Kuningan Dukung Metropolitan Cirebon Raya

KUNINGAN - Pemprov Jawa Barat saat ini memiliki target pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Tujuannya untuk menurunkan permasalahan permukiman yang backlog, kumuh, tidak layak huni dan meningkatkan potensi ekonomi maasyarakat, kemitraan, dan peran pemerintah daerah. Termasuk di Kabupaten Kuningan yang tengah gencar melakukan pembangunan di segala bidang. Permukiman dan perumahan masyarakat menjadi titik sentral dalam menata pembangunan di daerah. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DTRCK), HM Ridwan Setiawan saat memberikan sambutan Focus Grup Discussion (FGD) Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten, berlangsung di Hotel Horison Tirta Sanita, Rabu (5/10). Menurutnya, agar program tersebut berhasil, diperlukan rencana pengembangan bidang perumahan yang ditunjang dengan dokumen program prioritas pengembangan perumahan. Kemudian juga infrastrukrut pendukung yang sejalan dengan arahan pengembangan dan antisipasi kebutuhan. Ridwan mengatakan, maksud digelarnya kegiatan diskusi ini untuk mengoordinasikan sekaligus menyiapkan pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman daerah di metropolitan Cirebon yang teratur dan tepat guna. Semua ini bisa terlaksana jika mendapat dukungan dari seluruh aspek pelaksanaan bidang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kuningan. Output yang diharapkan adalah memorandum kesepakatan peran aktif kelembagaan serta isu strategis yang menjadi dasar perumuasan program prioritas perumahan permukiman daerah. Didukung dengan ketersediaan data, dan program yang dapat menjadi dasar analisis perumusan program prioritas selanjutnya. Untuk tahun ini, pihaknya membangun kurang lebih sebanyak 1.024 unit rumah layak huni (rutilahu). Tahun depan jumlah rumah yang akan diperbaiki lebih dari 700 unit. Banyaknya alokasi pembangunan rumah tidak layak huni tidak terlepas dari perhatian Kementrian PU Pera memalui Dirjen Penyedian Perumahan Rakyat. “Alhamdulilah berkat bantuan dari Kementerian PU Pera memalui Dirjen Penyedian Perumahan rakyat, Kabupaten Kuningan mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan 1.024 rumah di tahun ini. Tahun depan jumlah rumah yang akan diperbaiki sebanyak 700 unit. Kami sangat berterima kasih kepada Dirjen Penyediaan Rumah Rakyat karena sudah membantu Kabupaten Kuningan,” sebut Ridwan. Di samping itu, tambah Ridwan, Kementrian PU Pera juga memberikan bantuan sebanyak 100 unit rumah untuk relokasi warga Desa Randusari dan Desa Tanjungkerta. Tahun ini sudah tuntas dan akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di dua desa yakni Randusari dan Tanjungkerta. \"Pembangunan rumah bagi warga yang terkena relokasi pembangunan Waduk Cileuweung itu anggarannya dari pusat. Warga tinggal menempatinya, dan tidak dipungut biaya apapun,” terangnya. Kemudian untuk warga Kawungsari, Kecamatan Cibeureum yang akan direlokasi seluruhnya, akan dibangun sebanyak 328 unit rumah pada tahun 2018. Nantinya, rumah yang dibangun satu kompleks dengan ukuran dan luas yang sama. Area bagi warga Kawungsari yang direlokasi yakni di Sumurwiru. Selain rumah, fasilitas lainnya berupa sarana pendidikan dan akses jalan juga dibangun oleh pemerintah. “Saat ini yang akan kami laksanakan adalah pembebasan lahan milik Perhutani. Izinnya dari Kementrian Kehutanan sudah kami kantongi. Selanjutnya adalah pembebasan tanah sebanyak 8,5 hektare di Desa Sukadana, sebagai pengganti tanah milik Perhutani di Sumur Wiru,” sebut mantan Sekretaris DPRD tersebut. Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan pendataan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni. Nantinya, pemerintah akan menyalurkan bantuan bagi pembangunan rumah tidak layak huni. Rencananya, Jumat (7/10), Kementrian PU Pera akan berkunjung melihat program tersebut, di bawah Direktur Kementrian Penyedian Perumahan Rakyat. Selanjutnya akan meninjau lapangan untuk Pembanguan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan pembangunan gedung dan perumahan relokasi. Sekda Yosep Setiawan menuturkan, keberadan Kabupaten Kuningan telah ditetapkan ke dalam kawasan metropolitan Cirebon Raya sebagai pusat pertumbuhan. Termasuk Kota dan Kabupaten Cirebon, Indramayu dan Majalengka, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan di bagian timur Provinsi Jawa Barat. “Saya sampaikan bahwa beberapa permasalahan berkenaan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah termasuk di Kabupaten Kuningan adalah masih perlunya penguatan kelembagaan, pengembangan sistem informasi, serta pendataan perumahan yang akurat,” ujarnya. Yosep menambahkan, Pemkab Kuningan sangat mendukung penyelenggaraan diskusi kelompok terarah FGD. Sehingga diharapkan terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah, BUMN, swasta serta masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kuningan. (ags)

Sumber: