BIJB Kertajati, Bisakah Beroperasi November 2017?

PEMBANGUNAN Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka, menuai kendala. Beberapa hari ini terjadi penolakan saat pengukuran lahan, khususnya di Desa Sukamulya. Keributan pun pecah. Polisi terluka, warga pun diamankan ke Polda Jabar. Dua bulan lalu atau pada September 2016, BIJB juga heboh setelah pembiayaan pembangunan tidak lagi melalui APBN. Ketika itu, Direktur Teknik PT BIJB Yon Sugiono Kahfie mengatakan pemerintah pusat urung mengambil alih pembangunan BIJB. Akibatnya, PT BIJB selaku BUMD Provinsi Jawa Barat yang ditugasi melakukan percepatan pembangunan bandara, harus kembali ke konsep semula. “Ketika ada kunjungan Pak Presiden (Jokowi, red) ke lokasi BIJB Januari lalu, ada keinginan percepatan pembangunan diambil alih pemerintah pusat melalui APBN. Setelah itu tidak ada kelanjutan, kemudian ganti menteri. Melihat kondisi keuangan negara yang sedang kurang stabil, maka keputusannya kembali ke skenario awal,” ujarnya. Ada kronologi awal pembiayaan pembangunan bandara sesuai MoU antara Pemprov dan Kemenhub. Yakni sisi udara berupa runway, taxiway, dan sebagainya ditangani Kemenhub. Sedangkan sisi darat seperti pembangunan terminal dan sarana pendukung ditangani Pemprov Jabar. Komposisi pembiayaan equity adalah 70 persen oleh PT BIJB melalui penyertaan modal dari APBD provinsi serta mencari investor swasta lain, dan 30 persen dari pinjaman sindikasi perbankan. Empat perbankan yang sudah menjajaki pembicaraan adalah Bank Mandiri, Bank Mandiri Syariah, Bank bjb, dan bjb Syariah. Sehingga, kata Yon Sugiono Kahfie, pihaknya memandang perlu menjajaki kerja sama dengan sejumlah investor yang ingin ambil bagian dalam proses pembangunan BIJB. Di antaranya BPJS Ketenagakerjaan melalui Danareksa, serta Taspen yang berminat invetasi di bandara yang diproyeksi menjadi yang terbesar di Jawa Barat itu. Hal itu semua dilakukan untuk mempercepat pembangunan BIJB yang ditargetkan beroperasi di bulan November 2017. Sedangkan saat ini (pada bulan September) progres pembangunannya masih di angka 13 persen. Meski demikian, pihaknya menargetkan hingga akhir tahun ini progres pembangunan bisa mencapai 40 persen lebih. Sebelumnya, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H Pepep Saeful Hidayat mengatakan tahun ini dianggarkan sekitar Rp200 miliar untuk penyertaan modal ke BUMD milik pemprov, termasuk di antaranya ke PT BIJB guna pelaksanaan pembangunan BIJB. Terkait tak adanya dana melalui APBN, maka pihaknya melalui komisi terkait akan segera melakukan pembicaraan dengan Pemprov Jabar untuk menentukan langkah-langkah strategis terkait kelanjutan pembiayan BIJB dari APBD Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, jika pembiayaan pembangunan BIJB batal diambil alih pemerintah pusat melalui APBN, maka hal ini tentu membuat dana di APBD Provinsi tahun 2016 yang telah diplot untuk penyertaan modal tersebut bisa terserap sesuai rencana awal. Mengenai ketidakberanian pemprov untuk menganggarkan pembangunan BIJB secara mandiri, dia berpandangan jika langkah yang diambil pemprov sudah tepat. Sebab, meskipun di APBD provinsi nilai silpa setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah, itu tidak lantas bisa begitu saja dialihkan untuk membangun BIJB. “Titik beratnya, pembiayaan untuk pembangunan BIJB ini harus tetap jalan, karena ini merupakan langkah strategis bagi percepatan pertumbuhan pembangunan dan perekonomian masyarakat di Jawa Barat,” ujar politisi PPP ini. Dia menerangkan, kalau pembiayaan BIJB dilakukan secara penuh oleh pemprov dalam waktu yang berdekatan, akan mempengarui faktor-faktor lain seperti kekuatan fiskal pemprov dalam membiayai program-program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian target-target yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan. Sementara Komisaris Utama PT BIJB Aang Hamid Suganda mengatakan pihaknya akan bergerak cepat dengan menginventarisasi pendanaan lagi serta menjajaki investor dari dalam maupun luar negeri. Aang juga menegaskan proyek BIJB tetap berjalan, meski tidak lagi dibiayai APBN. Mengenai penolakan pembebasan lahan oleh sebagian warga dengan alasan harga tak sesuai, Aang mengatakan hal itu masih bisa diatasi. Dengan mengedepankan komunikasi yang baik antara pemda dengan warga, dia yakin akan tuntas. Beberapa pertemuan terkait tanah sudah dilakukan. Sebanyak 318 titik lahan sudah mau dibebaskan. Hanya saja terbentur masalah pengukuran oleh BPN yang memerlukan keakuratan. \"Memang soal pembebasan lahan sedikit menghambat pembangunan BIJB. Tapi saya juga yakin akhir tahun 2017 bisa selesai sesuai rencana yang ada,\" ucap mantan bupati Kuningan ini. (gus)

Sumber: