti hanya pada Franky. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa sebenarnya semenjak diinstruksikan untuk setiap Polda perang terhadap narkotika, Divisi Profesi dan Pengamanan Internal (Divpropam) juga diinstruksikan mengawasi dengan ketat. “Saya minta secara diam-diam untuk monitoring, mana saja yang main-main sama narkotika,” jelasnya. Bahkan, mantan Kapolda Papua tersebut mengaku meminta Divpropam untuk langsung menangkap siapapun oknum yang bermain dalam kasus narkotika. “Saya pastikan kalau Polda, Polres dan Polsek tidak berprestasi dalam kasus narkotika silakan minggir,” tegasnya. Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan bahwa pencopotan jabatan pada Direktur Reserse Narkoba Polda Bali itu dilakukan Kapolda Bali Irjen Sugeng Priyanto. “Kapolda memang punya kewenangan, tapi nanti tetap harus izin pada Kapolri,” tuturnya. Terkait status dari Franky juga akan segera dipastikan. Bisa jadi, dia akan menjadi tersangka atas kasus dugaan pemangkasan DIPA 2016 dan pemerasan tujuh kasus narkotika yang setiap kasusnya dimintai Rp100 juta. ”Bisa saja nanti, tapi sekarang masih terperiksa ya,” jelasnya, kemarin. Tidak hanya Franky, bahkan bawahan mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Papua itu juga akan diperiksa keterkaitannya dengan kasus tersebut. Boy menjelaskan, kalau terhubung tentu akan didalami apakah ikut terlibat atau tidak. “Tapi, kalau tidak ada keterlibatan tentunya Polri hanya perlu untuk memberikan dorongan lebih agar berprestasi,” tuturnya. Yang utama, sebenarnya kasus yang melibatkan Franky ini hanya awalan dari upaya bersih-bersih yang dilakukan Korps Bhayangkara. Sesuai instruksi dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian, maka bersih-bersih ini akan terus berlanjut pada setiap Polda. ”33 Polda dan semua polresnya harus memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja,” ungkapnya. Apa penyebab Franky memangkas DIPA dan memerasa dalam kasus narkotika? Boy Rafli menambahkan, sebenarnya semua perilaku itu disebabkan personalnya masing-masing. Dengan kejadian ini, tentunya setiap anggota Polri harus jauh-jauh dari prilaku yang cenderung koruptif. “Ya, ini pelajaran untuk semua anggota,” jelasnya. Tapi, kalau ada yang bilang pemerasan itu karena anggaran operasional yang kurang, Boy menepisnya. Menurutnya, anggaran yang didapatkan Polri saat ini cukup untuk operasional. ”Sudah sangat cukup kok,” ujarnya. Sementara Anggota Kompolnas Poengky Indarti menuturkan bahwa perhatian masyarakat yang begitu besar atas pengungkapan pemerasan yang dilakukan oknum kepolisian ini tentunya akan berdampak besar. Terutama, pada citra dan kinerja kepolisian. ”Dampaknya akan positif dan menunjukkan profesionalitas Polri,” paparnya. Sebenarnya, oknum-oknum yang koruptif itulah yang selama ini mengorbankan institusinya. Mereka membuat nama Polri tercoreng di mata masyarakatnya sendiri. “Maka, tidak ada gunanya oknum semacam itu dilindungi,” jelasnya. (idr)

Sumber: