Tenaga Honorer Indramayu Minta Kebijakan Khusus

INDRAAMAYU - Forum tenaga honorer Kabupaten Indramayu meminta ada kebijakan khusus dari pemangku kebijakan di daerah untuk memperjuangkan gaji tenaga honorer. Hal ini harus dilakukan, terkait adanya wacana penghapusan tenaga honorer. \"Kami sangat berharap ada solusi agar tenaga honorer bisa mendapatkan haknya. Harus ada solusi bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi,\" kata penasehat Forum Tenaga Honorer Kabupaten Indramayu, Agung Suprayogi S Sos. Dikatakan Agung, tenaga honorer paling sedikit sudah bekerja selama tiga sampai lima tahun. Meski dengan gaji yang belum memadai, namun selama ini tenaga honorer tetap bekerja sesuai dengan tupoksi. Seperti diberitakan, anggaran untuk membayar gaji tenaga honorer di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Indramayu hingga kini belum tercantum dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2017. Kalangan wakil rakyat meminta agar Pemkab Indramayu bisa meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat membayar gaji mereka. \"Saat ini memang belum dianggarkan, dan masih dibahas dalam Rancangan APBD 2017,\" ujar Ketua Badan Legislasi daerah DPRD Kabupaten Indramayu, Dalam SH KN. Dikatakan Dalam, masalah ini akan dikaji oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Indramayu. Namun, kepastian ada atau tidak adanya gaji untuk tenaga honorer harus menunggu perkembangan keuangan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu H Sirojudin SP menambahkan, Kabupaten Indramayu selama ini sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat dan Pemprov Jabar. Karenanya, pemotongan dana alokasi khusus (DAK) tahun ini sebesar 10 persen sangat berdampak pada anggaran di daerah. \"Supaya bisa membayar gaji honorer secara mandiri, kita harus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Potensi PAD kita besar,\" kata Sirojudin. Sirojudin menyebutkan, potensi PAD Kabupaten Indramayu semestinya bisa mencapai Rp500 miliar. Sedangkan, saat ini hanya sekitar Rp359 miliar. Potensi PAD yang bisa ditingkatkan itu di antaranya dari sektor pariwisata yang saat ini belum tergali maksimal. Sirojudin menyatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan nasib ribuan tenaga honorer yang ada di seluruh SKPD di Kabupaten Indramayu. Apalagi, berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, pada 2017 tidak akan ada pemotongan anggaran. Bahkan, anggaran yang pada tahun ini dipotong juga akan dikembalikan kepada masing-masing daerah. (oet)

Sumber: