HUT ke-71 TNI Digelar Sederhana, Tapi Bermakna

JAKARTA - Upacara memperingati HUT ke-71 TNI yang jatuh kemarin (5/10) digelar sederhana di lapangan Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, upacara yang diinspikturi langsung Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tersebut digelar tanpa keramaian unjuk kekuatan, parade persenjataan, defile, atau demonstrasi yang atraktif dari pasukan. Meski sederhana, Gatot berharap agar upacara yang diikuti oleh seribu orang dari unsur prajurit dan PNS Mabes TNI tersebut tidak mengurangi makna dan kemeriahannya. “Karena setiap satuan wilayah TNI melaksanakan upacara yang dipadukan dengan baca puisi, cipta lagu dan pengobatan masal,” kata Gatot dalam pidato sambutannya. Di hadapan ribuan peserta upacara, Gatot juga menyoroti pembangunan di pulau-pulau terluar NKRI. Menurutnya, pembangunan pulau terluar menjadi hal yang strategis dan prioritas untuk dilakukan dalam rangka mendukung TNI yang notabene merupakan alat pertahanan negara. Pembangunan pulau terluar yang sedang dikerjakan, papar Gatot, dilakukan di Pulau Natuna, Pulau Yamdena, Pulau Selaru, Pulau Morotai, Pulau Biak, dan Kabupaten Merauke. Selain fokus pada pembangunan pulau terluar, Gatot juga mengatakan bahwa TNI akan terus melakukan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). “Selain itu pengembangan organisasi, pembangunan sarana prasarana di pulau-pulau strategis yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis dan ketersedian anggaran,” terangnya. Tidak hanya itu, Gatot juga menekankan agar para prajuritnya menjaga perilaku ketika berada di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan terkait dengan masih terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI kepada masyarakat sipil. Kasus terakhir adalah kekerasan terhadap seorang jurnalis beberapa waktu lalu. “Tindakan negatif sekecil apapun akan mengganggu bahkan merusak jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara Nasional, dan tentara profesional,” ujar Gatot. Sementara itu, di hari jadi TNI kemarin, KontraS memberikan poin merah kepada kinerja TNI selama dua tahun dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Koordinator KontraS Puri Kencana Putri mengatakan bahwa TNI terlalu banyak berpengaruh di ranah sipil. “Jokowi yang tidak mengerti pertahanan seperti dikadalin TNI. Lihat saja ada nama-nama kontoversial yang muncul seperti Wiranto dan Hartomo dalam pemerintahannya,” kata Puri. Dia memaparkan bahwa keterlibatan TNI dalam penumpasan aksi terorisme dan skema penanganan konflik sosial seperti penggusuran di ibu kota sudah terlalu besar. “TNI seperti ingin sekali unjuk gigi ke publik. Mereka juga mendapatkan privilege yang lebih besar di masyarakat,” tuturnya. Karena itu, dia mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk lebih memperjelas tugas dan kewenangan TNI sebagai angkatan bersenjata. “Kami ingin TNI kembali ke barak dan jangan lagi terlibat dalam penanganan yang menjadi tanahnya sipil apalagi memegang bisnis strategis,” imbuhnya. (dod)    

Sumber: