Banyak Pengecer Jual Gas Melon Lampaui HET

KEJAKSAN - Kelangkaan gas elpiji bersubsidi belum teratasi. Koordinator Daerah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Wilayah III Cirebon, Gunawan Kalita mengatakan, prinsip supply and demand gas melon tidak berimbang. Permintaan lebih banyak daripada stok yang disediakan. “Ini imbas dari perkembangan masyarkat, banyak UMKM dan sektor lain,” ujar Gunawan, kepada Radar, Rabu (23/11). Tak hanya itu, kelangkaan gas elpiji 3 kg juga dikarenakan pada tahun 2015-2016 pemerintah pusat melalui Pertamina tidak menambah stok ataupun alokasi. Sebagai pengganti tidak ditambahkannya kuota, dalam hal ini Pertamina menjual gas 5,5 kg. Gas elpiji 5.5 kg berwarna merah muda ini diperuntukan bagi masyarakat golongan menengah ke atas. \"Untuk tahun 2014-2015 kuotanya ada sekitar 4,3 juta dan ditahun 2015 kuotanya ada 4,6 juta namun untuk tahun 2015-2016 tidak ada penambahan kuota,\" tuturnya. Disebutkannya, berdasarkan peraturan harga eceran tertinggi (HET) gas 3 kg ditingkat Agen ialah Rp14.100 sedangkan HET ditingkat pangkalan Rp15 ribu. Namun bila ada agen maupun pangkalan yang terbukti kedapan menjual gas 3 kg melebihi HET, yang bersangkutan akan diberukan sanksi berupa teguran, pengurangan alokasi hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). \"Tentu kala ada yang nakal akan kita sanksi,\" tegasnya. Namun lantaran gas 3 kg terjadi kelangkaan, diakuinya, banyak pengecer yang menjual gas 3kg melampui harga pasaran yakni Rp18-25 ribu. Hanya saja, untuk tingkatan pengecer tentu tidak bisa diterapkan sanksi. Solusi untuk mengetasi situsi demikian, lanjut Gunawan, pemerintah daerah setempat mesti mengajukan dan mengsulkan surat permohonan penambahan alokasi. \"Ya kalau mau ditambah mesti ada surat pengajuan dulu dari pihak Pemerintah setempat,\" jelas Gunawan. Menurutnya, kategori masyarakat yang termasuk dalam target pengguna elpiji 3 kg (LPG) bersubsidi antara lain masyarakat miskin dengan pengeluaran di bawah Rp 1,5 juta per bulan, penduduk musiman (buruh pabrik, anak kos), penerima konversi minyak tanah dari pemerintah dan UKM dengan omzet di bawah Rp50 juta per bulan. \"Karena supply and demand tidak seimbang, terjadilah kenaikan. Saya dapat laporan ditingkat warung ada yang menjual Rp25 ribu. Padahal untuk kemasan 5kg harganya Rp70 ribu,” jelasnya. Sementara itu, Kepala Disperindagkop UMKM Kota Cirebon, Ir Yati Rohayati menambahkan, pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan. Dari sidak itu tidak ditemukan adanya keterlambatan pengiriman juga pengurangan kuota elpiji. Dari sidak itu, Yati menyimpulkan bahwa kelangkaan gas disebabkan tingginya permintaan. (via)

Sumber: