Dana Desa Sulit Didistribusi ke Pulau Terluar

JAKARTA – Penyaluran dana desa terus menemui kendala. Di pulau terluar, misalnya, dana yang bersumber dari APBN tersebut masih sulit didistribusikan karena terbatasnya akses. Pemerintah desa yang menghuni wilayah perbatasan negara itu harus mengeluarkan banyak biaya untuk sekali mendapatkan dana desa. Kondisi itu menyebabkan penyaluran dana desa pulau terluar tersendat. Pulau Mantehage Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, misalnya. Wilayah paling luar diantara 46 pulau di Minahasa Utara itu mendapatkan jatah Rp 76,2 miliar untuk 125 desa. “Ini permasalahan yang sudah menjadi pembahasan, kami akan me-review agar dana desa pulau terluar bisa diberikan insentif lebih,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Sandjojo. Sebagaimana diketahui, pemerintah desa di pulau-pulau terluar membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk sekali mendapatkan dana desa. Mereka tak jarang memanfaatkan kapal laut untuk menyeberang ke pulau yang tersedia akses mendapatkan dana desa. Biaya operasional itulah yang perlu dikaji untuk diberikan insentif. Selain keterbatasan akses, Eko juga memahami masih banyak kepala desa di pulau terluar yang belum menguasai administrasi dana desa secara baik. Untuk itu, dia memastikan kesalahan administrasi dana desa tersebut tidak boleh dikriminalisasi. “Kami kerjasama dengan KPK terkait pengawasan dana desa, kalau menyalahgunakan amanat dana desa pemerintah daerah yang akan menjewer,” tandasnya. Politikus PKB ini menjelaskan, pemerintah tengah fokus mengembangkan desa serta wilayah terluar dan tertinggal. Presiden, kata dia, berkomitmen atas pengembangan itu dalam nawacita atau program prioritas pemerintah. “UU Desa memberikan kewenangan desa tidak hanya mengurusi administrasi, tapi juga keuangan, pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi,” jelasnya. Eko yang baru-baru ini mengunjungi kawasan terluar Indonesia juga menegaskan dana desa bukan memprioritaskan pembangunan kantor desa. Melainkan merangsang ekonomi, seperti mendirikan BUMDes. “Kalau untuk membangun kantor desa, anggarannya bisa langsung habis,” tandasnya. (tyo)    

Sumber: