Datangi DPRD Kota Cirebon, Guru Honorer Mohon Diadakan Lagi Anggaran Kesejahteraan

CIREBON - Peringatan Hari Guru Nasional 25 November 2016, diwarnai dengan aksi ujuk rasa yang dilakukan ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) bersama Forum Tenaga Honorer Sekolah Swasta (FTHSS) Kota Cirebon. Aksi unjuk rasa dilakukan depan gedung DPRD Kota Cirebon,  Jumat (25/11).

Ketua FTHSS, Dede Permana mengatakan, aksi unjuk rasa itu didasari atas pemberlakuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Di mana, kebijakan otonomi daerah dalam kewenangan mengelola kebijakan SMA/SMK dilimpahkan ke Provinsi Jawa Barat. Hal itu dijadikan dasar untuk menghilangkan anggaran terkait kesejahteraan guru dan biaya operasional siswa yang selama ini dianggarkan Kota Cirebon.

\"Padahal UUD tersebut bersifat konkuren. Di mana,  pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi warga dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang mana, hal itu untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan peran serta masyarakat, kemudian untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan keadilan dan kekuasaan daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia,\" jelas Dede.

Selain itu, para pendemo meminta pemerintah Kota Cirebon, Dalam hal ini, Walikota Cirebon, Nasrudin Azis untuk menganggarkan kembali hibah dan biaya operasional sekolah pada SMA/SMK sekolah swasta di tahun 2017. Kemudian, meminta DPRD Kota Cirebon agar segera mengevaluasi hilangnya anggaran hibah bagi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah swasta. Serta, dana BOS SMA/SMK di Kota Cirebon agar kembali dianggarkan. Terakhir, meminta kepada Gubernur Daerah Jawa Barat agar memberikan kejelasan kesahateraan bagi pendidik dan tenaga pendidik SMA/SMK sekolah swasta di Jawa Barat dan dianggarkan ditahun 2017.(fazri)

Sumber: