KPK Incar Bancakan Dana di Daerah

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya berhenti pada penangkapan pejabat di Kabupaten Kebumen. Komisi antirasuah juga bakal menyasar kasus bancakan anggaran di daerah lain. Sebab, modus yang sama banyak dilakukan di hampir semua pemerintah daerah. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan lembaganya akan fokus memberantas korupsi di daerah. Salah satunya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). “Kenapa fokus di daerah? Agar KPK di seluruh Indonesia,” terang dia. Bukan dengan membuka kantor cabang di daerah, tapi terjun melakukan pemberantasan tindak pidana itu. Jadi, ada petugas khusus yang diterjunkan untuk melakukan penindakan. Selama ini, ada masyarakat yang mengeluhkan, kenapa KPK hanya fokus di Jakarta saja. Maka, lembaga yang terlatak di Jl HR Rasuna Said itu pun berusaha hadir di daerah-daerah untuk memerangi tindak pindana yang banyak terjadi di wilayah itu. Tidak hanya di ibu kota saja. Setelah penangkapan di Kebumen, pihaknya akan bergerak di daerah lain. KPK akan memberantaskan kasus bancakan anggaran yang sering dilakukan pemerintah kabupaten/kota atau propinsi. \"Jika ada laporan serupa, kami akan gerak,\" ujarnya saat ditemui usai diskusi di kantor ICW kemarin. Pihaknya akan meneliti semua laporan korupsi yang masuk KPK. Sebab, selama ini banyak sekali laporan yang masuk, tapi tidak semuanya berkaitan dengan korupsi. Laode menyatakan, hasil tangkapan yang dilakukan KPK terlihat kecil. Di Kebuman misalnya, uang yang diamankan hanya Rp70 juta. Tapi, lanjut dia, nilai yang disita memang kecil, namun komitmen fee yang disepakati cukup besar, mencapai Rp750 juta. \"Uang Rp750 juta kan tidak mungkin dikasihkan semua secara langsung,\" papar dia. Anggaran yang dijadikan bancakan juga cukup besar. Dalam pengadaan buku dan alat peraga saja nilainya mencapai Rp4,8 miliar. Itu belum anggaran di dinas lainnya. Jadi, tutur dia, anggaran di daerah yang terancam dijadikan permainan dan bancakan cukup besar. Jika semua daerah melakukan hal yang sama, maka berapa anggaran pemerintah yang hilang. Berapa kerugian negara yang ditimbulkan dair kejahatan itu. Maka dari itu, KPK sangat fokus memberantas korupsi di daerah. Daerah mana saja yang akan menjadi sasaran KPK? Laode mengatakan dia tak bisa menyebutkan nama daerahnya. Tim Satgas KPK akan bergerak untuk mendalami laporan yang masuk. Penindakan yang dilakukan KPK diharapkan bisa menjadikan efek jera bagi pemda. “Jangan ada lagi anggaran yang dibuat mainan,\" tutur alumnus Universitas Hasanuddin Makassar itu. Saat ini, pihaknya masih fokus merampungkan kasus korupsi di Kabupaten Kebumen. Menurutnya, penyidik masih mengejar Hartoyo, direktur utama PT Osma Group yang diduga menjadi pemberi suap kepada pejabat eksekutif dan legislatif. \"Dia kami tetapkan sebagai buron. Masih dicari,\" terang dia. Kenapa Hartoyo tidak ditetapkan sebagai tersangka padahal dia sudah jelas menjadi penyuap? Laode mengatakan, Hartoyo tidak ikut terjaring dalam OTT yang dilakukan KPK. Jadi, pihaknya belum bisa menetapkannya sebagai tersangka. KPK juga masih mendalami keterlibat pejabat lainnya dalam pusaran korupsi anggaran pendidikan itu. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, modus korupsi dengan ijon proyek yang terjadi Kabupaten Kebumen banyak terjadi di daerah. Bahkan hampir semua daerah di Indonesia. Dia pun memintai agar kepala daerah tidak main-main dengan anggaran dan memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut. “Kepala daerah jangan sampai tidak peduli,\" papar Basaria. Seperti diberitakan, pada Sabtu (15/10) lalu, KPK menangkap enam pejabat di lingkungan Pemkab dan DPRD Kabumen. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Yaitu, Ketua Komisi A DPRD Kebumen Yudhy Tri Hartanto dan Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kebumen Sigit Widodo. Sedangkan empat orang lainnya, anggota DPRD Dian Lestari, anggota DPRD Hartono, Sekretaris Daerah (Sekda) Kebumen Adi Pandoyo, dan Salim, pimpinan anak perusahaan PT Osma Group masih berstatus saksi. Penangkapan itu terkait dugaan suap proyek ijon di Dinas Pendidikan senilai Rp4,8 miliar yang masuk pada anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD). Anggaran itu akan digunakan untuk pengadaan buku, alat peraga, dan teknologi informasi komunikasi (TIK). (lum)

Sumber: