60 Juta Sertifikat Tanah Belum Selesai

SURAKARTA – Penyelesaian proyek operasi nasional (prona) diakui pemerintah masih jauh dari target. Proyek untuk sertifikasi tanah yang telah berjalan 35 tahun itu baru teralisasi 44 persen pada tahun ini. Kementerian Agrarian dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan 60 jutaan sertifikat. Presiden Joko Widodo menuturkan, 60 juta sertifikat itu setara 56 persen dari total bidang tanah yang belum bersertifikat. Karena itu, tahun depan dia memerintahkan Menteri ATR/kepala BPN Sofyan Djalil untuk menyelesaikan 5 juta sertifikat. Berlanjut pada 2018 sebanyak 7 juta sertifikat dan 9 juta sertifikat harus selesai pada 2019. “Saya sudah perintahkan, saya kalau bekerja pasti dengan target, tahun depan harus selesai lima juta sertifikat di seluruh Indonesia,” ujar Jokowi pada acara penyerahan 3.242 sertifikat tanah Pogram Strategis tahun 2016, di Lapangan Kota Barat, Surakarta, Jawa Tengah, kemarin (16/10). Jokowi secara simbolis menyerahkan sertifikat pada 12 orang yang mewakili 3.242 orang yang hadir. Sedangkan total seluruh sertifikat yang diberikan Kementerian ATR/BPN sebanyak 3.515 dokumen pada warga yang tinggal di 14 kabupaten dan 1 kota di Jawa Tengah. Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan penyerahan sertifikat itu tidak hanya seremonial saja. Tapi harus benar-benar dituntaskan penyerahan sertifikat tersebut. Dia juga memastikan semuanya masyarakat telah pegang sertifikat pada acara tersebut. “Sekarang saya minta semuanya diangkat. Benar-benar pegang tidak?” tanya Jokowi pada hadirin. Dia juga meminta agar sertifikat itu disimpan baik-baik. ”Jangan dijual kalau betul-betul sangat tidak diperlukan, apalagi dijual untuk hal yang konsumtif,” tambah dia. Menteri Agraria Sofyan Djalil menjelaskan, pihaknya mengerjakan sertifikat-sertifikat itu secara bertahap. “Insya Allah sampai 2019 akan bertambah 25 juta sertifikat baru,” terangnya. Meskipun demikian, bukan tidak mungkin jumlahnya akan bertambah lebih banyak dari target semula. Dia sudah menugaskan BPN di seluruh Indonesia untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. “Proses tersebut akan terus berlangsung hingga 2025. Di tahun 2025 mudah-mudahan seluruh Indonesia bisa bersertifikat,” lanjut mantan Menteri Percanaan Pembangunan itu. Dengan demikian, semua kepemilikan tanah di Indonesia sekaligus juga akan tercatat dengan baik. Sofyan menambahkan, program sertifikasi tersebut memiliki satu benefit lain pada masyarakat. Terutama, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Apabila diperlukan, (sertifikat) bisa digunakan untuk meminjam dana untuk modal usaha,” tambahnya. Dengan bertambahnya modal, masyarakat bisa lebih leluasa untuk memajukan usahanya. (jun/byu)    

Sumber: